Beranda > Regional > Korwil 1 PP GMKI Gandeng Komisioner Kejaksaan RI Ajak Masyarakat Mengawal Pemilu sebagai Perwujudan Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat

Korwil 1 PP GMKI Gandeng Komisioner Kejaksaan RI Ajak Masyarakat Mengawal Pemilu sebagai Perwujudan Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat

Suaranesia.co, Medan – Koordinator Wilayah I Sumatera Utara Nangroe Aceh Darusalam menggelar dialog publik bertema “Pemilihan Umum Sebagai Perwujudan Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat dalam rangka menegakkan Negara Hukum Indonesia” di Aula Gedung PKM GMKI Medan, Jl Iskandar Muda No 107 A, Sabtu (9/3/2019).

Dialog tersebut diisi oleh narasumber berkompeten yakni komisioner Komisi Kejaksaan RI Dr. Barita Simajuntak, KPU Sumut , Ketua Bawaslu Sumut Henry Sitinjak dan Hardy munthe, dan Koordinator Wilayah I Sumut – NAD Gito M Pardede

Dialog yang dihadiri berbagai kalangan masyarakat dan mahasiswa dari berbagai universitas di Sumut. Di awal dialog para narasumber memberikan pandangan terkait kondisi negara dalam menyambut pesta demokrasi di Sumatera Utara beserta tantangan dan solusi dalam menciptakan pemilu yang berdaulat untuk rakyat.

Korwil 1 PP GMKI Sumut-Aceh, Gito Pardede membuka acara dialog ini dengan kata sambutan dimana dia juga menyampaikan pandangan nya terhadap kondisi demokrasi dalam pemilu 17 April 2019.

“Kita sama sama melihat bahwa pemilu sangat mempengaruhi kondisi suatu bangsa. Banyak fenomena yang lahir dalam proses demokrasi diantara nya menciptakan persatuan bangsa bahkan bisa jadi menimbulkan konflik perpecahan, dialog publik kali ini akan menuntun kita untuk memaknai pemilu sebagai sarana untuk memperkuat kondisi bangsa dan mewujudkan demokrasi yang berdaulat” ujar Gito.

Baca juga  Melalui GAMKI dan GMKI,  Bareskrim Polri Salurkan Bantuan Untuk Mahasiswa dan Pemuda Perantauan

Selanjutnya berbicara perihal kedualatan rakyat dan demokrasi, Barita simajuntak dalam dialog ini sebagai keynote speaker menerangkan beberapa hal yang mendasar dalam pemilu agar dapat menjadikan suatu bangsa berdaulat dalam demokasi .

“Pemilu lahir dari pancasila itu sendiri, dan menjadi landasan utama dalam menciptakan demokrasi di Negara Republik Indonesia. sistem pemerintahan kita ini merupakan jawaban dari pembukaan UUD 1945 yang meletakkan kedaulatan suatu bangsa ada pada rakyat” terang Dr. Barita dalam dialog tersebut.

Menurutnya, pemilihan umum adalah muara dari proses demokrasi yang makin matang. Penegakan Hukum bahkan harus berdiri tegak menjaga agar proses tersebut berjalan dengan lancar dan begitu penyelesaian kasus yang timbul dalam momentum ini.

“Saya pilih di Pemilu ini netral. Kita butuh pemikiran yang objektif dalam politik. Jangan sedikit-sedikit kita laporkan. Lalu yang dilaporkan ini melaporkan juga. Ini bisa jadi negeri lapor melaporkan,” ujarnya.

Sebagai pengawas pemilu, Hardy munte menambahkan, sebaiknya bangsa kita fokus pada tahapan Pemilu yg ada. Pemuda dan GMKI harus mengkawal proses demokrasi ini dengan menggunakan sumber daya yang ada di Organisasi.

Baca juga  Resmi Dilantik, Pengurus Pusat GMKI Masa Bakti 2018-2020 Hadirkan Energi Baru di Zaman Millenial

“Seharusnya kita fokus pada hak pilih kita masing masing. Jangan sampai Kalau kita terus banyak berkutat permasalahan hukum, kita juga harus pikirkan apakah kita masing masing sudah terdaftar sebagai pemilih jangan jangan kita tidak bisa memilih karena bermasalah administrasi ” terang hardy.

Dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran pemilu, henry berharap agar mahasiswa dan pemuda berperan dalam mencerdaskan bangsa.

Di kesempatan yang sama, Komisioner KPU Medan, Edy Sumartono menerangkan perihal kondisi pemilu 2019 berbeda karena dilakukan serentak dengan pemilihan legislatif dan juga memaparkan perihal tantangan pemilu serentak di Indonesia. Edy juga menjelaskan gejala pemilih yang berada diluar kota membuat partisipasi pemilih dalam pemilu akan cendrung stagnan.

”kita sebagai penyelenggara berharap masayarakat dan adik adik semua bisa menggunakan waktu dan kesempatan untuk menentukan bangsa ini kedepan, hanya 5 menit loh, kalau yg diluar kota ya diharapkan bisa pulang, karna walaupun form A5 udah ada ya pasti hanya dapat surat suara presiden dan wakilnya saja kalau untuk dpr dan dpd mungkin hanya sebagaian yang dapat dilihat dari teritori nya” papar edy.

Baca juga  Koordinator Wilayah 1 Sumut - NAD PP GMKI Mengutuk Keras Pemukulan Kepada Mahasiswa Balikpapan Oleh Aparat Kepolisian

Dia juga menjelaskan bahwa penyelesaian daftar pemilik Suara bisa dilakukan dengan memaksimalkan sisa waktu yang masih ada H-38 hari lagi.

Dialog tersebut diisi dengan tanya jawab antara peserta dan narasumber. Para peserta juga mendapat kesempatan untuk foto bersama dengan narasumber. (SN)

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

Pasangan MARGUNA Samosir

Petani Samosir Sering Gagal Panen, MARGUNA: Kita Akan Bangun Embung untuk Pengairan

Jakarta-Kurang lebih 80% penduduk Kabupaten Samosir merupakan petani. Maka dari itu, petani harus kita sejahterakan …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: