Beranda > Umum > Puskesmas Langgudu Diduga Bagi-Bagi Amplop

Puskesmas Langgudu Diduga Bagi-Bagi Amplop

Dalam situasi Pandemik COVID-19, Tenaga kesehatan menjadi garda terdepan dalam penyelamatan masyarakat dari Virus Corona. Dengan segala harapan, masyarakat tidak terpapar oleh Virus Corona. Pemerintah mengalokasikan dana untuk penanganan Covid-19.

Dalam pengalokasian Dana, Pemerintah memberikan insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 di Indonesia. Pemberian insentif dan santunan kematian tersebut telah ditetapkan Menkes melakui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020. Penerima Insentif pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang dimaksud meliputi Puskesmas.

Sesuai dengan KEPMENKES diatas, Jenis tenaga kesehatan yang mendapatkan insentif dan santunan kematian adalah dokter spesialis, dokter, dokter gigi, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya yang bekerja di Puskesmas tersebut. Adapun besaran insentif untuk tenaga kesehatan di rumah sakit setinggi-tingginya antara 5-15 juta.

Sementara itu insentif untuk tenaga kesehatan di KKP, BTKL-PP, dan BBTKL-PP, dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, Puskesmas dan laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan setinggi-setingginya sebesar Rp. 5 juta. Untuk besaran santunan kematian sebesar Rp. 300 juta diberikan kepada tenaga kesehatan yang meninggal dalam memberikan pelayanan kesehatan dikarenakan paparan Covid-19 saat bertugas.

Baca juga  Istana Minta Jaminan Soal Banjir,  Menteri PUPR Kebingungan 

Gilang Lazuardi Masyarakat Langgudu, mengatakan ” dari sejumlah realokasi yang dilakukan kementerian dan lembaga, ada beberapa bagian yang tidak tepat pemanfaatan dan sasarannya sehingga fokusnya cuma covid-19, Tapi bagaimana dengan penyakit lain, tuturnya.”

Gilang menambahkan “hal ini yang menjadi delik dibalik sebuah bilik kesehatan Puskesmas Langgudu, penuh dengan obsesi COVID-19, tetapi terkesan acuh dengan penanganan penyakit lainnya.”

Gilang berharap “Sikap ini merupakan bentuk peringatan kepada Pemerintah Kabupaten Bima, agar bertanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan langsung sebagai pemegang Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Puskesmas Langgudu.”

“Untuk memastikan realokasi yang bersumber dari APBN untuk tenaga kesehatan yang menangani kasus COVID-19, Langkah Validasi dari pemerintah Kabupaten Bima perlu dilakukan, sebab anggaran operasional COVID-19 tersebut telah diterima oleh Puskesmas Langgudu yang bersumber dari RKUD Kabupaten Bima.” Tegasnya

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

PW SEMMI Jakarta Raya Mengajak Masyarakat Mematuhi Himbauan Pemerintah Untuk Melawan Pandemik

Pengurus Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Jakarta Raya (PW SEMMI JAKRAY) Ramdhan Agung Giri Nugroho, mengajak …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: