Beranda > Nasional > Pembumian Pancasila, Firman Jaya Daeli: Transformasi Rule of Law Menuju Rule of Social Justice
Rapimnas dan Simposium Hukum Nasional Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia di Graha Bina Praja Kantor Gubernur Sumatera Selatan (18/2/2020)

Pembumian Pancasila, Firman Jaya Daeli: Transformasi Rule of Law Menuju Rule of Social Justice

Suaranesia.co– NKRI adalah negara dengan berdasarkan hukum. Makna ini terlihat ketika membumikan keseluruhan ideologi dan falsafah Pancasila beserta keseluruhan Nilai-Nilai Pancasila. Makna ini juga terlihat ketika membumikan keseluruhan Tujuan Nasional NKRI beserta dengan segala Sistem Nilai yang terkandung dan dimanatkan di dalam Pembukaan konstitusi UUD 1945. Hal ini disampaikan Firman Jaya Daeli saat menjadi narasumber dalam acara Rapimnas dan Simposium Hukum Nasional Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN Permahi) di Graha Bina Praja Kantor Gubernur Sumsel, Selasa (18/2/2020).

Sesi kajian tematik strategis yang membahas “Transformasi Rule of Law Menuju Rule of Social Justice” ini menghadirkan Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR-RI) sebagai pembicara utama dan Firman Jaya Daeli (Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia) sebagai pembicara kedua.

“Negara Hukum Indonesia yang berbasis pada Negara Hukum Pancasila, pada gilirannya harus senantiasa memaknai pembumian Pancasila melalui sistem pembangunan, pembaharuan, dan penataan hukum secara menyeluruh dan mendasar,” tegas Firman.

Firman mengatakan bahwa intisari Sosiologi Hukum dari kehendak luhur untuk membumikan Pancasila, harus bernapaskan kemanusiaan dan kerakyatan. Sementara itu, intisari Politik Hukum adalah etik moral yang bernapaskan kebersamaan dan kegotongroyongan. Sedangkan intisari Filsafat Hukum harus bernapaskan keadilan sosial dan keadaban universal.

“Format Negara Hukum Indonesia yang berbasis pada Negara Hukum Pancasila, sesungguhnya harus selalu dan seterusnya mentransformasi pembumian Tujuan Nasional NKRI melalui keseluruhan penerapan, perubahan, dan perkembangan hukum,” ujarnya.

Kebermaknaan Negara Hukum Indonesia harus berintikan pada posisi untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan mendorong agenda Indonesia Maju, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan lainnya.

“Untuk menumbuhkan itu, harus memiliki relasi kuat dan fungsional dengan strategi dasar dan kebijakan umum pembangunan Rule of Law dan Rule of Social Justice. Relasi ini memastikan bahwa keberadaan dan kehadiran doktrin NKRI sebagai Negara Hukum dan negara berdasarkan hukum, menjadi semakin relevan dan bermanfaat. Ada napas kehidupan dan aura pertumbuhan yang menjadikan hukum semakin responsif, progesif, solutif, dan efektif,” pungkasnya.

Negara Hukum Indonesia bertumbuh dan berjalan menegakkan dan menggelorakan rule of law.

Untuk menapasi dan memaknai NKRI, menurut Firman, yang menjadi agenda utama dan sekaligus prasyarat mutlak adalah dengan pembangunan, pembaharuan, dan penataan hukum yang berorientasi pada kemanusian dan kerakyatan, kebersamaan dan kegotongroyongan, keadilan dan keadaban, serta kemanfaatan, keagungan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Hukum yang responsif, hukum yang progresif, hukum yang solutif, serta hukum yang efektif adalah tantangan sekaligus jawaban konkret dan otentik untuk menumbuhkan Negara Hukum Indonesia yang mentransformasi rule of law menjadi rule of social justice.

“Pemerintahan Nasional NKRI di bawah kepemimpinan Presiden RI Jokowi dan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin sedang menguati dan mengisi pembangunan, pembaharuan, dan penataan hukum dengan semakin menumbuhkan dan menegakkan rule of social justice untuk memastikan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan,” ungkap Firman.

“Jajaran Permahi harus semakin proaktif, berinisiatif tinggi, dan berkemauan kuat untuk mewujudkan reformasi rule of law menuju rule of social justice,” tutupnya.

Rapimnas dan Simposium Hukum Nasional tersebut secara formal dibuka oleh Herman Deru (Gubernur Sumatera Selatan).

Acara yang bertemakan “Penegakan Hukum yang Berwibawa dan Berkeadilan”, ini menampilkan sejumlah pembicara dalam beberapa sesi, yaitu Prof. Dr. Saldi Isra (Hakim Konstitusi MK-RI), Prof. Dr. Amzulian Rifai (Ketua Ombudsman RI), Ifdhal Kasim (Penasihat Kapolri dan mantan Ketua Komnas HAM-RI), Chairilsyah (mantan Direktur LBH Palembang dan Dewan Pembina YLBHI), Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR-RI), Firman Jaya Daeli (Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia), dan sejumlah akademisi dan profesional lainnya.

Terlihat juga hadir jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumsel, Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR-RI), Bambang Rantam Sariwanto (Sekjen Kementerian Hukum Dan HAM RI), Firman Jaya Daeli (Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia, yang juga mantan Komisi Politik Dan Hukum DPR-RI), Anita Noeringhati (Ketua DPRD Provinsi Sumsel), Pimpinan dan Perwakilan Permahi berbagai cabang-cabang dan daerah-daerah dari seluruh wilayah Indonesia, dan sejumlah alumni Permahi, antara lain Abunawar Basyeban, Ardani, Lilik Bagus Setiawan, Chairilsyah, Andi Fahrul, dan lainnya.

Baca juga  Begini Kata Pengamat, Soal Sumut Dapat Predikat Terkorup Dari KPK

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

Semarak 76 Tahun Republik Indonesia, Rumah Milenial Ingatkan Pentingnya Vaksinasi Covid-19

Suaranesia.co, Jakarta | Rumah Milenial Indonesia (RMI) mengajak generasi muda untuk menyukseskan program vaksinasi Covid-19. …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: