Beranda > Nasional > News > Sepele, Dua Perusahaan Budidaya Ikan di Danau Toba Tidak Sanggup Tunjukkan Izin
RDP DPRD Sumut

Sepele, Dua Perusahaan Budidaya Ikan di Danau Toba Tidak Sanggup Tunjukkan Izin

Medan-Komisi B DPRD Sumatera Utara melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (27/7). RDP ini mengundang Pihak PT Aquafarm Nusantara, PT Suri Tani Pemuka, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Forum Komunikasi Kawasan Danau Toba

Hal ini sekaitan dengan adanya tuntutan masyarakat sekitar kawasan Danau Toba yang diwakili oleh Forum Komunikasi Kawasan Danau Toba terhadap kelestarian lingkungan kawasan KDT. Secara khusus rencana relokasi Keramba Jaring Apung (KJA) yang dimiliki oleh PT Aquafarm yang akan dipindahkan ke Kecamatan Uluan, Porsea dan Balige di Kabupaten Toba.

Rapat yang dipimpin oleh Viktor Silaen selaku Ketua Komisi B tersebut berlangsung lancar. Namun penuh dengan pertanyaan kepada kedua perusahaan yang menjalankan operasinya di Danau Toba.

Mewakili pihak Aquafarm, Dian Octavia (Community Affairs Senior Manager) menyampaikan bahwa perusahaan mereka telah menyerap sekitar 500 orang tenaga kerja di seputaran Danau Toba. Yaitu keramba yang berada di Kab. Simalungun, Samosir dan Toba.

Pihak perusahaan juga menjelaskan bahwa perusahaan memiliki Investment strategy dengan jargon “peduli terhadap lingkungan dan komunitas”.

Mekar Sinurat sebagai juru bicara Forum Komunikasi Kawasan Danau Toba dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa sesuai Perpres 81 Tahun 2014 tentang Rencana tata Ruang Kawasan Danau Toba dan sekitarnya, Danau Toba adalah sebagai air kehidupan (aek natio) bagi masyarakat. Sehingga harus dijaga kelestariannya.

“Sementara dengan keberadaan keramba jaring apung di Danau Toba, justru sudah sangat merusak dan mencemari perairan Danau Toba,” beber Mekar.

Mekar Sinurat pun mempertanyakan lokasi keramba yang dimiliki oleh PT Aquafarm yang tidak sesuai zonasi, sebagaimana yang sudah diatur dalam Perpres 81 Tahun 2014.

Lokasi yang diizinkan harusnya berada di zona perairan 4 (zona 4), yaitu kawasan pengurai atau dekomposer ekosistem alami dengan kedalaman lebih dari 100 meter. Sementara lokasi yang saat ini berada di zona A3.1 dengan kedalam tidak lebih dari 100 meter.

Disaat Mekar mempertanyakan tentang Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, Izin Usaha Perikanan dan Izin Lingkungan, kedua perusahaan tersebut tidak mampu menunjukkan izin yang mereka miliki.

“Padahal dalam undangan rapat sudah disampaikan sebelumnya agar perusahaan tersebut membawa semua kelengkapan dokumen perizinan yang dimiliki. Jadi kami menilai bahwa pihak Aquafarm dan Suri Tani Pemuka menganggap sepele lembaga yang telah memanggil mereka,” pungkasnya.

Ia membeberkan, sesuai data yang mereka miliki bahwa Balai Wilayah Sungai II Sumatera Utara sudah pernah melakukan kajian lokasi keramba.

“Yang dimohonkan Aquafarm dan BWS II menolak lokasi tersebut karena telah berada di luar kawasan zona A4,” ujar Mekar.

Hal senada juga disampaikan oleh Irwandi Sirait selaku perwakilan pemuda Ajibata, bahwa truk-truk perusahaan yang melintas di jalan Ajibata telah membuat banyak jalan rusak berat dan sangat mengganggu kenyamaan masyarakat.

Dalam hal perekrutan tenaga kerja pun dikatakan Irwandi, perusahaan tersebut kerap kali menimbulkan keributan sesama warga. Karena kurang transparannya pihak perusahaan.

“Kami masyarakat sangat dirugikan dengan kehadiran perusahaan ini. Malah menimbulkan keributan di tengah-tengah masyarakat,” tambahnya.

Menanggapi isu tersebut, DPRD SU Zeira Salim Ritonga (Wakil Ketua Komisi B) pun memberikan tanggapan.

Dikatakan dia, Danau Toba saat ini sudah masuk sebagai salah satu Kawasan Strategi Pariwisata Nasional untuk mengembangkan sektor pariwisata Danau Toba. Sehingga perusahaan-perusahaan yang mengganggu harus segera disingkirkan. Jangan malah mengorbankan masyarakat sekitar.

Beliau juga mengungkapkan bahwa ada temuan dari dinas lingkungan hidup Provsu terkait limbah cair Aquafarm yang tidak sesuai baku mutu. Dan salah satu faktor, bahwa Danau Toba sudah hancur.

Zeira Salim Ritonga pun mengomentari peran pemerintah yang seolah lepas tangan.

“Jangan rakyat disuruh menjaga Danau Toba. Sementara pemerintah malah memasukkan perusahan-perusahaan perusak Danau Toba,” tegasnya.

Anggota komisi B lainnya, Sugianto Makmur menyampaikan bahwa DPRD akan berpihak kepada masyarakat.

“Mereka adalah korban dari perusahaan-perusahaan yang merusak KDT. Tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan. Bukan hanya karena sisa pakan. Yang paling berbahaya adalah kotoran ikan yang dibudidaya tersebut,” pungkasnya.

Ia pun menceritakan keluhan dan ketidakpercayaan masyarakat akan kebangkitan Kawasan Danau Toba sebagai tempat pariwisata.

“Masyarakat tidak percaya lagi. Karena Danau Toba sudah rusak dan tercemar,” ucapnya saat menceritakan keluhan masyarakat.

Hingga RDP diskors, pihak Aquafarm tidak mampu menjawab hal-hal yang dipertanyakan.

Skors dilakukan agar perusahaan segera melengkapi dan memberikan data kelengkapan izin-izin yang dimiliki. Dalam waktu dekat, komisi B DPRD SU bersama Forum Komunikasi Danau Toba akan meninjau langsung lokasi keramba yang dimiliki perusahaan tersebut.

Turut hadir dalam RDP tersebut adalah DPC GAMKI Toba, Gito Pardede (Korwil 1 PP GMKI NAD –Sumut), Punguan Siregar Aeknalas, dan DPW Kombatan Sumut/ Komunitas Banteng Asli Nusantara. (rls)

Baca juga  Pelaku Penyiram Novel Jadi Tersangka, Ketua KPK Apresiasi Kinerja Polri

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

Bakornas LEPPAMI PB HMI Bersama Polri Salurkan Bantuan Korban Banjir Sukabumi

SUARANESIA.CO, Sukabumi-Badan Kordinasi Nasional Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alam Mahasiswa Islam (LEPPAMI) PB HMI Bekerjasama …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: