Beranda > Nasional > Jokowi Tandatangani Surpres Usulan Revisi UU KPK, Mahasiswa Medan Akan Gelar Aksi Penolakan

Jokowi Tandatangani Surpres Usulan Revisi UU KPK, Mahasiswa Medan Akan Gelar Aksi Penolakan

Suaranesia.co – Presiden Joko Widodo telah menandatangani Surat Presiden (Surpres) mengenai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat Presiden tersebut telah dikirim langsung oleh Presiden kepada DPR.
Hal itu disampaikan langsung Menteri Sekertaris Negara, Pratikno dalam keterangan persnya, seperti diterima redaksi, Rabu (11/09). “RUU KPK sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden, sudah dikirim ke DPR tadi,” kata Pratikno.
Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo akan menjelaskan mengenai sikap pemerintah, terhadap revisi undang-undang tersebut. Pemerintah banyak merevisi draf RUU yang dikirimkan oleh DPR.
“Nanti Pak Presiden akan menjelaskan detail intinya seperti apa. Tetapi bahwa DIM, Daftar Inventarisasi Masalah, yang dikirim oleh pemerintah itu banyak sekali yang merevisi draf RUU yang dikirim oleh DPR,” kata Pratikno.
Kewenangan terhadap revisi undang-undang, tambah Pratikno, berada di tangan DPR. Meski demikian, sambung Pratikno, revisi tersebut tentunya harus berdasarkan pada kesepakatan bersama antara DPR dan pemerintah.
“Pak Presiden selalu mengatakan bahwa institusi KPK adalah lembaga negara yang independen, yang dalam hal pemberantasan korupsi punya kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan lembaga pemberantasan korupsi lainnya,” tandasnya.
Terpisah, mahasiswa yang terhimpun dalam Kelompok Cipayung Plus di Medan, akan berunjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini tengah ramai menjadi perbincangan. Unjuk rasa penolakan ini akan dilakukan mahasiswa di kantor sekretariat DPRD Medan, pada senin 16 September 2019.
“Kami menolak revisi itu dan akan menggelar aksi damai Senin depan bersama dengan kawan-kawan Cipayung Plus,” kata Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)  Cabang Medan, Ali Rahman seperti dikutip redaksi dari medandaily.com, Kamis (12/09).
Tidak hanya soal revisi UU KPK, mahasiswa juga akan menolak kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) serta akan mengevaluasi kinerja Walikota Meran.
Senada, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Medan, Samuel Oktavianus Gurusinga, di tempat yang sama juga menjelaskan, akan menolak secara keras soal rencana pemerintah pusat merevisi Undang-Undang KPK.
“Soal usulan dewan pengawas di KPK itu tidak benar. Karena akan menghambat tugas KPK, saat akan melakukan penyelidikan,” kata Samuel.
Senada dengan GMNI, Komisaris Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Wilayah Sumbagut, Suparno S Mahulae menambahkan, pengawasan Pemerintah pada KPK tidak tepat. Sebab, sambung Suparno, yang seharusnya menjadi pengawas KPK adalah rakyat.
Seperti diketahui, Kelompok Cipayung Plus adalah gabungan dari organisasi mahasiswa yang terdiri dari, PMII, GMNI, PMKRI, HMI, GMKI, IMM, KAMMI, KMHDI dan Hikmabudhi. Rencana pemerintah merevisi Undang-Undang KPK, saat ini mendapatkan banyak sambutan. Selain adanya penolakan, hal ini juga tidak luput dari dukungan.
Lingkar Milenial Peduli Demokrasi dan Front Aksi Mahasiswa Medan, Rabu (11/09) kemarin menggelar unjuk rasa mendukung pemerintah agar merevisi Undang-Undang KPK. Dua organisasi tersebut menggelar aksi di Lapangan Medan. “KPK bukan lembaga superbodi. Perlu ada dewan pengawas yang mengawasi kerja mereka,” kata orator di lapangan. (Haji Merah).
Baca juga  Puspolkam: Komposisi Kepemimpinan Polri: Konsolidasi dan Dedikasi Bagi Indonesia

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

Kisruh UU Cipta Kerja: Aktivis Ancam Kepung Reses Anggota DPR Willy Aditya dan Ach Baidowi

Madura- Sejumlah aktivis penolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang berasal dari Madura menyerukan untuk …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: