Beranda > Ragam > Tolak Revisi UU KPK, GAMKI Tapanuli Utara Surati Presiden

Tolak Revisi UU KPK, GAMKI Tapanuli Utara Surati Presiden

Suaranesia.co – Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, Rijon Manalu menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki wewenang ekstra dalam menangani kasus korupsi. Atas dasar tersebut, ada banyak pimpinan parpol dan para pejabat yang dibui karena korupsi. Hal itu dikatakan Rijon merespon adanya rencana pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Tidak dapat dipungkiri, KPK memiliki kewenangan ekstra dalam menangani kasus korupsi. Karena KPK tidak berafiliasi langsung dengan parpol. Tetapi oleh karena Undang-Undang, parpol melalui Komisi III DPR wajib memilih 5 pimpinan KPK dari 10 yang diserahkan Presiden,” kata Rijon.

Menurut Rijon, nasib KPK saat ini sudah di atas tanduk sebab jika Revisi disahkan maka KPK sudah kehilangan taringnya dan lebih mudah dikendalikan oleh penguasa, politisi busuk dan mafia.

“Untuk menpercepat pemberantasan korupsi di negeri ini sangat diharapkan ketegasan dari Presiden Jokowi. Sekali lagi jika Presiden cinta negeri ini kami mohon perkuat KPK, jebloskan Koruptor,” pungkasnya.

Berikut ini surat lengkap Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara kepada Presiden Joko Widodo.

Baca juga  GAMKI Apresiasi Sikap Protes Pemerintah, Terhadap Klaim China Atas Laut Natuna

Kepada Yth :
Presiden Ir. Joko Widodo
di
Tempat

KPK di Ujung Tanduk

Negeri ini memang sangat subur dengan namanya korupsi bahkan sejak Hindia belanda korupsi sudah berakar dalam. Sebagai Catatan sejarah bahwa VOC merupakan badan dagang Bisnis belanda yang menguasai Nusantara (Hindia Belanda red) terpaksa harus dibubarkan oleh belanda tanggal 31 Desember 1799 dengan alasan utang 139 juta gulden, dan utang tersebut karena korupsi para petinggi VOC cabang Hindia Belanda yang berkantor di BATAVIA (sekarang jakarta).

Masa pemerintahan orde baru 32 tahun harus berakhir dikarenakan krisis moneter yang juga karena pemerintahan dibawah president suharto terjadi korupsi besar. Lewat gerakan Reformasi Rezim Orba pun berakhir dan digantikan dengan Reformasi demokrasi tahun 1998. Dalam perjalanan Era Reformasi UU KPK disahkan Tahun 2002 sebagai jawaban salah satu tuntuntan Reformasi.

Sejak KPK berdiri kini sudah 16 tahun, maka para koruptor pun kian banyak yang masuk bui, mulai dari pejabat Menteri, DPR, GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA, DPRD, serta para pejabat tinggi di pemerintahan lainnya, dan para pihak swasta yang bermitra dengan pemerintah. Tidak dapat dipungkiri KPK, memiliki kewenangan ekstra dalam menangani kasus korupsi, terlebih karena KPK tidak berafiliasi langsung atau tidak langsung dengan para parpol. Tetapi oleh karena Undang-Undang, parpol melalui Komisi III DPR wajib memilih 5 pimpinan KPK dari 10 yang diserahkan Presiden.

Atas progres dan kian banyaknya para koruptor yang dibui KPK maka rasa cemas dan kawatir tidak bisa dihilangkan dari para penguasa baik di tataran eksekutif legislatif, yudikutif, serta pengusaha hitam/ nakal yang ada di negeri ini. Kini KPK sedang diupayakan untuk dilucuti melalui Revisi UU KPK No.30 tahun 2002, ada poin-poin yang cukup melemahkan KPK dari Revisi UU tersebut. Revisi ini menjadi inisiatif DPR, dimana kita ketahui bahwa DPR adalah anggota dari setiap parpol.

Maka kita bisa melihat dengan terang benderang bahwa parpol sudah gerah dengan KPK, karena tidak sedikit ketum parpol yang masuk jeratan KPK. Kini nasib KPK sudah diatas tanduk sebab jika Revisi UU disahkan maka KPK sudah kehilangan taringnya dan lebih mudah dikendalikan oleh penguasa, politisi busuk dan Mafia.

Sebab integritas tanpa kewenangan tetap tidak berdaya. Untuk meneguhkan kembali KPK, dan menpercepat pemberantasan korupsi di negeri ini sangat diharapkan ketegasan Presiden Jokowi. Sekali lagi jika presiden cinta negeri ini kami mohon perkuat KPK, jebloskan Koruptor. (Haji Merah).

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

Jokowi Saksikan Vaksinasi Massal di Rumah Ibadah, Termasuk Gereja Toraja Mamasa Sulbar

Mamuju Tengah – Program vaksinasi merdeka kerjasama POLRI dan Aminuddin Ma’ruf (Staf Khusus Presiden) telah …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: