Beranda > Foto > Penuhi Syarat Kegentingan, Perppu No 1/2020 Anulir UU Keuangan Negara 

Penuhi Syarat Kegentingan, Perppu No 1/2020 Anulir UU Keuangan Negara 

SUARANESIA.CO- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020, secara alasan formil sudah memenuhi syarat untuk dikeluarkan. Hal itu lantaran adanya kegentingan yang memaksa ditengah Pandemik Covid-19.

 

 

Pernyataan itu disampaikan Pakar Hukum Tata Negara Dr. Umbu Rauta kepada redaksi, Minggu (03)05) diacara diskusi Webinar yang diselenggarakan Institute for Action Against Corruption (IAAC).

 

 

Pandemik Covid-19, kata Umbu Rauta, bukanlah suatu kondisi kedaruratan akan tetapi lebih pada situasi ‘Tringger’. Sebab, Pandemik Covid-19, merupakan sebuah bencana non alam yang mengarah pada darurat kesehatan.

 

 

Ia tidak menampik bahwa Pandemik Covid-19 sangat berdampak pada sistem keuangan, pendidikan, ketenagakerjaan, sosial serta perekonomian.  “Wewenang presiden untuk menerbitkan Perppu dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Secara teoritik, kegentingan memaksa bersifat subjektif dari seorang presiden.” Kata Umbu, akademisi Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.

 

 

“Kegentingan memaksa dalam konteks ini adalah darurat peraturan yang artinya belum ada aturan sama sekali atau, aturan yang sudah ada belum memadai,” kata Umbu, dalam acara diskusi online bertajuk, ‘Menakar Potensi Korupsi Dalam Penanganan Pandemi Covid-19’.

 

Baca juga  Istana Ingin Bentuk Struktur Wakil di KSP, Apa Tanggapan PPP ?

 

Menurut Umbu, pemerintah sangat bertanggung jawab menanggulangi dampak Pandemik Covid-19 terutama dari sisi perekonomian nasional. “Kita sudah menetapkan UU APBN 2020 namun UU tersebut dibentuk dengan asumsi yang belum mempertimbangkan kondisi pandemi. Dalam kerangka itulah peraturan yang kita miliki belum memadai sehingga Perppu No.1 Tahun 2020 memenuhi syarat sebagai hal ikhwal kegentingan yang memaksa,” kata Umbu.

 

 

Senada dengan itu, mantan Komisioner KPK 2014-2019, Saut Situmorang menambahkan, Perppu No.1 Tahun 2020 telah menganulir poin kerugian negara, namun masih ada tujuh bentuk lain dari tindak pidana korupsi seperti gratifikasi dan penyuapan.

 

 

“Berdasarkan pengalaman kami, tindak pidana korupsi terjadi bukan karena tidak adanya peraturan, tidak adanya asistensi, atau tidak adanya pengawasan dan tidak adanya pencegahan, melainkan persoalannya terletak pada conflik of interest, integritas, dan mismanagement,” kata Saut.

 

 

Ia juga meminta agar aparat penegak hukum agar tidak melakukan persekongkolan dengan cara menerima suap atau gratifikasi dalam bentuk lainnya. 

 

Baca juga  GAMKI: Pancasila adalah Dasar Negara Paling Tepat Di Tengah Bangsa Majemuk

 

“Kepada para pemangku kepentingan saya ingatkan, jangan melakukan persekongkolan, jangan menerima suap, gratifikasi dan jangan ada benturan kepentingan,” tegas Saut.

 

 

Hal yang sama juga disampaikan Pengamat Hukum, Chrisman Damanik, Perppu No. 1 Tahun 2020 harus dilihat sebagai upaya dan itikad baik dari pemerintah untuk menanggulangi persoalan Covid-19 dengan pengelolaan keuangan negara yang tepat.

 

 

“Bahwa pro dan kontra itu sesuatu yang sangat lazim dan pasti terjadi dalam setiap situasi apapun itu kondisinya. Oleh karena itu yang dapat kita lakukan adalah memperkuat fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara agar tetap berjalan dengan itikad baik, yakni mengembalikan kondisi darurat akibat pandemi Covid-19 menjadi normal kembali,” kata Chrisman. (HM)

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

Penyaluran Program BPNT Cipeucang Masyarakat Merasa Puas

PANDEGLANG, – Program Sembako atau BPNT yang diperuntukan untuk masyarakat pra-sejahtera di Kabupaten Pandeglang khususnya …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: