Beranda > Nasional > OKP Lintas Agama: Pendidikan Menjadi Pintu Masuk Paham Radikalisme
Focus Group Discussion OKP Lintas Agama (12/2/2020)

OKP Lintas Agama: Pendidikan Menjadi Pintu Masuk Paham Radikalisme

Suaranesia.co-Organisasi Kepemudaan (OKP) Lintas Agama beberapa waktu lalu melaksanakan Focus Group Discussion dengan tema “Strategi Menangkal Radikalisme, Menyelesaikan Konflik, dan Membangun Dialog Lintas Agama di Tengah Generasi Muda Indonesia”. FGD yang diinisiasi oleh GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, Gemabudhi, Peradah dan GAMKI, dilaksanakan di Gedung Grha Oikoumene, Salemba, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut adalah Hasanuddin Ali (CEO Alvara), Dr. Idris Thaha (Peneliti Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah), Ismail Hasana (Direktur Eksekutif Setara Institute), dan Pdt. Hendrek Lokra (Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI).

Hasanuddin Ali mengatakan, dalam lima tahun ke depan, jumlah pemuda Indonesia mencapai kurang 50 persen. Baik tidaknya Indonesia di masa yang akan datang, merupakan potret pemuda hari ini. Apabila ada radikalisme dan intoleransi di hari yang akan datang, maka itu adalah pemuda hari ini.

“Beberapa penelitian mengatakan bahwa ASN, pegawai BUMN, dan mahasiswa banyak yang terpapar radikalisme. ASN, pegawai BUMN dan mahasiswa berasal dari Perguruan Tinggi, maka sumber utama radikalisme dan intoleransi adalah Perguruan Tinggi. Salah satu cara untuk memutus mata rantai paham radikalisme tersebut adalah melalui Perguruan Tinggi dengan menghadirkan organisasi ektra kampus seperti Kelompok Cipayung maupun Paguyuban dan mengarusutamakan Pancasila,” ujar CEO Alvara ini.

Hasanuddin mengungkapkan bahwa anak-anak SMA sudah mulai terpapar, bahkan tenaga pengajar banyak yang juga terpapar. Hal ini terjadi karena kurangnya kontrol orang tua terhadap anak, dan kurangnya kontrol negara terhadap tenaga pengajar sekolah.

Maka yang harus dilakukan, Ali mengatakan bahwa organisasi yang berbasis nasional dan berlandaskan Pancasila harus merebut kampus. Kampus harus beres dan dibebaskan dari kelompok-kelompok tertentu yang ingin menyebarkan paham radikalisme.

Kedua, lanjut Ali, negara harus memberikan tindakan hukum bagi orang-orang yang berpaham radikalisme. Namun harus sesuai dengan batasan-batasan.

Hal ketiga dikatakan Ali, fenomena hijrah di kalangan umat muslim banyak diikuti generasi muda. Berbekal semangat yang tinggi, namun tidak memiliki bekal iman dan pemahaman agama yang cukup. Maka dari itu, menurut Ali, para Kyai harus hadir dan mendekatkan diri kepada kelompok-kelompok tersebut, dan memberikan pemahaman agama dan keberagaman Indonesia.

“Anak muda harus ulet dan memiliki militansi yang tinggi untuk menjaga keberagaman Indonesia ini dan membumikan Pancasila,” tegasnya.

Dr. Idris Thaha sebagai narasumber kedua mengatakan, di kalangan masyarakat, terdapat toleransi pasif dan toleransi aktif. Toleransi pasif dikatakan Idris merupakan sikap ketidakpedulian terhadap lingkungan, namun tidak saling mengusik. Toleransi aktif adalah sikap kepedulian, rasa kerjasama atau gotong-royong.

Dikatakan Idris, pintu masuk radikalisme tidak hanya dari tenaga pengajar, tetapi juga dari buku-buku pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler siswa, dan organisasi sekolah yang disusupi ekstrimisme, bahkan home schooling. Maka salah satu strategi untuk memperbaiki hal itu adalah melalui pendidikan agama.

“Partai Politik dan anggota dewan banyak yang tidak peduli dengan pendidikan agama. Padahal kebijakan-kebijakan ada di tangan anggota dewan. Maka dari itu, anggota dewan harus memberikan perhatian, supaya hal yang memungkinkan terjadinya eksrimisme dapat diatasi sejak dini,” ujarnya.

Dilanjutkan Pdt. Hendrek Lokra, strategi yang paling ampuh untuk mengatasi paham-paham radikalisme dan intoleransi adalah dengan dialog yang informal, seperti dialog lintas agama, dialog peradaban, dan dialog-dialog lainnya yang dapat mempersatukan baik suku, agama, ras, dan golongan.

“Penyebaran paham radikalisme dan intoleransi telah terjadi mulai dari PAUD hingga Perguruan Tinggi, bahkan tenaga pengajarnya terpapar radikalisme,” ungkapnya.

Menurut Hendrek Lokra, pemerintah tidak hadir dalam menjaga keber-agama-an di Indonesia. Hal ini dikatakan dia karena respon pemerintah yang cepat tanggap terhadap kasus yang terjadi di Minahasa, namun abai terhadap kasus yang terjadi di Karimun.

“Pemerintah tidak patuh pada konstitusi, namun patuh pada konstituen. Negara lebih menyenangkan mayoritas, ketimbang menjalankan konstitusi,” ujar Hendrek.

Untuk mengatasi hal tersebut, Hendrek berharap kehadiran Kelompok Cipayung dan OKP lainnya untuk hadir dalam kampus dan menciptakan ruang-ruang diskusi informal dengan membangun narasi perdamaian, Pancasila serta keadaban, dan kemudian memenangkan narasi di ruang publik.

Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasana mengatakan, reformasi menghadirkan dua pilihan yakni demokrasi dan kembali pada otoritarianisme. Namun karena tidak kuatnya demokrasi, muncul pilihan ketiga yang membawa politik penyeragaman atas nama agama dan moralitas. Pilihan ketiga ini terjadi di semua level masyarakat, hingga saat ini.

“Pilihan ketiga tersebut nyata dan melahirkan 421 perda diskriminatif, ada perda yang mengakselerasi intoleransi dan menjustifikasi intoleransi. Mereka menggunakan instrumen demokrasi untuk menyebarkan nilai-nilai anti demokrasi, menguasai ruang publik dan menajamkan politik identitas. Mereka menggunakan Perda syariah untuk menjadi kapital politik,” ujarnya.

Efek dari semua itu, lanjut Ismail, terjadi lokus radikalisme mulai dari kalangan Sekolah, Perguruan Tinggi, ASN, BUMN dan masyarakat lainnya.

“Kami pesimis melihat keseriusan pemerintah untuk menangkal radikalisme dan intoleransi yang terjadi hari ini. Imajinasi toleransi Jokowi masih dalam imajinasi investasi dan imajinasi infrastruktur, seperti saran beliau ketika akan membangun terowongan yang menghubungkan Katedral dan Istiqlal,” imbuhnya.

Solusi yang harus dilakukan pemerintah adalah adalah mendorong inclusive governance (tatakelola pemerintahan yang inklusif). Gagasan inklusif menjadi variabel penyelenggaraan pemerintahan, pembentukan regulasi, pengambilan kebijakan hingga penunjukan penyelenggara pemerintahan.

“Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah perlu kerja-kerja strategis, konseptual dan sustain. Sementara bagi lingkungan masyarakat, perlu diadakannya diskusi-diskusi masif, baik formal, maupun informal,” pungkasnya.

Menutup FGD ini, Sahat Martin Philip Sinurat, Sekretaris Umum DPP GAMKI mewakili inisiator kegiatan menyampaikan bahwa FGD ini bertujuan untuk merumuskan strategi dalam menangkal persoalan radikalisme dan konflik antar agama yang terjadi di tengah masyarakat.

“Persoalan intoleransi dan radikalisme paling tidak terjadi dalam tiga pengelompokan, yakni pendidikan, media sosial, dan komunitas masyarakat. Pemuda yang memiliki keterkaitan erat dengan ketiganya harus dapat memberikan solusi dan bukannya ikut menyebarkan sikap intoleran dan paham radikal,” jelasnya.

“Keenam OKP Lintas Agama berkomitmen menjaga keberagaman dan keutuhan Indonesia. Diskusi dan dialog seperti ini akan rutin dilaksanakan. Kami mengajak keterlibatan organisasi dan kepemudaan lainnya untuk bergerak bersama dan membangun toleransi aktif di tengah masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

Baca juga  Tagihan Listrik Melonjak Tinggi, DPR RI: PLN Stop Catat Meter Listrik Manual, Gunakan Teknologi

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

Kisruh UU Cipta Kerja: Aktivis Ancam Kepung Reses Anggota DPR Willy Aditya dan Ach Baidowi

Madura- Sejumlah aktivis penolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang berasal dari Madura menyerukan untuk …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: