Beranda > Foto > Polemik Kartu Prakerja, Presidum GMPL Pertanyakan Kinerja DPR Soal Pengawasan

Polemik Kartu Prakerja, Presidum GMPL Pertanyakan Kinerja DPR Soal Pengawasan

SUARANESIA.CO- Ketua Presidium Gerakan Masyarakat Pantau Legislatif (GMPL), Muhammad Sidik mempertanyakan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dinilai kecolongan mengawasi program Kartu Prakerja. Pasalnya, program yang dicanangkan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin di masa kampanye Pilpres 2019 lalu, menggunakan anggaran negara sebesar Rp. 5,6 triliun dan itu bersumber dari APBN.

“Kemarin sempat ribut ya soal ini (Program Kartu Prakerja), karena ada stafsus yang ikut terlibat menggarap project ini. Justru kalau saya tidak melihat hal itu, akan tetapi justru saya hari ini merasa aneh dan mempertanyakan kinerja legislatif dalam hal ini DPR, bagaimana sih pengawasan yang dilakukan para wakil rakyat itu,” kata Sidik saat berbincang dengan Jurnalis di, Jl. Sawo, Ketapang Kota Tangerang, Kamis (30/04).

Sidik menegaskan, kucuran anggaran yang diberikan pemerintah pusat sebesar Rp 5,6 triliun dalam program Kartu Prakerja tidak efisien dan tidak sesuai dengan kualitas pelatihan yang diberikan secara online oleh pemerintah ditengah Pandemik Covid-19.

“Coba kita lihat kualitas yang diberikan secara online dalam program ini, jelas tidak sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan masyarakat, secara teknis tidak ada pendampingan yang jelas. Bisa disebut ini adalah upaya pemerintah membuang-buang anggaran di tengah Pandemik Covid-19 dan itu sifatnya hanya menguntungkan pengusaha dalam hal ini startup yang bekerjasama dengan pemerintah” tegas Sidik.

Baca juga  Punya Sosok 'Low Profile' Jend (Purn) Djoko Santoso Tutup Usia

Seperti diketahui, peluncuran program Kartu Prakerja melibatkan perusahaan Startup. Ada delapan vendor perusahaan startup yang bekerjasama dalam program Kartu Prakerja ini. Diantaranya, PT Tokopedia, PT. Bukalapak.com, PT. Haruka Evolusi Digital Pintaria, Utama, Sekolahmu, SISNAKER, MauBelajarApa.com, dan PT Ruang Raya (ruang guru).

Selain itu, Wakil Direktur Kajian Indonesian Of Social Political Institute (ISPI) itu juga menambahkan, pelaksanaan program pemerintah itu, harus diawasi oleh semua element masyarakat, khususnya oleh anggota DPR, sebab, pada program Kartu Prakerja itu, sangat mungkin ada praktek-praktek korupsi.

“Ini harus diawasi terus oleh legislatif, sebab, bila dibiarkan, potensi korup sangat besar dalam program ini, ada banyak jenis korupsi dalam program ini, misalnya Penyalahgunaan wewenang, Mal Administrasi bahkan ‘Money Loundring’. Makanya perlu pengawasan, kan ini pastinya ada proses penganggaran sebelumnya dari DPR, tidak mungkin tidak ada.” Tambah Sidik.

Seperti diketahui, program Kartu Prakerja sempat menuai polemik lantaran, salah seorang CEO PT Ruang Raya (ruang guru) Adamas Belva Syah Devara, Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi terlibat dalam program pemerintah itu.

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

Kembali Buat Ulah, DEMA UIN Desak Stafsus Milenial Jokowi Mundur

DEMA UIN Jakarta Mengecam Pertemuan Aminudin Ma’ruf dengan DEMA PTKIN Plt Ketua DEMA UIN Syarif …

Satu Komentar

  1. DPR Semakin hari semakin tidak jelas.

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: