Beranda > Foto > Soal Ibadah Dibubarkan, DPP GAMKI: TNI-Polri Harus Berikan Pengarahan Atasi Konflik Intoleransi

Soal Ibadah Dibubarkan, DPP GAMKI: TNI-Polri Harus Berikan Pengarahan Atasi Konflik Intoleransi

SUARANESIA.CO – Pembubaran pelaksanaan ibadah yang digelar di rumah warga Kampung Rawa Sentul RT/RW 01/04 Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Bekasi Jawa Barat, berakhir damai.

Kejadian yang berlangsung pada Minggu (18/04) itu, sempat membuat heboh warga dan nitizen di media sosial, berhasil diselesaikan polisi dengan jalan musyawarah.

Kepala Kepolisian Metro Bekasi, Komisaris Besar Polisi Hendra Gunawan mengatakan, pihaknya telah mendatangi rumah warga saat beribadah. Menurut Kombes Hendra, kejadian itu bermula dari salah paham.

Menurut Kombes Hendra, kedua belah pihak sudah bertemu dan bermediasi. Mereka, kata Hendra, sepakat untuk kedepannya akan meningkatkan jalinan komunikasi yang baik.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Bidang Hubungan Gereja dan Keumatan, Andriyas Tuhenay mengatakan, semua pihak yang sempat berselisih paham harus bisa menghormati dan menjalankan kesepakatan damai yang telah dibuat.

“Hari Senin lalu, kami sudah datang ke Cikarang dan bertemu keluarga itu. Kami mengharapkan semua pihak menghormati kesepakatan damai. Termasuk yang sangat penting untuk dijalankan adalah jaminan kebebasan beribadah bagi siapa pun, apalagi kondisi pandemi saat ini mewajibkan semua warga negara untuk beribadah di rumah masing-masing” kata Andriyas.

Lebih lanjut, Andriyas menjelaskan, dalam upaya menjaga perdamaian antar umat ditengah Virus Corona, pemerintah harus memberikan jaminan kebebasan beribadah pada setiap orang di Indonesia.

Baca juga  Larang Ibadah Bukan Cuma Diskriminasi, Tapi Intoleran

“Pemerintah dari tingkat atas sampai tingkat paling bawah, harus menjamin kebebasan setiap orang di seluruh wilayah di Indonesia,” kata Andriyas, dalam keterangan tertulisnya, seperti diterima redaksi, Rabu (22/04) di Jakarta.

Saling Menjaga

Selain itu, Andriyas dalam keterangan tertulisnya mengingatkan, semua warga negara di Indonesia, sudah seharusnya berusaha mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan penuh kedamaian.

Terutama, sambung Andriyas, di saat adanya wabah Covid-19 ini, seharusnya semua umat beragama, suku, etnis, dan golongan saling bergandengan tangan untuk mengatasi Covid-19 sebagai musuh bersama. “Wabah Covid-19 bukan hanya menyerang satu agama, ataupun satu suku saja, tapi menyerang semua orang tanpa pandang bulu.” Sambung Andriyas.

Kita semua, siapapun itu, berpotensi untuk terjangkit Covid-19. Karena itu kita seharusnya bersatu-padu, saling menjaga, bukannya justru terpecah-belah,” kata Andriyas.

Merasa Prihatin

Andriyas juga dalam keterangan tertulisnya, menyayangkan dan merasa prihatin atas adanya kejadian tersebut. Menurutnya, Indonesia membutuhkan persatuan yang kuat ditengah Pandemi Virus Corona.

“Kami mendengar, sudah ada komitmen bersama. untuk ke depannya, keluarga bisa bebas beribadah di rumah sesuai dengan peraturan PSBB. Kita harus memastikan kejadian seperti ini tidak terulang di daerah lainnya”. kata Andriyas. .

Baca juga  Bawaslu Tangsel Selidiki Pengusiran Dua Staffnya Saat Deklarasi Muhamad-Saras

Ia menegaskan, “Hal ini penting, karena pasca peristiwa di Cikarang, kami sempat mendapat laporan dari beberapa daerah, ada warga yang menjadi takut menjalankan ibadah di rumah pada masa PSBB ini,” tegas Andriyas.

Tanggung Jawab Semua

Senada, Kepala Departemen Organisasi Kepemudaan dan Komunitas DPP GAMKI, Teofilus Tampubolon menilai, insiden pembubaran ibadah di Cikarang Provinsi Jawa Barat itu, seharusnya bisa dicegah dan tidak muncul ke publik.

Ia menegaskan, insiden pembubaran ibadah tersebut tidak akan terjadi, apabila perangkat pemerintahan di tingkat lurah, desa, rukun warga dan rukun tetangga serta aparat negara bisa proaktif dalam membangun komunikasi di antara masyarakat di suatu daerah.

“Ada ruang kosong yang harus diisi dan dijembatani oleh perangkat pemerintahan dan aparatur negara. Antara lain, Bhabinkamtibnas, Babinsa, Ketua RT, Ketua RW, termasuk Kepala Desa dan Lurah.” Kata Teofilus.

“Jika ada kesalahpahaman ataupun potensi konflik yang tidak sesuai dengan semangat Pancasila, seharusnya bisa diselesaikan di tingkatan akar rumput dan tidak harus menimbulkan gesekan-gesekan yang menyebar kemana-mana,” tegas Teofilus.

Tidak hanya itu, Teofilus juga meminta kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta TNI-Polri agar segera memberikan pengarahan kepada perangkat perangkat Pemerintahan.

TNI-Polri di tingkat paling terbawah, tambah Teofilus, harus proaktif dalam menyelesaikan potensi konflik secara adil, damai, dan berlandaskan Pancasila.

Baca juga  Tanpa Gejala, Anggota Polisi di Kepulauan Riau Kena Virus Corona

Teofilus menambahkan, di era teknologi informasi yang berkembang saat ini, peristiwa yang terjadi di suatu daerah, bisa dengan cepat menyebar ke daerah lainnya dalam hitungan jam, bahkan menit.

“Kami mengharapkan pemerintah melalui Mendagri, Gubernur, Walikota, Bupati, Panglima TNI melalui Kasad dan Pangdam, serta Kapolri melalui Kabarhakam dan Kapolda di seluruh Indonesia untuk memberikan pemahaman dan pengarahan kepada perangkat pemerintahan.” Kata Teofilus

“TNI-Polri di tingkat terbawah, harus bisa membangun kerjasama yang baik dengan masyarakat, dalam menyelesaikan potensi konflik demi terwujudnya perdamaian Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika,” kata Teofilus. (Haji Merah).

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

Kembali Buat Ulah, DEMA UIN Desak Stafsus Milenial Jokowi Mundur

DEMA UIN Jakarta Mengecam Pertemuan Aminudin Ma’ruf dengan DEMA PTKIN Plt Ketua DEMA UIN Syarif …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: