Beranda > Foto > Kebijakan Pemkot Bekasi Soal Kesehatan Belum Jelas dan Pasti

Kebijakan Pemkot Bekasi Soal Kesehatan Belum Jelas dan Pasti

 

SUARANESIA.CO- Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Bekasi (Permasi) Jakarta, Abdul Latif meminta agar Pemerintah Daerah lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Hal itu disampaikan Latif menyusul adanya kebijakan Pemerintah Bekasi tentang Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK).

Seperti tertulis dalam surat edaran Walikota Bekasi pada tanggal 29 November 2019 dengan nomor surat, 440/7894 Dinas Kesehatan tersebut dinilai Latif, tidak memiliki kepastian yang jelas tentang pemberlakuan kembali Kartu Sehat di Bekasi Provinsi Jawa Barat itu.

“Langkah dan keputusan yang di ambil Walikota Bekasi ini, sama sekali tidak memberikan jaminan dan kemudahan kepada masyarakat. Apalagi dalam hal pemberhentian KS (Kartu Sehat) sementara ini. Solusinya apa yang akan di berikan kepada masyarakat yang hendak berobat.” Kata Latif dalam acara diskusi yang bertajuk, ‘Kartu Sehat Di Berhentikan Jaminan Kesehatan Apa Yang Akan Diberikan?’, Rabu, (11/12).

Selain itu, Ia juga berharap, dalam merespon hal tersebut, semua pemuda di Bekasi harus lebih peka dan sering mengadakan kajian tentang permasalahan dan isu-isu yang ada di Bekasi. “Kita ini putra daerah kalo bukan kita siapa lagi” tambah Latif.

Baca juga  ISPI: APBN Defisit, BUMN Minta Anggaran, Erich Thohir Sehat ?

Tidak hanya itu, dalam agenda diskusi tersebut, mahasiswa Bekasi itu juga memberikan enam poin yang harus di jalan kan Pemerintah Kota Bekasi diantaranya.

Pertama, menuntut pemerintah Kota Bekasi untuk segera menyelesaikan persoalan Kartu Sehat (KS) dengan tepat, cepat dan akurat.

Kedua, menuntut Pemerintah Kota Bekasi agar transparansi terkait pembentukan skema jaminan kesehatan yang baru.

Ketiga, mendukung penuh Tim Advokasi Patriot Kota Bekasi dalam mengkaji uji materi terhadap Perpes No 28 ke Mahkamah Agung (MA).

Keempat, menuntut kepada Pemerintah Kota Bekasi agar memberikan kepastian kepada masyarakat terkait skema Jaminan Kesehatan.

Kelima, menuntut Pemerintah Kota Bekasi agar lebih memperhatikan dalam pendistribusian Jaminan Kesehatan yang di canangkan agar di berikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.

Keenam, untutan ini hasil dari diskusi dan kajian bersama Persatuan Mahasiswa Bekasi (Permasi) Jakarta yang harus di respon cepat karna untuk kepentingan bersama.

Senada dengan Latif, Sekertaris Umum Persatuan Mahasiswa Bekasi, Ahmad Nur Azim di tempat terpisah juga menjelaskan, Kartu Sehat merupakan sistem pembantu dalam dunia kesehatan.

Baca juga  Malam Puncak Dies Natalis GMKI Ke 69, Wakil Gubernur Kaltim Bicara Pluralisme

Menurut Azim, keberadaan Kartu Sehat dapat membantu warga Bekasi mengatasi problem kesehatan. Hal itu sejalan dengan landasan negara Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Ia meminta Pemerintah Kota Bekasi agar lebih transparan terkait pemasukan dan pengeluaran serta pendistribusian Kartu Sehat itu.

“Pemkot harus lebih transparan terkait pemasukan dan pengeluaran dan pendistribusian KS tersebut, agar berjalan dengan semestinya dan memperbaiki sistem dari KS tersebut agar masyarakat lebih mendapatkan manfaat dari dampak KS tersebut.” Kata Azim, pria yang biasa di panggil Bewok.

Sampai berita ini diturunkan, pemerintah belum merespon dan memberikan tanggapan terkait persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Namun Redaksi terus mengkonfirmasi lewat sambungan telepon dan Whats App, namun belum mendapatkan tanggapan. (Haji Merah).

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

BRIGADE PII Sebut TWK Dalam Tubuh KPK Tak Perlu Jadi Polemik

JAKARTA- Koordinator Pusat Brigade Pelajar Islam Indonesia Agiel Al Assyafar menilai Tes wawasan Kebangsaan (TWK) …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: