Beranda > Nasional > Soal Revisi UU KPK, Fahri Hamzah dan Danhil Anzar Silang Pendapat

Soal Revisi UU KPK, Fahri Hamzah dan Danhil Anzar Silang Pendapat

Suaranesia.co – Revisi UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menuai pro dan kontra. Ada penolakan, ada juga dukungan dari kalangan masyarakat. Namun, ada yang lebih mengejutkan diantara keduanya, adalah sikap Fahri Hamzah Wakil Ketua DPR RI dan Danhil Anzar Simanjuntak Jurubicara Prabowo Subianto.
Seperti dikutip redaksi dari Group Detik, Minggu (15/09), Fahri Hamzah menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu terlibat dan tidak punya hak dalam pembahasan revisi UU KPK.
“Presiden dan DPR adalah pembuat UU. Tidak ada hak KPK untuk terlibat jauh, apalagi merasa lebih tahu tentang negara ini. KPK adalah produk UU. Bukan pembuat UU.” Tegas Fahri Hamzah, Minggu (15/09).
“Ini semua salah kaprah yang telah kadung kita terima karena ketidakberanian kita melakukan koreksi. Ini waktunya,” kata Fahri.
Pernyataan Fahri Hamzah, langsung mendapatkan respon dari Danhil Anzar Simanjuntak. Ia tidak setuju dengan pernyataan Fahri Hamzah, apabila revisi UU KPK  itu hanya menampung pendapat Presiden dan DPR.
“Para pihak (stakeholder), publik kan perlu di dengar bang. Kalo semua suka-suka Presiden dan DPR yo kata Mancur Olson bisa ada praktik political bandit nanti,” kata Dahnil, menanggapi pernyataan Fahri Hamzah.
Menurut Danhil, pernyataan Fahri tidak rasional. Sebab, sambung Danhil, dalam pembahasan penyusunan UU KPK seharusnya DPR melibatkan publik dan KPK. “Bagi saya statement Bang Fahri irasional, bagaimana mungkin stakeholder yakni publik dan KPK tidak boleh ikut-ikutan kerja penyusunan UU yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif,” kata Danhil mempertanyakan.
“Semua stakeholder berkepentingan mengkoreksi agar kerja penyusunan UU tidak melenceng, kepercayaan sepenuhnya yang diberikan melalui pemilu tidak berarti kemudian stakeholder yang salah satunya publik diam, termasuk pihak terkait, yakni KPK, diam, ya, harus dikritisi dan tunjukkan sikap,” tegas Danhil.
Lebih lanjut, Jurubicara Prabowo Subianto ini juga menambahkan, keterlibatan KPK dan masyarakat sangat penting untuk dilakukan, agar UU yang dihasilkan tidam melenceng, dan tetap pada jalur penguatan lembaga antirasuah.
“Kalau diam, ya, kita sedang bisa mengarahkan kondisi persekongkolan eksekutif dan legislatif yang membajak kepentingan publik dan itu dalam buku Mancur Olson ‘Power and Prosperity’ menyebut sebagai praktik political bandit,” tambah Dahnil. (Haji Merah).
Baca juga  GAMKI: Peraturan Bersama Menteri Jadi Pemicu Pelarangan Natal

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

PC SEMMI Pandeglang Menilai Penyaluran Bansos Tidak Tepat Sasaran

Banten- SEMMI Kab. Pandeglang menyatakan kekecewaannya terhadap pemkab Pandeglang Dan Dinas Sosial terkait tidak tepatnya …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: