Beranda > Regional > Konferensi cabang XXXII GMKI Ambon Tahun 2018 Resmi di Helat

Konferensi cabang XXXII GMKI Ambon Tahun 2018 Resmi di Helat

SUARAnesia.co, Ambon – Konferensi cabang (Konfercab) XXXII GMKI Ambon tahun 2018 resmi dihelat, Senin (3/12/18) yang pembukaannya diawali dengan ibadah dipimpin Pendeta Steven Atihuta dan acara organisasi di gereja Rehoboth, Batu Gantung, Kecamatan Nusaniwe. Momentum dua tahunan organisasi tersebut bakal berlangsung selama kurang lebih empat hari, hingga Jumat 7 Desember 2018 di Negeri Hatu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah dan diikuti 134 peserta dari pengurus pusat (PP) GMKI, badan pengurus cabang (BPC), badan pemeriksa keuangan (BPK) BPC GMKI Ambon serta delegasi tujuh orang tiap komisariat.

Dengan tiga tugas utama Konfercab yakni pertama, menilai laporan badan pengurus cabang dalam melaksanakan keputusan kongres keputusan pengurus pusat dan keputusan konferensi cabang, kedua menyusun program kerja menetapkan struktur kebijaksanaan dan anggaran pendapatan dan belanja cabang, ketiga menetapkan masa kerja kepengurusan dan memilih badan pengurus cabang.

Konfercab diawali dengan studi meeting dengan materi kebangsaan dan peran kita (Pdt Dr Chr Jhon Ruhulessin, Ketua PGIW maluku), Internalisasi nilai-nilai GMKI dan penguatan kapasitas kader (Dr Janes Leatemia, Pdt Daniel Wattimanela, M.Si dan Frans Matwear, SP), Membangun jiwa wirausaha muda (Jaqueline Margareth Sahetapy, M.Si dan strategi internet marketing (Andre Makatita,S.Pd), Tantangan dan kesiapan GMKI Cabang Ambon menghadapi bonus demografi dan revolusi industri 4.0 (Jimmy Pattiasina, S.Si Teol) serta rencana strategi dan rencana jangka panjang GMKI (PP GMKI).

Baca juga  Oknum Bawaslu Surabaya Terindikasi Pungli

Perwakilan senior GMKI, Andre Manusiwa,SE dalam sambutannya mengatakan, digelarnya Konfercab GMKI Ambon menunjukkan masih terjadinya regenerasi kepemimpinan serta proses kaderisasi berjalan dengan baik. Bukan sekedar agenda seremoni dua tahunan memilih pimpinan cabang tetapi juga merumuskan pergumulan GMKI selama 2 tahun, dimana begitu banyak persoalan diluar. Harapannya, Konfercab GMKI tidak terjebak dalam tataran pragmatisme.

“Kita butuh sikap konkrit GMKI menjawab tantangan dan persoalan itu. Tantangan GMKI juga munculnya radikalisme yang mengatasnamakan agama. Karena itu relasi cipayung harus tetap terjaga untuk jawab persoalan kebangsaan. Tantangan GMKI kedepan juga adalah era bonus demografi dan revolusi industri 4.0. Secara internal, fokus GMKI Ambon kedepan pada implementasi PDSPK dan evaluasi proses kaderisasi serta tanggungjawab medan gumulnya,” ujar mantan ketua umum GMKI ini.

Sementara itu, Walikota Ambon Richard Louhenapessy melalui staf ahli Setkot Ambon, Jopi Silanno menegaskan, tema GMKI “Pergunakanlah waktu dan tetaplah berpengharapan” memberi makna dan spirit bagi perjalanan GMKI kedepan serta tentunya juga cabang Ambon. Patutlah disadari bahwa GMKI cabang Ambon telah memberi sumbangsih bagi perjalanan dan pembangunan Kota Ambon, dengan partisipasi aktif mendukung program pemerintah kota (Pemkot).

Baca juga  Soal Pelanggaran Kode Etik Iing Andri Supriadi, Badan Kehormatan DPRD Masih Menunggu Kajian Anggota

“Mari para junior berkaca pada kesuksesan senior di birokrat, legislatif, yudikatif, swasta maupun BUMN di tingkat nasional serta lokal. Jadikan itu sebagai motivasi terus bergerak. Jadikan momen Konfercab ini untuk terus menyatukan langkah dan tekad semakin lebih baik kedepan. Hindari perpecahan dalam setiap proses yang dijalani,” tukasnya.

Sedangkan Ketua bidang pendidikan kader dan kerohanian PP GMKI masa bakti 2018-2020, Johnson menyatakan dinamika merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebuah organisasi. Namun jangan jadikan itu sebagai alasan memecah bela organisasi. Diharapkan, GMKI Ambon terus menjaga nilai-nilai kediriannya dalam relasi bersama dalam hidup dan gerak juang dengan tetap menampilkan ciri Kekristenan sebagai aspek utama.

“Pola kaderisasi yang dianut GMKI, PDSPK harus diperkuat dan masif digalakkan. Karena kunci GMKI hari ini salah satunya kaderisasi. Kemudian, merebaknya kasus/masalah intoleransi dalam kebangsaan atas nama politik identitas yang terjadi hari ini di Indonesia oleh kaum intoleran menjadi tanggungjawab bersama selaku potensi gerakan untuk melawannya” tutup nya. (SN)

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

PSDH : Laporan Pemkot Baubau Terhadap Aktivis KAKP adalah Pemberangusan Terhadap Kebebasan Berpendapat.

Rilis Pers Pusat Studi Hukum & Demokrasi Sultra (PSDH) Negara Demokrasi memberi jaminan kepada setiap …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: