Beranda > Foto > Pilkada Serentak Ditunda, KPU Jelaskan Opsi Pelaksanaan Berdasarkan Perppu 1/2020

Pilkada Serentak Ditunda, KPU Jelaskan Opsi Pelaksanaan Berdasarkan Perppu 1/2020

SUARANESIA.CO- Pilkada Serentak 2020 yang semula sudah direncanakan dengan matang, pada akhirnya ditunda karena adanya Pandemik Virus Corona atau Covid-19. Meskipun demikian, KPU bersama Menteri Dalam Negeri sudah merumuskan dan menetapkan kembali, Pilkada akan tetap dilaksanakan pada bulan desember tahun 2020.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) raka Sandi mengatakan, tahapan pelaksanaan pilkada sudah ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh KPU seperti sejumlah rapat koordinasi, persiapan pencalonan perseorangan dan pembentukan sejumlah badan penyelenggara ad-hoc.

“Pada prinsipnya bahwa kapankah sesungguhnya pilkada ini akan diselenggarakan? Opsi pertama tentu Desember 2020. Bagaimana jika opsi itu tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, di dalam Perppu diatur bahwa akan ditentukan kemudian. Sehubungan dengan situasi demikian, kami KPU sehari setelah diterbitkan, melakukan rapat internal rapat pleno untuk membahas opsi-opsi yang terkait dengan tindak lanjut pilkada 2020 khususnya pasca diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2020.” kata Raka.

Ia menegaskan, pihaknya (KPU) sudah melakukan langkah-langkah terkait pelaksanaan Pilkada dan itu masih dalam proses. Raka memastikan, saat ini KPU melakukan kajian dan menyusun alternatif terkait PKPU secara khusus tentang tahapan.

Baca juga  Mahfud MD, Sentil Pengicau Hoax 7 Kontainer Surat Suara

Hal itu, sambung Raka, untuk menghindari hal yang bertentangan dengan UU serta permasalahan nantinya dilapangan. Namun demikian, kata Raka, KPU berharap setelah konsep kajian dirampungkan maka akan dilakukan FGD dan uji publik.

“KPU berharap sebelum tanggal 29 Mei sudah ada rapat kerja untuk memastikan apakah nanti bisa dilaksanakan pada tanggal 9 Desember atau belum.”kata Raka.

“Mengingat data pada tanggal 6 Mei 2020 bahwa semua daerah terkonfirmasi sebagai daerah terpapar serta adanya pemotongan anggaran.” sambung Raka.

Senada, Komisioner Bawaslu Fritz Siregar menambahkan, dalam konteks Indonesia, UU Pilkada atau Pemilu tidak pernah didesain dalam keadaan darurat, semuanya didesain dalam keadaan normal, dalam keadaan baik-baik saja.

“Namun sekarang pertanyaannya, apakah keadaan darurat yang kita alami akan menghentikan proses pemilihan yang sedang kita laksanakan. Proses pemilihan adalah proses pelaksanaan hak politik masyarakat. Itu satu hal yang kita harus sepakat dulu. Bahwa ini bukan hanya tentang proses pemilihan kepala daerah tetapi ini juga proses pelaksanaan hak politik dan hak masyarakat untuk hidup,” tambah Fritz.

Baca juga  Saintek UIN SGD Bandung Sukses Gelar Mapping 2019 : Interkoneksi Saintek Terhadap Lingkungan

Menurut Fritz menegaskan, semua pihak harus melihat tiga hal dalam Pilkada Serentak, yakni hak politik, hak hidup dan negara serta masyarakatnya sejahtera. Saat ini kita perlu berdamai dengan covid karena pilkada bukan hanya terkait pencoblosan tetapi ada pergantian kepemimpinan.

“Diharapkan, masyarakat lah yang mendapatkan manfaat dari semua proses pemerintahan didaerah. Baginya saat ini kita hidup dalam keadaan new normal (normal baru) yang perlu melakukan modifikasi-modifikasi dengan tetap mengutamakan keselamatan warga negara baik pemilih, penyelenggara dan para peserta pemilu.” tegas Fritz.

Sementara itu, Akademisi Ferry Daud Liando menyampaikan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tidak akan ada artinya, apabila belum ada pengumuman secara resmi dari pemerintah, kapan Panemik Covid-19 ini akan berakhir.

“PKPU itu tidak akan ada artinya jika belum ada pengumuman secara resmi dari pemerintah kapan pandemi ini akan berakhir. Kalau mau dikatakan dilema ya dilema, karena siklus pandemi itu ada tiga yakni masa krisis atau kritis, masa berakhir, dan masa normal. Nah, jarak waktu antara berakhir dan normal enam bulan, tidak semata sudah berakhir langsung normal,” tegas Ferry.

Baca juga  Peringati HUT ke-73 RI, TGB Ingatkan Makna Kemerdekaan

Dalam diskusi virtual itu, Ferry juga menjelaskan, tentang adanya uang negara yang akan habis untuk membiayai tahapan Kepemiluan. Ia juga menambahkan, harus ada konsolidasi terlebih dahuli dari pemerintah daerah (Pemda) untuk menyesuaikan anggaran pilkada.

Dia berharap apa yang terjadi pada 2019 tidak terjadi pada 2020 dengan banyak petugas yang meninggal karena harus berhadapan dengan tugas. Petugas perlu pemilu perlu pengaman dalam menjalankan tugas dan tentu ada penyesuaian anggaran. (HM)

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

Kembali Buat Ulah, DEMA UIN Desak Stafsus Milenial Jokowi Mundur

DEMA UIN Jakarta Mengecam Pertemuan Aminudin Ma’ruf dengan DEMA PTKIN Plt Ketua DEMA UIN Syarif …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: