Beranda > Nasional > Soal Revisi UU KPK, Politisi Golkar: Presiden Jokowi Juga Diawasi DPR

Soal Revisi UU KPK, Politisi Golkar: Presiden Jokowi Juga Diawasi DPR

Suaranesia.co – Anggota Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo mengatakan, pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan sebagai upaya melemahkan lembaga anti rasuah. Melainkan sebuah kebutuhan yang harus dimiliki KPK.
“Tidak ada lembaga yang tidak ada kontrol,” kata Firman Soebagyo, Anggota Frasi Partai Golkar, Minggu (15/09) seperti dikutip redaksi dari kantor berita RMOL Group.
Menurut Firman, adanya opini miring soal rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang di dalamnya akan dibahas oleh DPR mengenai pembentukan Dewan Pengawas merupakan hal yang wajar.
Ia menjelaskan, bukan hanya KPK sebagai lembaga, Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara pun memiliki pengawas dalam menjalankan tugas mengelola negara.
“Presiden aja dikontrol oleh DPR, padahal Presiden ini mandatori daripada konstitusi, itu dikontrol oleh DPR dan DPD RI,” jelas Firman.
Politisi yang saat ini kembali duduk di Senayan itu juga menegaskan, lembaga pemberantasan korupsi bernama KPK dibebtuk berdasarkan amanat Undang-Undang yang dibuat DPR bersama Pemerintah.
Sehingga, sambung Firman, tidak seharusnya KPK menolak revisi sebagai bentuk evaluasi dari DPR. “Pemberi amanat adalah DPR karena konsekuensi dari UU itu dibentuk KPK, maka fungsi kontrol itu melekat,” tegas Firman. (Haji Merah).
Baca juga  Presiden Jokowi Resmikan Bank Wakaf Mikro di Kendal

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

Dipanggil Dinas DPMPD Pandeglang Soal Transparansi Penerima BLT Desa, Kepala Desa Idaman Belum Juga Berikan Data

PANDEGLANG- Aneh Sampai Di Panggil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang pihak …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: