Beranda > Nasional > LEPPAMI HMI Jakarta Tegaskan Menolak Omnibus Law

LEPPAMI HMI Jakarta Tegaskan Menolak Omnibus Law

Jakarta- Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alam Mahasiswa Islam (LEPPAMI) Cabang Jakarta Selatan, menyikapi RUU OMNIBUS LAW Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) kami penolakan keras karena RUU OMNIBUS LAW mengkebiri sekitar 79 UU. (25/03)

Penolakan ini didasarkan pada UUD 1945 pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Direktur Eksekutif Leppami Jaksel, Azam Rofiullah menegaskan bahwasanya RUU Ciptaker tidak berpihak pada rakyat kecil dan juga lingkungan sedangkan Pasal 40 UU No. 32 Tahun 2009 tentang izin lingkungan dihapus, melainkan hanya dengan standar penilaian yang belum jelas mekanismenya, dan juga memperbolehkan usaha berdampak sedang maupun ringan untuk langsung memulai usahanya sebelum mendapatkan izin.

Azam juga mengatakan, pada “Pasal 25 ayat 3 yang mempersempit kontibusi hanya pada warga terdampak langsung yang artinya peran dari aktivis lingkungan maupun lembaga/kelompok dan perseorangan yang konsen dalam hal lingkungan ini jelas melanggar kebebasan yang ada di Indonesia.

Baca juga  Diskusi Virtual: GAMKI Soroti Penundaan Pilkada Serentak Ditengah Pandemik Covid-19

Sedangkan Pasal 25 ayat (3) RUU Ciptaker memang menyebutkan secara eksplisit bahwa dokumen Amdal hanya memuat ‘saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan’, dibandingkan Pasal 25 ayat (3) yang lama yang berbunyi ‘saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan’.

“Jelas ini merupakan pelemahan terhadap andil masyarakat dan aktivis yang menemukan kejanggalan dalam penyusunan Amdal sehingga bisa menyuarakan aspirasinya. Saya menilai ini tidak bersifat subjektif dan ijin AMDAL bisa menimbulkan perselingkuhan antara pemerintah dan kapitalis karena hak-hak masyarakat diperlemah”,- ujar Azam

“Dalam menyikapi kebijakan lingkungan harus menjadi perhatian bersama balik pemerhati/aktifis lingkungan hidup dan pemerintah sebagai pemegang kebijakan karena lingkungan berdampak secara langsung bagi kehidupan umat manusia dan ekosistem alam”.-Tegas Azam (ki)

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

Kisruh UU Cipta Kerja: Aktivis Ancam Kepung Reses Anggota DPR Willy Aditya dan Ach Baidowi

Madura- Sejumlah aktivis penolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang berasal dari Madura menyerukan untuk …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: