Beranda > Ragam > Tolak Revisi UU KPK, Kelompok Cipayung Plus di Medan Akan Gelar Aksi

Tolak Revisi UU KPK, Kelompok Cipayung Plus di Medan Akan Gelar Aksi

Suaranesia.co – Mahasiswa yang terhimpun dalam Kelompok Cipayung Plus di Medan, akan berunjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini tengah ramai menjadi perbincangan. Unjuk rasa penolakan ini akan dilakukan mahasiswa di kantor sekretariat DPRD Medan, pada senin 16 September 2019.

“Kami menolak revisi itu dan akan menggelar aksi damai Senin depan bersama dengan kawan-kawan Cipayung Plus,” kata Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Medan, Ali Rahman seperti dikutip redaksi dari medandaily.com, Kamis (12/09).

Tidak hanya soal revisi UU KPK, mahasiswa juga akan menolak kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) serta akan mengevaluasi kinerja Walikota Meran.

Senada, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Medan, Samuel Oktavianus Gurusinga, di tempat yang sama juga menjelaskan, akan menolak secara keras soal rencana pemerintah pusat merevisi Undang-Undang KPK.

“Soal usulan dewan pengawas di KPK itu tidak benar. Karena akan menghambat tugas KPK, saat akan melakukan penyelidikan,” kata Samuel.

Baca juga  Johannes Leimena, GMKI, dan Dimensi KeIndonesiaan

Senada dengan GMNI, Komisaris Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Wilayah Sumbagut, Suparno S Mahulae menambahkan, pengawasan Pemerintah pada KPK tidak tepat. Sebab, sambung Suparno, yang seharusnya menjadi pengawas KPK adalah rakyat.

Seperti diketahui, Kelompok Cipayung Plus adalah gabungan dari organisasi mahasiswa yang terdiri dari, PMII, GMNI, PMKRI, HMI, GMKI, IMM, KAMMI, KMHDI dan Hikmabudhi. Rencana pemerintah merevisi Undang-Undang KPK, saat ini mendapatkan banyak sambutan. Selain adanya penolakan, hal ini juga tidak luput dari dukungan.

Lingkar Milenial Peduli Demokrasi dan Front Aksi Mahasiswa Medan, Rabu (11/09) kemarin menggelar unjuk rasa mendukung pemerintah agar merevisi Undang-Undang KPK. Dua organisasi tersebut menggelar aksi di Lapangan Medan. “KPK bukan lembaga superbodi. Perlu ada dewan pengawas yang mengawasi kerja mereka,” kata orator di lapangan. (Haji Merah).

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

GMM mendesak KPK RI Memeriksa Ketua DPRD Bursel dan Anggotanya

Gerakan Mahasiswa Menggugat (GMM) melakukan aksi di depan KPK RI terkait dengan permasalahan yang terjadi …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: