Beranda > Foto > Kejaksaan: Pemerintah Telah Membuat Aturan Yang Memadai Untuk Menghadapi Wabah Covid-19

Kejaksaan: Pemerintah Telah Membuat Aturan Yang Memadai Untuk Menghadapi Wabah Covid-19

SUARANESIA.CO – Pemerintah sudah membuat aturan serta kebijakan yang memadai. Ada banyak peraturan pelaksanaan di semua Kementerian, sehingga menjadi acuan bagi pemerintah di daerah untuk menghadapi Pandemi Covid-19. Dalam pelaksanaan hukum tersebut, pidana menjadi pilihan terakhir untuk dijadikan sanksi bagi masyarakat yang melanggar.
Hal itu disampaikan Kapuspenkum Kejaksaan Republik Indonesia, Hari Setyono dalam diskusi virtual (webinar) yang diadakan oleh Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Pergerakan Masyarakat Milenial (PMM), Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (IMMH UI) dan Kantor Hukum Satya Lawbora, Kamis (40/04).
Dalam diskusi itu, Kapuspenkum mengatakan, Kejaksaan akan selalu memberikan edukasi serta pemahaman hukum kepada masyarakat agar setiap kebijakan dan peraturan yang telah dibuat dapat diterapkan dengan baik.
Dalam acara diskusi webinar itu, dihadiri oleh beberapa pembicara diantaranya, Kapuspenkum Kejaksaan RI Hari Setyono, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono, Sekretaris Umum PP GMKI David Sitorus, Pembina Puspolkam Indonesia Sahat MP Sinurat, dan IMMH UI Maulana M. Ibrahim.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono menuturkan, Kepolisian menjadi garda terdepan untuk memberikan edukasi terkait Covid-19 maupun peraturan yang harus ditaati masyarakat.
Hal itu, kata Argo menjelaskan, bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat. “Kami juga bertindak cepat apabila ada tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum di masa pandemi serta mengawal setiap proses pemberian bantuan-bantuan pemerintah sehingga sampai ke masyarakat,” kata Argo dalam diskusi Webinar yang bertema, ‘Strategi Efektif Dalam Mendorong Kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan dan Anjuran Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19’.
Senada, Pembina Pusat Studi Politik dan Keamanan (Puspolkam) Indonesia Sahat MP Sinurat memandang bahwa pemerintah telah berusaha sebaik mungkin untuk mengatasi dampak sosial, ekonomi, dan keamanan dari pandemi Covid-19.
Sahat menegaskan bahw protokol kesehatan dan aturan di masa Covid-19 dibuat demi keselamatan rakyat Indonesia. Untuk itu masyarakat diharapkan bisa melaksanakan protokol demi kesehatan dan keselamatannya.
“Salah satu strategi efektif yang perlu dilakukan pemerintah adalah melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memberikan edukasi terkait pencegahan penyebaran Covid-19 kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah harus memperhatikan ketersediaan pangan agar tidak terjadi kelangkaan pangan pada beberapa bulan mendatang,” jelas Sahat.
Ketua Umum IMMH UI Maulana Malik Ibrohim menambahkan bahwa kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah belum dapat diterapkan dengan baik sehingga dalam implementasinya belum konsisten.
“Pemerintah harus lebih tegas dalam melaksanakan peraturan karena daya tahan ekonomi masyarakat untuk menghadapi pandemi Covid-19 ini hanya bisa selama beberapa bulan ke depan saja. Oleh karena itu, perlu ada langkah-langkah lebih tegas di daerah zona merah pandemi, misalnya karantina rumah atau wilayah,” ungkap Maulana.
Sekretaris Umum PP GMKI David Sitorus menilai bahwa di masa darurat seperti saat ini, kebijakan pemerintah bertujuan untuk keselamatan masyarakat Indonesia. Untuk itu dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.
“Pemerintah harus membuat peraturan-peraturan yang jelas, penegakan hukum yang tidak diskriminatif serta tidak terjadinya tindakan koruptif. Demikian pula kepada masyarakat, harus patuh terhadap anjuran dan peraturan pemerintah. Dengan begitu dapat memutus rantai penyebaran covid-19,” kata David.
Alumni Magister Hukum Universitas Indonesia ini meminta masyarakat untuk memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah dalam menangani Covid-19 dengan patuh terhadap anjuran dan aturan pemerintah. Masyarakat pun dapat tetap mengawasi setiap tindakan pejabat pemerintah mulai dari pusat sampai ke daerah bahkan desa.
“Pemerintah dan masyarakat harus saling bekerjasama agar Indonesia dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan korban Covid-19 dapat menurun secara signifikan. Kemudian dalam penerapan aturan perlu dikedepankan sanksi-sanksi sosial, kemudian sanksi pidana menjadi upaya terakhir yang dapat diberikan kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan,” pungkas David. (Ed/HM).
Baca juga  Sambangi Kantor Staf Presiden PP GMKI Advokasi Sengketa Tanah Kelompok Tani Arih Ersada Aron Bolon Deli Serdang

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

Jokowi Saksikan Vaksinasi Massal di Rumah Ibadah, Termasuk Gereja Toraja Mamasa Sulbar

Mamuju Tengah – Program vaksinasi merdeka kerjasama POLRI dan Aminuddin Ma’ruf (Staf Khusus Presiden) telah …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: