Beranda > Nasional > Saling Serang Persoalan HAM, Pelanggaran Terbanyak ada di Sektor SDA dan Infrastruktur

Saling Serang Persoalan HAM, Pelanggaran Terbanyak ada di Sektor SDA dan Infrastruktur

Suaranesia.co , Jakarta – Berdasarkan fakta lapangan,  Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menunjukkan bahwa agenda persoalan HAM semakin mundur di tengah kontestasi politik.  Di setiap pemilihan presiden, isu HAM dijadikan para elite politik sebagai komoditas politik. Persoalan HAM seringkali digunakan sebagai alat serang antara kedua kubu. Mereka menyimpulkan bahwa HAM masih belum mendapatkan tempat dan situasinya tidak membaik di tahun 2018.

“Dalam temuan kami HAM tidak juga membaik di periode 2018 dan di tengah-tengah kontestasi politik, HAM tidak mendapatkan tempat,” kata Koordinator Kontras Yati Andriyani di Jakarta, Senin (10/12/2018).

Catatan Kontras selama bulan Januari hingga Oktober 2018, kasus pelanggaran HAM di sektor SDA menjadi yang tertinggi dengan jumlah kasus atau sebanyak 194 kasus. Selain itu, jenis kasus dengan jumlah tertinggi kedua adalah pembunuhan di luar proses hukum atau extrajudicial killing, yang berjumlah 182 kasus.

Yati menyebutkan, pada tahun 2018 a ada tiga perhelatan besar yang sangat berdampak pada situasi HAM di Indonesia. Ketiga event itu yaitu Asian Games, pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, dan persiapan kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Ia menjelaskan, pagelaran Asian Games dan Asian Para Games Tahun 2018 seolah-olah dijadikan alasan untuk membolehkan extrajudicial killing. “Yang paling terlihat adalah bagaimana pembunuhan di luar proses hukum, angkanya cukup tinggi terjadi dengan latar belakang event ini,” jelasnya.

Berikut rincian lengkap jumlah kasus pelanggaran HAM menurut catatan Kontras: 1. SDA (umum): 194 kasus 2. SDA (okupasi lahan): 65 kasus 3. SDA (kriminalisasi): 29 kasus 4. Terorisme (penembakan): 15 kasus 5. Terorisme (penangkapan): 99 kasus 6. Vonis Hukuman Mati: 21 kasus 7. Penyiksaan (umum): 73 kasus 8. Extrajudicial killing: 182 kasus 9. Ekspresi (umum): 89 kasus 10. Ekspresi (pelarangan aksi): 32 kasus 11. Ekspresi (pembubaran paksa): 75 kasus 12. Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) (umum): 78 kasus 13. KBB (pelarangan aktivitas): 28 kasus 14. KBB (intimidasi minoritas): 19 kasus 15. KBB (persekusi): 35 kasus.

Baca juga  Sisa Tiga Hari, Sebanyak 113 Mendali Emas Siap Diperebutkan Dalam Ajang Asian Games

Sementara itu Ketua Komnas HAMAhmad Taufan Damanik menyebut pihaknya menerima banyak aduan terkait pelanggaran hak atas kesejahteraan dalam konflik agraria.

Konflik agraria jadi salah satu fokus Komnas HAM dalam peringatan Hari HAM Internasional 2018. Secara spesifik, Taufan menyebut ada peran proyek pembangunan Presiden Joko Widodo dalam pelanggaran itu.

“Banyak aduan terkait pelanggaran hak atas kesejahteraan, khususnya yang menyangkut agraria dan sumber daya alam. Tingginya konflik agraria antara lain berkaitan dengan program pembangunan infrastruktur yang jadi prioritas Presiden Joko Widodo,” kata Taufan saat berpidato pada Peringatan Hari HAM Internasional 2018 di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Hal ini, katanya, berkaitan dengan banyaknya program infrastruktur yang serang dikebut pemerintah. Taufan menyebut setidaknya ada 269 proyek infrastruktur yang tercantum dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016 yang kemudian direvisi Perpres Nomor 58 Tahun 2017.

Meski begitu, kata Taufan, pemerintahan Jokowi sudah mulai memperbaiki hal itu. Misalnya dalam pembagian jutaan sertifikat lahan bagi masyarakat. Juga dengan penandatanganan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. “Ada kemajuan, tapi masih ada tantangan yang harus dihadapi,” tambah dia.

Baca juga  Orde Baru dan Reformasi, Serupa Tapi tak Sama

Di kesempatan yang sama, Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menjawab pernyataan Komnas HAM. Sofyan menyebut konflik agraria adalah masalah kompleks.

Konflik agraria, katanya, terjadi karena proses peradilan sengketa tanah yang belum efisien. Selain itu, ada kesemrawutan pendataan tanah sejak dahulu.

“Ini permasalahannya adalah masalah pertanahan ini tidak ditangani secara sistematik sejak waktu lama. Baru pemerintah Pak Jokowi ingin menangani secara sistematik,” kata Sofyan seperti dilansir CNNIndonesia.

Sofyan mengklaim pemerintahan Jokowi menaruh perhatian luar biasa terhadap hal ini. Beberapa program ditujukan untuk menyudahi konflik agraria.

Ia menyebut ada program pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat. Program itu dimulai tahun 2017 dengan pembagian lima juta sertifikat dan akan terus bertambah hingga selesai pada tahun 2025.

“Ini dilakukan karena masalah belum terdatanya tanah mengakibatkan konflik antar masyarakat, antara masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan instansi pemerintah, dan seterusnya,” kata dia.

Ahmad Taufan Damanik mengatakan, peringatan Hari HAM Internasional ke-70 yang jatuh pada 10 Desember 2018 menjadi acuan dan memacu penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran HAM.

“Perayaan ini sebagai refleksi, acuan, dan pacuan untuk menyelesaikan kasus HAM. Komnas HAM telah menetapkan empat tema, yaitu penyelesaian HAM berat masa lalu, reforma agraria berbasis HAM, penanganan maraknya intoleransi radikalisme, dan ekstremisme dengan kekerasan, dan pembenahan tata kelola lembaga,” kata Taufan.

Ia mengatakan,Komnas HAM berupaya mendorong terciptanya kondisi pelaksanaan HAM yang kondusif.

Baca juga  GMNI & PMII Kecam Sikap DPRD Pandeglang Yang Abaikan Aspirasi, HMI Kemana?

“Sejak berdiri 25 tahun lalu, Komnas HAM telah menyelidiki 13 pelanggaran HAM yang berat. Tiga di antaranya telah selesai diputuskan di pengadilan hukum AD hoc, yaitu kasus Timor Timur (1999), Tanjung Priok (1984), dan Abepura (2003),” ujar Taufan.

Sementara itu, seperti diungkapkan Taufan, ada 10 kasus lain yang belum selesai hingga saat ini yaitu kerusuhan Mei 1998, tragedi Trisakti dan Semanggi I dan II; penghilangan paksa aktivis 1997/1998; kasus Wasior dan Wamena; kasus Talangsari Lampung; kasus Penembakan Misterius (Petrus); dan peristiwa pembantaian massal 1965; peristiwa Jambu Keupok Aceh; dan peristiwa simpang KKA Aceh.

“Dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo pada 8 Juni 2018, Komnas HAM telah menyampaikan permintaan kepada Presiden agar kasus-kasus tersebut segera ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung selaku penyidik dan penuntut umum,” kata dia.

Taufan mengatakan, desakan untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM dinilai hingga saat ini prosesnya masih berlarut-larut. Menurutnya, hal itu menciderai hak para korban atas kepastian hukum dan keadilan.(SN/HanTer)

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

Wawancara Ekslusif Bersama Jendral Moeldoeko Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-KH Maruf Amin

Bogor – Berikut keterangan pers dari Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, yang diterima wartawan senior …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: