Beranda > Regional > Mahasiswa Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Penyimpangan Pembangunan RTG di Lombok Timur

Mahasiswa Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Penyimpangan Pembangunan RTG di Lombok Timur

Jakarta,- Mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Lombok Jakarta (KOMALA), Rabu (25/11) mengelar aksi di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun tuntutan para demonstran , mendesak KPK RI untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan bantuan Rumah Tahan Gempa (RTG) di Lombok Timur.

Jayadi Kesuma Presidium KOMALA mengatakan, pada Tahun 2018 lalu akibat gempa berkekuatan dahsyat sekitar 216.519 ribu unit dan menyebar di seantero NTB rusak. Jumlah itu terdiri dari 75.318 unit rumah rusak berat, 33.075 rusak sedang, dan 108.306 rumah rusak ringan. Sementara di Kabupaten Lombok Timur sendiri jumlah kerusakan rumah masyarakat akibat bencana gempa bumi sebanyak 27.619 unit. Terdiri dari Rumah Rusak Berat berjumlah 10.266 unit, Rumah Rusak Sedang berjumlah 4.772 unit, dan Rumah Rusak Ringan berjumlah 12.581 unit.

Lanjut Jayadi, untuk mengatasi persoalan tersebut, Presiden Jokowi mengeluarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana NTB. Dimana dalam Instruksi tersebut menyebutkan bahwa masyarakat terdampak diberikan bantuan senilai 50 juta rupiah bagi rumah rusak berat; 25 juta rupiah untuk rumah rusak sedang; dan 10 juta rupiah bagi rumah rusak ringan.

Baca juga  Malam Puncak Dies Natalis GMKI Ke 69, Wakil Gubernur Kaltim Bicara Pluralisme

Jayadi menyebutkan dalam orasinya, niat baik Presiden Jokowi dalam upaya pemulihan dan percepatan rehabilitas dan rekontruksi NTB tidak bejalan semestinya terutama di Lotim.

“Saat memasuki tahun ketiga penanganan gempa di Lombok Timur, muncul berbagai persoalan didalamnya mulai dari praktek pungli bagi korban terdampak, diantaranya di wilayah Sembalun, Sambelia, Pringgabaya, Pringgasela dan beberapa wilayah terdampak di Lombok Timur lainnya. Potongannya pun beragam, mulai dari ratusan hingga jutaan rupiah, tergantung dari klasifikasi kerusakannya”,-Ucap Jayadi.

Selain itu Jayadi mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI juga pernah meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk mengembalikan Rp 2,7 miliar dari hasil pembayaran lebih bantuan Rumah Tahan Gempa (RTG) untuk pembayaran 104 unit rumah, namun uang tersebut enggan dikembalikan.

Belum lagi mangkraknya pengerjaan proyek pembangunan 40 Rumah Tahan Gempa (RTG) kategori rusak berat di daerah Pringgabaya akibat dibawa kabur aplikatornya hingga menyebabkan kerugian negara hingga 1 Milyar, nilai yang cukup fantastis.

“Oleh karena itu kami datang hari ini ke Gedung KPK meminta agar pimpinan KPK segera usut tuntas siapa yang terlibat dalam dugaan penyimpangan bantuan RGT di Lombok Timur”,-jelas Jayadi (25/11)

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

Gereja Kristen Sumba

1000 Vaksin Merdeka di Jemaat GKS Mambitul Berjalan Tertib dan Lancar, Besok Tambah 1000 Dosis

Sumba Tengah – Gereja Kristen Sumba (GKS) Jemaat Mambitul, Kabupaten Sumba Tengah, melaksanakan vaksinasi massal …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: