Beranda > Foto > Kedaulatan Indonesia Terancam, KNPI Ancam Akan Duduki Kedubes China

Kedaulatan Indonesia Terancam, KNPI Ancam Akan Duduki Kedubes China

 

SUARANESIA.CO – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mengajak kepada seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga kedaulatan NKRI terkait memanasnya hubungan Indonesia dengan China terkait Laut Natuna

“Saya mengajak seluruh elemen bangsa khususnya para pemuda untuk menjaga bersama-sama kedaulatan bangsa kita. Jangan dilecehkan seperti ini terkait dengan Natuna,” kata Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama, Seperti dilansir redaksi SUARANESIA.CO, Minggu (05/01).

Persoalan Natuna, lanjut Haris, sudah clear bahwa itu adalah milik Indonesia. Sehingga, China tidak berhak mengklaim itu sebagai wilayahnya. Jika China ngotot, KNPI akan segara mengambil sikap.

“Jika China tetap keras maka kami akan menduduki Kedutaan Besar China (di Jakarta) untuk protes. Kami tidak mau kedaulatan bangsa Indonesia diinjak-injak oleh mereka. Kami akan tunjukan bahwa Indonesia adalah Macan Asia,” Kata Haris.

KNPI juga, sambung Haris, mendukung penuh kekuatan TNI sebagai garda terdepan bangsa jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Bagaimanapun, kekuatan TNI saat ini patut diperhitungkan.

“Dengan keterbatasan alutsistanya kami tetap mendukung TNI sebagai penjaga kedaulatan bangsa. Kami siap bersinergi jika dibutuhkan,” sambung Haris.

Baca juga  Diskusi Bersama Menteri ATR/Kepala BPN, GAMKI Dukung Program Sertifikasi Rumah Ibadah

Persoalan Natuna ini sudah clear karena sudah diakui oleh UNCLOS 1982. Dan KNPI mendukung penuh pemerintah yang tidak mau menyetujui Sembilan Garis/Nine-Dash Line (klaim atas sembilan titik imaginer) China dinegosiasi Natuna, Kepulauan Riau.

Haris mengatakan klaim Cina atas batas wilayah merupakan klaim sepihak tanpa dasar hukum dan itu murni tindakan arogan dan sewenang-wenang.

“Saya setuju pemerintah tidak pernah mengakui sembilan garis putus-putus, klaim sepihak yang dilakukan oleh China yang tidak memiliki alasan hukum yang berkaitan dengan hukum internasional, berdasarkan UNCLOS 1982,” tegas Haris.

Informasi, wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui UNCLOS 1982.

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

BRIGADE PII Sebut TWK Dalam Tubuh KPK Tak Perlu Jadi Polemik

JAKARTA- Koordinator Pusat Brigade Pelajar Islam Indonesia Agiel Al Assyafar menilai Tes wawasan Kebangsaan (TWK) …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: