Beranda > Regional > Jelang Peringatan Hari Anti Korupsi 2018, KORWIL I GMKI sumut-Aceh : Sumut Darurat Korupsi

Jelang Peringatan Hari Anti Korupsi 2018, KORWIL I GMKI sumut-Aceh : Sumut Darurat Korupsi

SUARAnesia.co, Medan – Hampir seluruh daerah di Indonesia turut merayakan Hari Anti Korupsi Internasional 2018 yang akan jatuh pada hari minggu tepatnya tanggal 9 Desember 2018 nanti.

Sumatera Utara merupakan salah satu propinsi dengan penduduk yang banyak tidak berarti masyarakatnya tidak menyambut hari anti korupsi, sebab sebelumnya diawal tahun 2018 sebanyak 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumatera Utara menjadi tersangka korupsi oleh KPk yang diduga menerima suap berupa hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatra Utara, Gatot Pujo Nugroho.

Sampai pada kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah yang tergolong cukup memalukan. Tak kurang satu dekade ini 10 dari kepala daerah disumatera utara terjerat tindak pidana KKN hingga saat ini.

“Ini raport buruk bagi kita,  Apalagi yang paling segar diingatan kita,  Kasus korupsi yang dilakukan oleh suami dan istri yang tak lain adalah aktor publik Pakpak Bharat santer menjadi perhatian publik. Sebab kasus ini menyeret Kepala daerah di Kabupaten Pakpak Bharat yaitu Rominggo Yolando Berutu” tutur Gito M Pardede, S.Agr, Koordinator Wilayah I (Sumatera Utara-Nanggroe Aceh Darussalam) Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI).

Baca juga  Koordinator Wilayah 1 Sumut - NAD PP GMKI Mengutuk Keras Pemukulan Kepada Mahasiswa Balikpapan Oleh Aparat Kepolisian

Gito Pardede juga menjelaskan, sebelumnya Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu, 18 November 2018 lalu. Remigo diduga menerima uang suap Rp 550 juta terkait proyek di Dinas PUPR Pakpak Bharat. Uang ratusan juta hasil korupsi tersebut digunakan Remigo untuk keperluan pribadi.

Bahkan, Lanjut dia, Uang suap itu juga diduga digunakan oleh Remigo untuk mengamankan kasus yang melibatkan istrinya Made Tirta Kusuma Dewi akibat terseret kasus korupsi pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) di Kabupaten Pakpak Bharat pada 2014, namun berdasarkan keputusan Tipikor kasus itu diberhentikan dengan alasan Made sudah mengembalikan uang sejumlah 143 Juta kepada inspektorat melalui KPK.

“Kasus ini bahkan sampai menyeret keterlibatan poldasu dalam penanganannya, meskipun Humas Poldasu juga sudah mengklarifikasi keterlibatan polisi didalam kasus tersebut,  kita berharap kasus ini jangan berlarut-larut , Kita menyayangkan penegakan hukum terhadap koruptor di Sumatera Utara tidak objektif . Apabila memang ada keterlibatan polisi dalam kasus tersebut,  KPK harus usut dengan tuntas” ujar Gito , saat di temui di Kantor GMKI Sumatera Utara, Jln. Iskandar Muda No, 107 A,Jumat (07/12/2018)

Baca juga  Surat Edaran Sekda Tangsel Rawan Penyimpangan

Gito juga mengatakan KPK harus objektif persoalan penindakan dan penyidikan kasus korupsi. Seharusnya KPK sebagai Lembaga independen harus punya sikap transparan terkait penetapan status tersangka terhadap koruptor.

“KPK tidak boleh tebang pilih, KPK juga tidak boleh diintervensi oleh siapapun, hasil penyidikan KPK harus ditangani oleh penegak hukum, ya jangan diberhentikan kasus kalau hanya mengembalikan uang yang dikorupsi, apalagi sama kasusnya dengan beberapa diantara 38 orang anggota DPRD dan eks anggota DPRD Sumut yang dibebaskan hanya persoalan memulangkan uang. ini akan menjadi budaya bagi koruptor-koruptor lainnya” tegas Gito.

Dalam menyambut Hari Anti Korupsi Internasional ini, Gito meminta semua elemen masyarakat termasuk pemuda di Sumatera Utara harus tetap berkomitmen menjaga Sumut supaya terbebas dari korupsi.

Dia juga menekankan pengusutan tuntas diseluruh kasus korupsi yang terjadi di Sumatera Utara yang belum selesai dan masih dalam persidangan, GMKI Sumatera Utara siap mengawal penegakan kasus korupsi di Sumut.

“kami berharap KPK sebagai institusi khusus penanganan korupsi harus netral dan kokoh dalam menangani nama-nama yang terindikasi menikmati hasil korupsi, dan sampai sekarang semua harus melawan tindakan korupsi, jangan sampai Sumut terus menjadi sorotan publik sebagai daerah korup, dan penegakan hukum harus menjadi panglima dalam menegakkan keadilan” tutupnya.  (SN)

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

Pasangan MARGUNA Samosir

Petani Samosir Sering Gagal Panen, MARGUNA: Kita Akan Bangun Embung untuk Pengairan

Jakarta-Kurang lebih 80% penduduk Kabupaten Samosir merupakan petani. Maka dari itu, petani harus kita sejahterakan …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: