Beranda > Ragam > Polemik UU KPK, Pengamat Sebut Perppu Hanya Dalam Keadaan Darurat
Forum Diskusi Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum UKI

Polemik UU KPK, Pengamat Sebut Perppu Hanya Dalam Keadaan Darurat

Suaranesia.co – Forum Diskusi Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum UKI melaksanakan diskusi publik mengangkat tema “Polemik UU KPK, Judicial Review atau Perppu?” di Auditorium Gedung William Soeryawidjaja, Senin (14/10/19).

Kekuasaan yang absolut memang memiliki sifat yang mengancam. Namun dalam keadaan saat ini, KPK sebagai lembaga superbody masih diperlukan untuk pemberantasan korupsi. Hal ini diutarakan Dr. Daniel Yusmic yang hadir sebagai pemateri.

“Revisi UU KPK ini dilakukan cukup cepat, sehingga hal ini yang menimbulkan pro dan kontra,” tutur Akademisi Universitas Atmajaya ini.

Terkait desakan agar Presiden mengeluarkan Perppu, Yusmic menyampaikan bahwa konsep Perppu harus dikembalikan seperti konsep Soepomo, yaitu Presiden berwenang mengeluarkan Perppu hanya dalam keadaan darurat.

“Apakah saat ini kita sedang dalam keadaan darurat? Tentunya hal ini perlu kita diskusikan bersama. Antara Perppu dan Judicial Review, keduanya ialah langkah konstitusional dalam bernegara namun tentunya akibat hukum dan politiknya berbeda,” jelasnya.

Saor Siagian turut mengomentari beberapa isi dari UU KPK yang telah disahkan. Salah satunya adalah mengenai batas SP3 hanya 2 tahun, padahal tujuan penyidikan adalah mengumpulkan alat bukti.

“KPK dibentuk karena kepolisian dan kejaksaan dianggap kurang maksimal memberantas korupsi saat itu,” tegas Pegiat Anti Korupsi tersebut.

Pengamat Hukum, Petrus Selestinus berpendapat bahwa revisi UU KPK secara tersirat memang bertujuan memperkuat KPK.

“Namun ada sejumlah poin yang perlu dikaji ulang karena menimbulkan perdebatan di internal KPK maupun di ruang publik,” katanya.

Tidak lupa, pengamat hukum dan juga Koordinator TPDI ini memberikan saran kepada mahasiswa Fakultas Hukum UKI untuk segera membentuk tim khusus yang bertugas mengkaji UU KPK yang baru secara materil dan formil, kemudian melakukan Judicial Review melalui MK apabila Perppu tidak diterbitkan.

Direktur Politik Hukum Wain Advisory, Sulthan M. Yus mengatakan, terkait UU KPK sampai hari ini yang timbul di masyarakat ialah asumsi pro dan kontra yang tidak punya fakta yang jelas.

“Masyarakat termakan dengan opini sehingga kegentingan atau tidak dalam perdebatan UU KPK yang sudah disahkan ini pun masih mengawang- ngawang,” ujarnya.

Dikatakan Sulthan, ada tiga alasan dikeluarkannya Perppu, yakni adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU.

“Kedua, UU yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada UU tetapi tidak memadai. Ketiga, dikatakannya bahwa kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membentuk UU secara prosedur biasa, karena perlu waktu yang cukup lama. Sedangkan keadaan yang mendesak perlu segera diselesaikan,” tegasnya.

Selama ini masyarakat dikatakannya hanya melihat sisi luarnya saja, sehingga seolah-olah perdebatan Perppu UU KPK semakin memanas dan framing dipublik pun seolah-olah kondisi hari ini dalam keadaan genting.

“Perppu adalah kewenangan yang dimiliki Presiden dalam keadaan genting, ujar Sulthan.

Menurutnya, subjektifitas presiden tersebut akan dinilai secara objektivitas oleh DPR. Namun berkaca pada kondisi kelembagaan KPK saat ini, UU No 30 Tahun 2002 masih eksis dan berlaku bahkan hingga produk revisi tersebut telah disahkan, tidak terjadi kekosongan hukum.

“UU KPK nya pun masih cukup untuk melakukan pemberantasan korupsi. Bahkan baru-baru ini KPK masih bisa melakukan OTT di Lampung Utara,” katanya.

Sulthan menambahkan bahwa perbedaan cara pandang dalam melihat suatu kebijakan adalah hal yang biasa.

“Masyarakat agar menggunakan jalur konstitusional yang telah disediakan UU untuk menyikapi polemik UU KPK yakni dengan melakukan judicial review di MK, legislative review melalui DPR ataupun eksekutif review sebagai alternatif bagi Presiden,” pungkasnya.

Baca juga  Punya Sosok 'Low Profile' Jend (Purn) Djoko Santoso Tutup Usia

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

Masa depan rakyat Sumenep tergadaikan di Pilkada 2020

Pada tanggal 24 September 2020 kemarin, KPU telah menetapkan dua pasangan calon yang akan bersaing …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: