Beranda > Nasional > MAKI : Mahkamah Agung Jangan Jadi Bagian Mafia Keadilan

MAKI : Mahkamah Agung Jangan Jadi Bagian Mafia Keadilan

Suaranesia.co. Jakarta | Mahkamah Agung (MA) diharapkan jangan menjadi bagian mafia peradilan. MA sejatinya harus jadi benteng terakhir pencari keadilan dan berada di garis terdepan dalam memberantas mafia hukum peradilan.

“Adanya mafia peradilan, putusan pengadilan bisa menjadi bengkok, abu-abu dan berpihak kepada siapa yang bayar,” kata Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman di Jakarta, Selasa (22/6).

Boyamin menegaskan, pembenahan lembaga penegak hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan untuk menghilangkan mafia yang masih bercongkol di lembaga peradilan.

dia juga menyebut bahwa mafia peradilan itu tidak berdiri sendiri, namun melibatkan hakim, panitera, jurus sita, termasuk advokat serta jaksa untuk mengurus kasus tindak pidana.

“Terungkapnya kasus yang melibatkan Sekretaris MA, Nurhadi menjadi bukti dan seharusnya menjadi momentum bagi lembaga peradilan, termasuk MA untuk membenahi diri, agar mafia peradilan bisa dikurangi atau dihapus di lembaga peradilan,” ujar Boyamin.

Ia pun menyayangkan terungkapnya kasus mafia peradilan yang melibatkan Nurhadi itu tidak dijadikan momentum untuk membenahi lembaga peradilan. Bahkan, mafia peradilan itu diduga masih bermain hingga saat ini yakni masih adanya putusan abal-abal.

Baca juga  Direktur Eksekutif Jaga Adhyaksa: Ada Kekuatan Besar Di Balik Kasus Pinangki, Presiden Jokowi Harus Turun Tangan

Sementara itu, Direktur Lembaga Analisa Konstitusi dan Negara (Lasina) Tohadi sependapat dengan pernyataan Boyamin terkait dengan sepak terjang mafia peradilan yang mengakibatkan merosotnya kepercayaan publik pada lembaga pengadilan yang digambarkan sebagai lembaga dagang sapi. Keputusan pengadilan ditentukan oleh uang.

Tohadi mengambil contoh kasus terbaru adalah putusan MA yang menolak permohonan kasasi yang diajukan PT Sumur Rejeki terhadap PT Citra Mitra Habitat (PT CMH). Kedua perusahaan mendirikan sebuah perusahaan bersama yang diberi nama PT Citra Swadaya Raya.

Diduga terjadi praktik penyimpangan formil, materil dan penyimpangan kode etik dan perilaku hakim yang dilakukan  majelis hakim pemeriksa perkara permohonan konsinyasi Nomor: 420/Pdt.P/2019/PN.Jkt, Pst.jo Nomor: 3305K/PDT/2020. Perkara Nomor: 420/Pdt.P/2019/PN. Jkt.Pst itu adalah permohonan konsinyasi saham.

Tapi anehnya, majelis hakim perkara Nomor 3305K/PDT/2020 justru menyebutkan dan membuat pertimbangan dengan mendasarkan pada gugatan penggugat. Padahal tidak pernah ada gugatan dan penggugat dalam perkara No 420 tersebut.

Amar suatu permohonan adalah menetapkan, namun majelis hakim perkara Nomor 3305K justru membuat amar dengan mengadili. Suatu permohonan seharusnya bersifat Declarator, namun majelis hakim perkara perdata permohonan konsinyasi Nomor 420 jo Nomor 3305K justru bersifat Condemnator dengan salah satu amarnya yang membatalkan suatu perjanjian.

Baca juga  Puspolkam Indonesia Dukung Kinerja Pemerintah Tangani Covid-19 di Masa PPKM

Saham yang telah disetorkan PT Sumur Rejeki kepada PT CMH berupa penyertaan modal tanah senilai Rp394 miliar, hanya dikonsinyasikan senilai Rp441 juta. Artinya tanah senilai Rp394 miliar itu dibayar lunas dengan harga Rp441 juta.

Yang harus diingat oleh penegak hukum adalah bahwa konsinyasi hanya dapat dilakukan dalam hubungan hutang-piutang. PT Sumur Rejeki tidak pernah berhutang pada PT CMH. Saham PT Sumur Rejeki yang sudah disetor penuh tidak bisa dikonsinyasikan. Apabila saham bisa dikonsiyasikan maka akan rusaklah tatanan ekonomi di Indonesia.

Dalam hukum acara perdata, pembatalan suatu perjanjian tidak bisa dilakukan melalui permohonan konsinyasi, tetapi harus melalui gugatan pembatalan. Tapi dalam kasus ini permohonan konsinyasi bisa membatalkan perjanjian antar pemegang saham.

“Di sinilah munculnya dugaan adanya permainan dalam putusan itu,” ujar Tohadi.

Selain itu, sampai saat ini belum ada uang konsinyasi yang ditransfer ke rekening pengadilan negeri oleh pemohon, tetapi amar penetapan sudah dinyatakan sah peletakan penitipan uang konsinyasi.

“Kasus-kasus seperti di atas harus menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk Ketua Mahkamah Agung. Di saat kepercayaan publik berada di titik nadir terhadap aparat penegak hukum, MA seharusnya menjadi yang terdepan untuk mengembalikan kepercayaan publik,” kata Tohadi.

Baca juga  SEMMI Jakarta Raya Menyangkan Ada Oknum Yang Buat Gaduh Ditengah Kondisi Krisis Kesehatan

Wakil Ketua Komisi III DPR, Sahroni sebelumnya juga angkat bicara soal mafia peradilan. Penegakan hukum berdasarkan keadilan akan menjadi slogan belaka, selama mafia peradilan masih bercokol.

“Kalau semua pihak sepakat untuk menegakkan hukum yang benar dan adil, kuncinya bersihkan mafia peradilan, jangan sampai kalah,” tukas Sahroni.

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

Jokowi Saksikan Vaksinasi Massal di Rumah Ibadah, Termasuk Gereja Toraja Mamasa Sulbar

Mamuju Tengah – Program vaksinasi merdeka kerjasama POLRI dan Aminuddin Ma’ruf (Staf Khusus Presiden) telah …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: