Beranda > Nasional > Tolak Anggaran Perjalanan Dinas Pandeglang 88 Miliar Cipayung Plus Kepung Gedung DPRD Pandeglang

Tolak Anggaran Perjalanan Dinas Pandeglang 88 Miliar Cipayung Plus Kepung Gedung DPRD Pandeglang

Pandeglang- Aktivis yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus menggelar aksi unjuk rasa tanggapi anggaran perjalanan dinas di Kab. Pandeglang yang dinilai tidak rasional karena di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Postur APBD Kab. Pandeglang 2021 untuk perjalan dinas sangat fantastis dan terkesan hanya pemborosan terlihat itu dalam perjalanan dinas baik itu Legislatif  dan Eksekutif yang mencapai angka 88 Miliar.

Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang Hadi Setiawan mengatakan, Ditengah kondisi pandemi Covid-19 Pemerintah Kab. Pandeglang seharusnya lebih mempertimbangkan kondisi sosial dalam memulihkan kondisi ekonomi dan pemulihan pandemi Covid-19.

“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pandeglang dalam pembahasan penyusunan anggaran tahun 2021 seharusnya memikirkan kepentingan masyarakatnya,jangan hanya memikirkan kepentingan pribadi atau kelompoknya saja”,- Ucap Hadi

Hadi menjelaskan, Pada Tahun 2020 anggaran perjalanan dinas DPRD hanya sekitar 38 miliar dan sekarang meningkat menjadi 41 miliar artinya mereka sudah hilang hati nurani sebagai wakil rakyat Kab. Pandeglang. Apapun Oganisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lebih menonjol ada di Dinas Kesehatan yang mencapai hingga 26 Miliar, dan belum Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak mencapai 3 miliar ini jelas angka yang tidak rasional

Baca juga  GAMKI Jawa Tengah Ucapkan Selamat Untuk Kabaintelkam dan Kapolda Jawa Tengah Yang Baru

Lanjut Hadi menilai, Anggaran Perjalanan Dinas 2021 merupakan akal-akalan pemangku kebijakan untuk bancakan APBD sehingga hari ini kami bersama kelompok Cipayung LMND dan GMNI tegas menolak hal itu,

“Perjalanan dinas sampai sebesar apa  urgensinya, Jangan – jangan itu akal-akalan para pemangku kebijakan untuk merampok uang Rakyat,”-pungkas Hadi Setiawan

Di tempat yang sama Ketua LMNd Muhamad Fiqri dalam Orasinya mengatakan, jikta melihat kejadian ini terkesan tidak transparan, bahkan perencanaan anggaran APBD saja tidak melibatkan beberapa unsur OKP  dan terkesan ditutup-tutupi oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Menurutnya, Kita patut menduga terjadi praktik KKN dalam tahapan pengesahan kebijakan perjalanan dinas di Kabupaten Pandeglang. Untuk itu kami meminta agar Pemerintah Kabupaten Pandeglang merefoucing anggaran perjalanan Dinas yang mencapai 88 Miliar untuk Ddalokasikan untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur jalan di Kab. Pandeglang,

Adapun tuntutan dalam unjuk rasa yakni, pertama meminta Refocucing anggaran perjalanan Dinas baik Legislatif maupun Eksekutif, kedua Maksimalkan kinerja Eksekutif dan Legislatif agar terasa oleh Masyarakat Kabupaten Pandeglang. Terakhir, Utamakan kepentingan Masyarakat dalam bidang pembangunan Infrastruktur jalan dan pemulihan ekonomi dibalik perjalanan Dinas yang mencapai angka 88 Miliar.

Baca juga  Polres Pematangsiantar Tandatangani Lima Tuntutan GMKI PSS

“Jika tuntutan kami tidak di indahkan dalam waktu 7×24 jam,maka kami dari Cipayung Plus Kabupaten Pandeglang (GMNI,HMI,LMND) akan menggelar aksi Demonstrasi kembali dengan seluruh OKP yang ada di Kabupaten Pandeglang,”-tutup Muhamad Fiqri

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

Semarak 76 Tahun Republik Indonesia, Rumah Milenial Ingatkan Pentingnya Vaksinasi Covid-19

Suaranesia.co, Jakarta | Rumah Milenial Indonesia (RMI) mengajak generasi muda untuk menyukseskan program vaksinasi Covid-19. …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: