Beranda > Foto > Karena Virus Corona, Pelaksanaan Pilkada Serentak Masih Dalam Kajian KPU

Karena Virus Corona, Pelaksanaan Pilkada Serentak Masih Dalam Kajian KPU

 

SUARANESIA. CO – Penyebaran Virus Corona atau Covid-19 di Indonesia berdampak pada semua aspek, dari mulai adanya pemangkasan anggaran di pos-pos pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sampai pada penundaan pelaksanaan Pilkada 2020.

Demikian hal itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Angakatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Bidang Demokrasi dan Kepemiluan, Harsen Roy Tampomuri diacara diskusi bertajuk ‘Diskusi virtual dengan tema ‘Dilema Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi’ Selasa (12/05).

“Berdasarkan informasi terakhir ada 23 negara di dunia yang juga melakukan penundaan pemilu baik pemilu lokal, legislatif, presiden maupun referendum.” kata Harsen.

Ia menjelaskan, hal ini merupakan dampak dari mewabahnya Covid-19 di 200-an negara yang ditetapkan World Health Organization (WHO) sebagai pandemi global. “Dalam pembahasan pemilu di Indonesia khususnya Pilkada 2020, dilema penundaan menjadi menarik baik sebelum maupun setelah diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2020.” jelas Harsen.

Senada, Komisioner KPU Raka Sandi mengatakan, dalam tahapan pelaksanaan pilkada, sudah ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh KPU seperti sejumlah rapat koordinasi, persiapan pencalonan perseorangan dan pembentukan sejumlah badan penyelenggara ad-hoc.

Baca juga  Polres Pematangsiantar Tandatangani Lima Tuntutan GMKI PSS

“Pada prinsipnya bahwa kapan kah sesungguhnya pilkada ini akan diselenggarakan? Opsi pertama tentu Desember 2020. Bagaimana jika opsi itu tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, di dalam Perppu diatur bahwa akan ditentukan kemudian.” kata Raka.

“Sehubungan dengan situasi demikian, kami KPU sehari setelah diterbitkan, melakukan rapat internal rapat pleno untuk membahas opsi-opsi yang terkait dengan tindak lanjut pilkada 2020 khususnya pasca diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2020. Kami sudah melakukan langkah-langkah dan itu masih dalam proses,” kata Raka.

Menurut Raka, saat ini KPU telah melakukan kajian dan menyusun alternatif terkait PKPU secara khusus tentang tahapan. Hal ini, menurut Raka, untuk menghindari hal yang bertentangan dengan UU serta permasalahan nantinya dilapangan.

“Kami berharap setelah konsep kajian dirampungkan maka akan dilakukan FGD dan uji publik. Yang pasti KPU akan mematuhi protokol tentang tata cara di masa pandemi dengan berkoordinasi bersama instansi-instansi terkait.” kata Raka.

Raka lebih lanjut menuturkan, KPU berharap sebelum tanggal 29 Mei sudah ada rapat kerja untuk memastikan apakah nanti bisa dilaksanakan pada tanggal 9 Desember atau belum.

Baca juga  Forum Masyarakat: KPK Ayo Serius Urus Kasus Hibah Koni

“Mengingat data pada tangga 6 Mei 2020 bahwa semua daerah terkonfirmasi sebagai daerah terpapar serta adanya pemotongan anggaran.” tutur Raka.

Informasi, diskusi virtual yang diselenggarakan DPP GAMKI itu dihadiri oleh Ketua KPU RI Arief Budiman, S.S., SIP., MBA diwakili oleh Komisioner KPU RI Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Komisioner Bawaslu RI Bidang Hukum Fritz Edward Siregar, akademisi dari Universitas Sam Ratulangi dan pakar kepemiluan, Dr. Ferry Daud Liando, serta Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu, Engelbert Johanes Rohi. (HM)

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

Kisruh UU Cipta Kerja: Aktivis Ancam Kepung Reses Anggota DPR Willy Aditya dan Ach Baidowi

Madura- Sejumlah aktivis penolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang berasal dari Madura menyerukan untuk …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: