Beranda > Foto > KPK Tangkap Dua Tersangka Korupsi di Palembang, Anggaran Covid-19 Juga Berpotensi di Korupsi

KPK Tangkap Dua Tersangka Korupsi di Palembang, Anggaran Covid-19 Juga Berpotensi di Korupsi

SUARANESIA.CO – Meskipun ditengah Pandemik Virus Corona atau Covid-19, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak patah semangat melakukan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana korupsi (Tipikor).

Ketua KPK, Firli Bahuri, membenarkan pihaknya melakukan penangkapan tersangka tipikor pada Minggu pagi (26/4) di Palembang, Sumatera Selatan.

“Penangkapan 2 tersangka hasil pengembangan penyidikan kasus korupsi Kabupaten Muara Enim atas nama tersangka RS dan tersangka AHB pada Minggu jam 07.00 WIB dan 08.30 WIB di rumah tersangka di Palembang,” kata Firli Bahuri saat dikonfirmasi redaksi lewat sambungan telepon, Senin (27/04) di Jakarta.

Menurut keterangan Firli, dari hasil penangkapan itu, penyidik memperoleh barang bukti yang cukup sehingga dapat menemukan kedua tersangka. “Hasil penyidikan diperoleh bukti yang cukup sehingga KPK dapat menemukan kedua tersangka tersebut,” terang Firli mengatakan kepada redaksi.

Firli menuturkan, penyelesaian perkara korupsi harus terus dilakukan, meskipun ditengah Pandemik Virus Corona atau COVID-19. “Walau kita menghadapi bahaya Covid-19. Tapi pemberantasan tidak boleh berhenti baik dengan cara pencegahan maupun penindakan,” tutur Firli.

Baca juga  Masyarakat Sumenep Grebek KPK Soal Kasus Mega Korupsi Eks Menag Al Quran-Sapi. Ada Apa?

Lalu bagaimana dengan Anggaran yang disiapkan pemerintah untuk menangani penyebaran Virus Corona atau Covid-19 saat ini, apakah KPK ikut memantau ?

Menurut Misbah Hasan, Sekertaris Jenderal Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menegaskan, anggaran penanganan Covid-19 yang disiapkan pemerintah, sangat berpotensi untuk di korupsi.

Potensi korupsi antara lain, kata Misbah, saat pemerintah menggelontarkan dana bantuan untuk warga yang mengalami pelemahan ekonomi karena pandemi Covid-19.

“Penggelapan dana bantuan. Bisa saja anggaran-anggaran sudah ditransfer bermasalah di pelaksananya, jumlah bantuan tak sesuai dengan yang diterimakan,” kata Misbah.

Misbah menilai, program penanganan penyebaran wabah Virus Corona oleh Pemerintah sangat tumpang tindih. Sehingga berpotensi terjadinya pungutan liar hingga dobel pembiayaan akibat data penerima bantuan yang direncanakan amburadul.

Ia mencontohkan, dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah diwajibkan dalam APBN dan APBD. “Itu pasti ada masalah kalau datanya juga bermasalah, ada orang-orang yang akan dapat dobel dan ada yang malah tidak dapat,” katanya.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengancam akan menghukum mati bagi pelaku korupsi penanganan Virus Corona atau Covid-19. “Ingat,! Ancaman hukuman mati koruptor anggaran bencana dan proses pengadaan darurat bencana,” tegas Firli.

Baca juga  Jelang Peringatan Hari Anti Korupsi 2018, KORWIL I GMKI sumut-Aceh : Sumut Darurat Korupsi

Ia menegaskan, lembaga antirasuah saat ini masih terus melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi di tengah mewabahnya virus korona. “Rekan-rekan penyelidik dan penyidik bekerja dengan skala prioritas, tentu ada yang bisa bekerja di rumah. Tapi ada juga yang harus di kantor, karena memang harus dikerjakan di kantor,” tegas Firli. (HM).

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

Teliti Peran KPK, Universitas Trisakti Ganjar Muhajir Gelar Doktor Hukum

JAKARTA- Sekretaris Departemen III Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat, Muhajir, SH., MH., diganjar gelar …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: