Beranda > Foto > Polemik UU KPK, BEM Hukum Universitas Cenderawasih Usul Opsi Judicial Review

Polemik UU KPK, BEM Hukum Universitas Cenderawasih Usul Opsi Judicial Review

Suaranesia.co – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Yops Itlay mengatakan, polemik UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus segera diselesaikan, melalui Yudisial Review. Melalui Focus Group Discusiion (FGD), Yops Italy menegaskan, Judicial Review adalah mekanisme yang konstitusional.

“Judicial review itu, mekanisme konstitusional yang disediakan negara, dan itu adanya di Mahkamah Konstitusi. Warga negara melakukan gugatan terhadap pasal-pasal  atau isi materi yang dianggap melemahkan KPK secara kelembagaan, dan tugas-tugas pemberantasan korupsi,” tegas Yops, di Gedung Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Papua.

Selain itu, Yops juga menambahkan, pengesahan UU KPK ini terkesan terburu-buru karena tidak optimal melakukan sosialisasi ke masyarakat padahal UU ini ditetapkan untuk kepentingan rakyat juga dan seharusnya semakin menguatkan serta mengoptimalkan tugas dan tanggung jawab pemberantasan korupsi.

Senada, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih Papua, Yusak Elisa Reba, menjelaskan, Ia lebih memilih Judicial Review dalam polemik UU KPK dibandingkan Presiden harus menerbitkan Perppu.

Baca juga  Irjen Boy Rafli Amar Jadi Kepala BNPT, ISPI: Bukan Wewenang Kapolri 

“Judicial review juga merupakan langkah konstitusional yang dapat ditempuh untuk membatalkan revisi UU KPK yang telah ditetapkan oleh DPR, karena itu Mahkamah Konstitusi tentunya akan melakukan proses tersebut secara transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” kata Yusak.

Hal yang sama juga disampaikan Josner Simanjuntak, selain Judicial Review, katanya, dalam melihat polemik UU KPK dapat dilakukan opsi legislative review sebagai langkah konstitusional untuk merubah ketentuan–ketentuan bermasalah dalam revisi UU KPK.

“Langkah legislative review juga menjadi salah satu pilihan bijak karena sebuah Undang Undang dapat dibatalkan oleh pembuat Undang Undang itu sendiri, lalu ditunda untuk pembahasan UU Komisi pemberantasan korupsi di tahun berikut agar tidak menjadi polemik yang menyandera Presiden karena Perppu yang dikeluarkan akan inkonsitosional karena bukan materi baru.” jelas Josner di depan 60 peserta FGD. (Haji Merah)

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

Jokowi Saksikan Vaksinasi Massal di Rumah Ibadah, Termasuk Gereja Toraja Mamasa Sulbar

Mamuju Tengah – Program vaksinasi merdeka kerjasama POLRI dan Aminuddin Ma’ruf (Staf Khusus Presiden) telah …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: