Beranda > Foto > Natal Nasional Akan Digelar di Bogor, Begini Respon GAMKI Jabar

Natal Nasional Akan Digelar di Bogor, Begini Respon GAMKI Jabar

Suaranesia.co – Pemerintah dan Kepolisan Republik Indonesia (POLRI) harus bertindak tegas terhadap tindakan persekusi maupun intimidasi yang dilakukan oleh organisasi masyarakat atau individu yang melakukan tindakan intoleran. Negara harus membela hak beribadah sekecil apapun jumlahnya. Hal ini dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, Provinsi Jawa Barat, Theo Cosner Tambunan, Rabu (18/12) dalam keterangan tertulisnya kepada jurnalis Suaranesia.co.

Theo mengatakan bahwa banyak peristiwa intoleransi dan diskriminasi yang terjadi, antara lain pelarangan pendirian rumah ibadah, perusakan rumah ibadah atau properti, pelarangan terhadap ritual atau ceramah, dan pelarangan terkait kebudayaan etnis tertentu.

Berdasarkan aturan yang telah ditetapkan Pemerintah, ada tata cara pendirian rumah ibadat diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Theo berharap, Pemerintah bisa serius dalam menangani persoalan intoleransi dan diskriminasi di Indonesia.

Selain itu, kepada Pemerintah terkait, antara lain Menteri Agama, Theo juga meminta agar bisa bersikap tegas dan segera mengevaluasi Peraturan Bersama yang sudah dibuat itu.

“Apakah sudah berjalan ideal? Atau justru digunakan oleh oknum-oknum pemerintahan maupun ormas atau individu tertentu untuk menghambat hak beribadah dan memeluk agama setiap warga negara,” lanjut Theo.

Seperti diketahui, umat Kristiani dalam beberapa hari kedepan akan menyelenggarakan natal nasional di Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan data dari Setara Institute dan Lingkar Survei Indonesia (LSI), Kota Bogor yang biasa disebut Kota Hujan ini, paling banyak melakukan pelanggaran terhadap kebebasan beragama.

Meski demikian, menurut Theo, pelaksanaan natal nasional tidak harus menjawab solusi yang terjadi. Namun, ia menjelaskan, natal nasional harus berjalan tertib.

“Bagi setiap warga negara, yang paling penting adalah kami bisa merayakan hari besar agama kami di rumah ibadah kami masing-masing, dengan aman, tenteram, dan lancar,” kata Theo.

Namun demikian, Theo tak menampik, saat ini masih banyak jemaat gereja tahun ini yang tidak bisa merayakan natal di gerejanya. Hal itu, kata Theo disebabkan karena adanya pelarangan, antara lain jemaat HKBP Filadelfia Bekasi, GKI Yasmin Bogor, GMI Kanaan Jambi, GSJA, dan HKI di Jambi.

“Kami dari GAMKI Jawa Barat mengapresiasi pelaksanaan natal nasional yang akan diadakan di Bogor. Namun kami memohon kepada Ketua Panitia Natal Nasional Bapak Juliari Batubara untuk tidak melaksanakan Natal Nasional di Bogor pada tahun ini.” Kata Theo.

“Pilu hati kita, jika Natal Nasional dirayakan dengan gemerlap, namun beberapa kilometer dari lokasi, masih ada umat Kristen yang merayakan Natal di pinggir jalan, karena rumah ibadahnya ditutup Pemerintah atas desakan ormas intoleran,” tegas Theo.

Baca juga  Prestasi Polri: Idham Azis & Listyo Sigit Prabowo Maknai Komitmen Jokowi Tangkap Dan Tindak Djoko Tjandra

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

PSDH : Laporan Pemkot Baubau Terhadap Aktivis KAKP adalah Pemberangusan Terhadap Kebebasan Berpendapat.

Rilis Pers Pusat Studi Hukum & Demokrasi Sultra (PSDH) Negara Demokrasi memberi jaminan kepada setiap …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: