Beranda > Nasional > Waduh, Gubernur Papua dan Papua Barat Pertanyakan 61 Tokoh Papua Yang Bertemu Jokowi

Waduh, Gubernur Papua dan Papua Barat Pertanyakan 61 Tokoh Papua Yang Bertemu Jokowi

 

Suaranesia.co – Setelah adanya kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Presiden Jokowi menaruh perhatian khusus kepada Papua. Beberapa hari berselang, Jokowi menerima kunjungan Tokoh-Tokoh Papua ke Istana. Meski demikian, hal itu masih dinilai tidak mewakili masyarakat serta kepentingan Papua.

Gubernur Papua, Lukas Enembe menilai, sekelompok tokoh Papua yang bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara di Jakarta, Selasa (10/9), hanyalah orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi. Pada pertemuan tersebut, para tokoh Papua ini mengajukan 9 tuntutan.

Namun, menurut Gubernur Papua, cara menyelesaikan persoalan Papua tidak seperti itu. “Ini harus dibicarakan sesuai akar persoalannya. Saya pikir solusinya sudah diberitahukan kepada Pak Presiden. Jadi kalau Pak Presiden mau dengar dari luar lagi, ya terserah,” kata Lukas, seperti dihimpun redaksi dari berbagai media, Kamis (12/09).

Ia juga menambahkan, keberangkatan sekelompok tokoh Papua ke Jakarta itu tak diketahui Pemerintah Provinsi Papua. Bahkan Lukas menilai, bahwa itu hanya sekelompok orang yang mencari jabatan dan sesuap nasi.

Baca juga  Pemkot Tangsel Keluarkan Surat Edaran Penundaan Anggaran, Mahasiswa Ancam Demo!

“Pemerintah tak tahu, Papua bukan satu suku, tapi ada 300 lebih suku. Tak bisa ada orang tertentu berangkat tanpa beritahu pemerintah. Itu kan orang yang cari kepentingan pribadi dan sesaat. Kami tak tahu apa yang dibicarakan. Kalau mau bicara soal Papua harus diskusikan, setelah itu disampaikan kepada Presiden, tak bisa datang sendiri-sendiri,” kata Lukas.

Sementara itu, di tempat terpisah, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan juga mempertanyakan, utusan Provinsi Papua Barat dari 61 orang yang bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (10/9).

Ia menegaskan, pihaknya tidak mengetahui utusan tokoh masyarakat dari Provinsi Papua Barat untuk membahas tentang kerusuhan yang terjadi di Tanah Papua sejak 19 Agustus 2019 lalu. “Saya tidak tau juga, saya tau ketika pertemuan di siaran televisi, ohh ada yang mewakili kita di istana Negara, mereka mendapat rekomendasi dari mana untuk mewakili kita?” Kata Dominggus, mempertanyakan.

Menurut kepala suku besar Arfak itu menegaskan, pihaknya tidak pernah merekomendasikan siapa pun untuk mengikuti pertemuan bersama Presiden Joko Widodo untuk membicarakan tentang persoalan kerusuhan di tanah Papua.

Baca juga  Jadi Sasaran Tembak, Najwa Shihab Dinilai Tidak Pahami Tupoksi DPR

Lebih jauh, Dominggus juga menambahkan, utusan tokoh masyarakat Papua Barat yang mengikuti pertemuan bersama kepala Negara harus melalui Pemerintah Daerah, karena pihaknya sudah mengetahui lembaga-lembaga adat yang sah secara hukum sudah terdaftar di Badan Kesbangpol.

“Kita memang lagi menunggu undangan dari Presiden, artinya dari aspirasi dan harapan yang disampaikan melalui demo damai serta anarkis, saya sudah mengirim kepada Presiden bersama kementerian terkait, dengan harapan bahwa ketika Presiden atau kementerian terkait membaca maka kita bisa diundang untuk membahas tentang persoalan dan mencari solusinya,” tambah Dominggus.

Informasi, sebanyak 61 tokoh masyarakat yang mewakili Provinsi Papua dan Papua Barat diundang Presiden Joko Widodo ke Istana. Pada pertemuan tersebut, perwakilan yang terdiri dari 61 tokoh tersebut menyerahkan 9 aspirasi kepada Presiden Jokowi. (Haji Merah).

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

Jokowi Saksikan Vaksinasi Massal di Rumah Ibadah, Termasuk Gereja Toraja Mamasa Sulbar

Mamuju Tengah – Program vaksinasi merdeka kerjasama POLRI dan Aminuddin Ma’ruf (Staf Khusus Presiden) telah …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: