Beranda > Bisnis > Tak Penuhi Kualifikasi, GAMKI Minta Pemerintah Evaluasi Program Kartu Prakerja

Tak Penuhi Kualifikasi, GAMKI Minta Pemerintah Evaluasi Program Kartu Prakerja

SUARANESIA.CO- Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kompetensi tenaga kerja Indonesia menghadapi revolusi industri 4.0, adalah bagian dari kampanye presiden Jokowi di Pilpres 2019 lalu. Dua visi itu diejawantahkan dalam bentuk program Kartu Prakerja yang dilakukan melalui pelatihan secara langsung (offline).

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian, telah memutuskan melaksanakan program Kartu Prakerja dengan skema online. Pemerintah menggandeng delapan vendor usaha rintisan atau Startup, hingga mendatangkan polemik berkepanjangan.

Polemik panjang itu terjadi pada saat proses penunjukan penyediaan layanan platform digital, tidak menggunakan mekanisme tender dan lelang. Hingga terindikasi adanya dugaan ‘Conflict Of Interest’.

“Kami menilai, proses upskilling dan reskilling yang dilakukan dalam pelatihan online ini, tidak optimal dan tidak menjamin peningkatan keahlian pekerja, khususnya bagi tenaga kerja yang ingin mendapatkan sertifikasi kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.” Demikian diucapkan Ketua DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Willem Wandik, Minggu (03/05) dalam keterangan tertulisnya.

GAMKI menilai, kata Wendik, program kartu prakerja berbasis platform digital ini dalam implementasinya sudah melenceng dari tujuan yang dicanangkan Presiden Jokowi dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM Indonesia berdasarkan kebutuhan di dunia kerja.

Baca juga  IMF: Turki Harus Berkomitmen Tingkatkan Stabilitas

“Pelatihan kerja seharusnya dilakukan oleh lembaga pelatihan dan Balai Latihan Kerja yang sudah terakreditasi, dan dapat mengeluarkan sertifikasi kompetensi yang dapat digunakan oleh tenaga kerja sewaktu mendaftar ke perusahaan atau pun industri.” Kata Wendik.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Prakerja, Denni Puspa Purbasari menegaskan, sertifikat yang didapatkan dalam program Kartu Prakerja online ini, hanya sebatas formalitas dan belum dapat digunakan dalam di dunia kerja.

Harus di Evaluasi

Tidak hanya itu, GAMKI juga menyarankan agar progam Kartu Prakerja ini, direalokasi dalam program kerja lainnya, seperti refocusing anggarannya menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat Pandemik Covid-19.

“Kami meminta kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, untuk membatalkan semua vendor penyedia layanan pelatihan dengan platform digital, serta mengevaluasi secara total pelaksanaan program Kartu Prakerja di masa pandemi ini.” Pungkas Wendik. (HM)

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

PC SEMMI Pandeglang Menilai Penyaluran Bansos Tidak Tepat Sasaran

Banten- SEMMI Kab. Pandeglang menyatakan kekecewaannya terhadap pemkab Pandeglang Dan Dinas Sosial terkait tidak tepatnya …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: