Beranda > Bisnis > Lingkungan Tercemar, BADKO HMI Mal-Malut: Pemerintah Harus Segera Cabut Izin PT Adidaya Tangguh

Lingkungan Tercemar, BADKO HMI Mal-Malut: Pemerintah Harus Segera Cabut Izin PT Adidaya Tangguh

SUARANESIA.CO,- Sekertaris Umum Badan Koordinasi HMI Maluku-Maluku Utara, Amirudin mengatakan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara terkesan diam dalam melakukan pengawasan kepada para pengusaha tambang. Sehingga, ada banyak potensi sumber kekayaan alam di Pulau Taliabu rusak dan para pengusaha tambang di wilayah tersebut banyak menabrak aturan perundang-undangan.

“Ada banyak potensi kekayaan alam di Pulau Taliabu yang sangat besar itu rusak. Pada komoditas kekayaan di pulau itu sangat strategis, dari mulai adanya batubara, minyak dan gas bumi. Tapi faktanya, dari sekian banyaknya galian tambang itu, banyak perusahaan yang melanggar aturan, terutama dalam hal perizinan,” kata Amirudin, Kamis (13/08) dalam siaran persnya.

Ia mencontohkan, seperti soal adanya galian tambang non logam, pasir dan batu sirtu yang terletak di kecamatan Taliabu Barat yang ada di desa Nunca, Gela, Bappenu dan Desa Pancado. Begitu juga soal galian pasir Kwarsa di kecamatan Taliabu Barat yang ada di desa Jorjoga dan desa Gela, yang diduga tidak memiliki izin dan menabrak aturan perundang-undangan.

“Faktanya hari ini, ada sebuah perusahaan tambang dari PT Adidaya Tangguh (ADT) yang beroperasi. Letaknya ada di 4 kecamatan di kabupaten Taliabu Barat, Maluku Utara, ini jelas aneh dan melanggar aturan,” kata Amirudin.

Baca juga  Hodgepodge Superfest 2018 Mencampuradukkan Musisi Lokal dan Internasional

Padahal, Ia menambahkan, bila mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sula Tahun 2011-2031 diatur terkait hal tersebut. Posisinya, sambung Amirudin, tidak bisa dijadikan sebagai tempat penambangan.

Sebab, Ia berpendapat, Izin Usaha Pertambangan PT Adidaya Tangguh (ADT) itu lokasinya berada dalam peta kawasan hutan perairan Maluku Utara, seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan bernomor SK.3706/Menhut-VII/PSDH/2014.

“Jika kita menelaah UU No 1 Tahun 2014, Pengelolaan Wilayah Pesisir, yang dimaksud dengan pulau-pulau kecil adalah pulau yang memiliki luas sebesar ± 2.000 Km2 dan wilayah itu harus dirawat sesuai dengan amanat UU, bukan kemudian dibuat pertambangan yang itu berpotensi merusak tatanan alam dan bumi,” tegas Amirudin kepada Jurnalis.

Konversi Produksi

Sementara itu, berdasarkan hasil investigasi BADKO HMI Maluku-Maluku Utara, pada areal pertambangan itu, terdapat areal penggunaan lain di luar dari pada pertambangan. Sebagian areal produksi perkebunan masyarakat setempat seperti perkebunan cengkeh, kopra dan kakao, justru dijadikan sebagai areal pertambangan.

“Bila acuannya menggunakan regulasi pemerintahan, jelas ini sudah mengangkangi Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Menteri. Sebab, jauh sebelum Pulau Taliabu dijadikan sebagai daerah otonom, justru di daerah ini, ada lahan produksi perkebunan dan itu mampuh menekan angka kemiskinan dari hasil pertanian,” kata Amirudin.

Baca juga  Penjualan Ritel di AS Diprediksi Melampaui Target di 2018

Dari analisa Investigasi BADKO HMI Maluku-Maluku Utara itu, dengan adanya pertambangan yang diduga ilegal itu akan sangat berpotensi menghilangkan jejak perkampungan masyarakat adat yang meliputi banyak desa di kabupaten tersebut, bila terus dilakukan oleh PT Adidaya Tangguh itu.

Bermasalah Secara AMDAL

Selain itu, berdasarkan hasil investigasi BADKO HMI Maluku-Maluku Utara itu, akibat dari adanya penambangan liar itu, debit air sungai tidak bisa digunakan oleh masyarakat setempat, dan di wilayah dekat bantaran sungai tersebut, sering terjadi banjir.

“Bila melihat kondisi itu, masyarakat jelas sangat dirugikan oleh adanya penambangan liar itu, dan Pemda Kabupaten Pulau Taliabu maupun Pemprov Maluku Utara harus segera menindak hal tersebut. Hari ini pilihannya adalah tegakan Perda
Tentang Rencana Zonasi Pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku Utara.” Kata Amirudin.

Sebab, sambung Amirudin, permasalah yang saat ini dirasakan oleh masyarakat, adalah soal dampak lingkungan dari adanya pembuangan limbah tambang (Tailing) dari PT Adidaya Tangguh yang itu dirasakan oleh masyarakat langsung.

Baca juga  Moroti Terlalu Mainstream, Shenghuoshen Bikin Motor Roda Sembilan

“Pembuangan Tailing terkesan ugal-ugalan, itu langsung ke sungai-sungai. Pembuangan Tailing itu langsung di atas tanah yang berbentuk bendungan beralaskan terpal. Ini jelas ada pencemaran lingkungan, dan sungai-sungai yang menjadi tempat pembuangan Tailing itu telah tercemar, seperti sungai Fangu dan sungai Balohan,” tegas Amirudin.

Sebelumnya, berdasarkan data dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan (KIARA) menyebutkan, bukan hanya PT Adidaya Tangguh saja yang bermasalah secara perizinan. Dua organisasi pegiat lingkungan ini mencatat, pada Maret 2020, masih banyak perusahaan tambang yang bermasalah secara izin analisa dampak lingkungan. (Haji Merah)

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

Komunitas Masyarakat Toraja Tangsel

Dukung Muhamad & Saraswati, Komunitas Masyarakat Toraja Tangsel: Keberagaman adalah Modal Utama Membangun Persatuan

Serpong – Komunitas Masyarakat Toraja yang berdomisili di Kota Tangerang Selatan berkumpul di Serpong, hari …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: