Beranda > Nasional > Tagihan Listrik Melonjak Tinggi, DPR RI: PLN Stop Catat Meter Listrik Manual, Gunakan Teknologi

Tagihan Listrik Melonjak Tinggi, DPR RI: PLN Stop Catat Meter Listrik Manual, Gunakan Teknologi

Jakarta-Kondisi pandemi Covid-19 yang membatasi pergerakan masyarakat membuka kelemahan teknologi pencatatan meteran yang dimiliki PLN saat ini.

PLN yang memasuki usia 75 tahun masih primitif dengan mengandalkan petugas pencatat KWH meter yang berkeliling dari rumah ke rumah. Akibatnya rame seperti saat ini, masyarakat merasa dirugikan karena lonjakan tagihan ada yang sampai naik 100% dari biasanya yang dibayarkan oleh pelanggan.

Hal ini disampaikan Lamhot Sinaga, anggota Komisi VI DPR RI kepada redaksi, Minggu (14/6).

Dia mengatakan, akurasi pencatatan meteran listrik dipertanyakan. Banyak yang merasa bahwa selama pandemi Covid-19, orang PLN tidak ada yang datang mencatat meteran listrik dirumahnya.

“Tiba-tiba kok tagihan bengkak. Gak masuk akal,” ucapnya.

Dia mengucapkan sepenggal obrolan yang berseliweran di media sosial yang mempertanyakan melonjaknya tagihan listrik oleh PLN.

“Kalo tukang catat listrik tidak datang, lalu dari mana PLN mematok tagihan listrik,” demikian Lamhot menirukan.

Dikatakannya, PLN adalah salah satu BUMN besar dan bensentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat yang sangat vital.

Oleh karena itu, menurutnya sangat memalukan dan sangat primitif jika PLN masih mencatat pemakaian listrik dengan manual.

“Kita malu sebagai bangsa, ketika dunia sudah nyaman dengan teknologi IoT (Internet of Thing) dengan berbagai sensor yang memudahkan kehidupan, eh kita masih mengurus meteran listrik yang tidak akurat,” imbuhnya.

Sebagai solusi atas tindakan primitif, dia berharap, PLN sudah seharusnya menerapkan pencatatan meteran listrik yanh dibantu dengan sentuhan teknologi yaitu dengan “program digitalisasi” untuk mencatat pemakaian listrik pelanggan.

“Selama pelanggan PLN belum 100% menggunakan token, maka digitalisasi pencatatan meteran ini sangat dibutuhkan,” ucapnya anggota DPR Fraksi Golkar ini.

Data yang valid dan akurat, kemudahan mengakses data penggunaan listrik akan berdampak pada efisiensi PLN.

“Kebocoran pemakaian listrik yang sering terjadi selama ini akan teratasi dengan program digitalisasi ini,” tegas Lamhot.

Lanjut Lamhot, digitalisasi ini tentu saja akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada PLN, dan sebagai perusahaan BUMN otomatis meningkatkan rasa percaya masyarakat kepada Negara.

“Sekaligus menjadi nilai tambah bagi pelanggan. Misalnya jika terjadi lonjakan penggunaan listrik, pelanggan dapat info dari aplikasi seperti yang sudah umum diberikan perusahaan telekomunikasi,” ungkapnya.

Dia menuturkan, Pertamina sudah memulai program digitalisasi ini. Seluruh SPBU Pertamina akan menggunakan digitalisasi, sehingga akurasi dan tingkat kebocorannya bisa teratasi.

“Saya pernah tanyakan ini waktu Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Pertamina, dan Pertamina menyanggupi bulan Juni tahun 2020. Sebahagian SPBU sudah menggunakan digitalisasi,” beber Lamhot.

Sebagai jawaban atas lonjakan tagihan listrik ini, mengapa bukan digitalisasi meteran ini yang dibuat sebagai wujud BUMN hadir untuk negeri dan sekaligus memperbaiki ekosistem BUMN.

“Ini harus sesuai jargon Menteri BUMN yang selalu didengung-dengungkan yaitu “AKHLAK” (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif),” tandasnya.

Baca juga  Pilkada OKU Timur, LSPP Sebut Pasangan Ini Terancam Karena Kelemahan Cawabup

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

Banyak Aktivis dan Eksponen Angkatan Muda Muhammadiyah Tertarik Bergabung Partai UKM

Jakarta – Aktivis dan Eksponen Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) mulai tertarik dan terpikat dengan Partai …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: