Beranda > Regional > Nurani Perempuan Padang Desak Sahkan RUU PKS

Nurani Perempuan Padang Desak Sahkan RUU PKS

Suaranesia.co, Padang – Dalam memperingati hari anti kekerasan terhadap perempuan yang saat ini di warnai dengan tagar #16HAKTP, Komunitas Nurani Perempuan Padang mendesak pemerintah mengesahaan rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS)  dengan melakukan aksi jalan kaki menggunakan pakaian adat Minangkabau pada Sabtu (8/12/2018).

Aksi yang diikuti kaum perempuan tersebut dimulai dari kawasan Jembatan Siti Nurbaya Jalan Nipah menuju Tugu Gempa yang berada di Jalan Gereja di Padang.

Selama long march peserta aksi membawa berbagai spanduk berisikan tuntutan mereka seperti “Parade perempuan komunitas mendorong pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual”, “Stop kekerasan anak”, “Pernikahan anak rentan konflik” dan lainnya.

 

Foto : Komunitas Nurani perempuan gelar pawai Penghapusan Kekeran Seksual dengan pakaian adat
Foto : Komunitas Nurani perempuan gelar pawai Penghapusan Kekerasan Seksual dengan pakaian adat.

 

Mereka juga melakukan orasi di sepanjang aksi dan mengajak warga untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan memberikan edukasi terhadap organ tubuh anak sebagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual.

Disela-sela aksi jalan kaki, mereka juga melakukan orasi pembacaan puisi dan diskusi di Monumen Tugu Gempa. Setelah itu aksi juga akan dilakukan pada Minggu (9/12/2018) esok hari, di Balaikota Padang.

Baca juga  MUI Pandeglang Persilahkan Masyarakat Laksanakan Shalat Id

Penanggungjawab aksi Agusnimar menjelaskan aksi ini dilakukan untuk mendorong rancangan ini segera disahkan oleh pemerintah karena menjadi kebutuhan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan seksual. Menurut dia saat ini rancangan undang-undang telah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) dan tinggal melakukan pengesahan.

“Kami terus mendorong agar rancangan ini segera disahkan menjadi undang-undang. Apalagi tahun besok ada pemilu presiden dan kami tidak ingin mengulang kembali dari awal,” kata dia. Ia mengatakan belum adanya undang-undang ini membuat pihaknya kesulitan dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual padahal angka kekerasan terhadap perempuan di Kota Padang cukup tinggi.

Pada 2018 pihaknya telah mendampingi 44 perempuan korban kekerasan yang terdiri dari 19 korban kasus kekerasan seksual dan 27 korban kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Ia menjelaskan dalam melakukan pendampingan ada beberapa kendala yang harus dihadapi seperti korban tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan sosial, masih adanya oknum aparat hukum yang tidak berpihak pada korban dan belum tersedianya anggaran untuk pemilihan korban. “Kami mendesak agar undang-undang ini segera disahkan sehingga dapat memberikan perlindungan dan memastikan pemulihan korban,” kata dia.

Baca juga  Polemik RUU Penghapusan Kekekerasan Seksual, PP GMKI: Negara Harus Bertanggujawab atas Kekerasan Terhadap Perempuan

Selain itu dalam undang-undang tersebut diberikan penjelasan secara detail yang dimaksud dengan tindak kekerasan terhadap perempuan seperti pemaksaan memasang alat kontrasepsi, kekerasan seksual dalam rumah tangga, pemaksaan aborsi dan lainnya. “Kami berharap pemerintah segera mengesahkan undang-undang sehingga persoalan yang selama ini terjadi dapat diminimalkan,” kata dia.(RA)

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

Konferensi Cabang XV GMKI Bengkulu

Resmi, Konferensi Cabang XV GMKI Bengkulu Dibuka, Ini Bahasan Utamanya!

Suaranesia.co, Dalam momen memperingati Hari Sumpah Pemuda ke 92, GMKI Bengkulu Rabu siang (28/10) gelar pembukaan …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: