Beranda > Regional > Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil Keagamaan Papua Gelar FGD Peringatan HAM Sedunia

Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil Keagamaan Papua Gelar FGD Peringatan HAM Sedunia

Suaranesia.co, Jayapura (Papua) – Dalam rangka Memperingati Hari HAM  Internasional, Jaringan organisasi masyarakat sipil dan keagamaan, WALHI Papua, Yayasan Pusaka, SOS Tanah Papua, KPKC GKI Tanah Papua, LBH Papua, PAKHAM serta perwakilan korban perampasan tanah dan kejahatan lingkungan di Tanah Papua menggelar diskusi di Waena, Senin (10/12/2018).

Aktivis Pembela HAM Yohanis Mambrasar mengatakan, hari ini kita memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, dengan penuh keprihatinan atas berbagai peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan lingkungan yang terjadi di tanah Papua.

“Kami menerima laporan bahwa ada masyarakat sipil di Kabupaten Nduga yang terpaksa harus mengungsi keluar dari kampung tanpa ada jaminan rasa aman dan kecukupan pangan. Mereka kwatir dan tertekan oleh aktivitas evakuasi yang melibatkan aparat keamanan,” katanya.

Menurut dia, tekanan terhadap lingkungan yang merupakan sumber kehidupan masyarakat adat Papua juga terjadi di beberapa daerah melalui aktivitas pembukaan dan pengrusakan kawasan hutan.

“Pengrusakan tersebut untuk usaha perkebunan, pertambangan, pembalakan kayu dalam skala luas yang melibatkan pemilik modal perusahaan transnasional, serta Aparatur Negara,” ujarnya.

Baca juga  10 Kasus Pelanggaran HAM Berat, Negara Lupa!

Pimpinan Yayasan Pusaka, Franky Samperante, mengatakan hak orang asli Papua untuk menentukan pembangunan dan memutuskan pemanfaatan tanah oleh pihak luar tertuang dalam peraturan undang-undang otsus Papua dan peraturan turunannya. Namun, pemerintah belum sungguh-sungguh mengakui, melindungi dan menghormati hak-hak tersebut. Pemerintah mengutamakan kepentingan Para pemilik modal atas nama  pertumbuhan ekonomi.

“Ini masalah karena  pemerintah juga gagal dalam mengawasi dan melakukan penegakan hukum atas aktivitas perusahaan yang melanggar dan melakukan kejahatan lingkungan dan tindakan kekerasan terhadap warga,” katanya.

Dikatakan, alih fungsi lahan dan deforestasi dalam skala luas dari aktivitas perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri, pertambangan dan pembalakan kayu telah mengakibatkan dan sangat berkontribusi terjadinya perubahan iklim dan peningkatan Emisi rumah kaca atau (GRK).

Direktur Eksekutif WALHI Papua, Maurits Aiesh Rukbekwan mengatakan, Pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk mendesak dan mendorong suhu bumi di bawah 1,5 derajat, demi memastikan jaminan keselamatan rakyat dan ruang hidupnya

“Kami meminta pemerintah daerah dan pusat segera melaksanakan program untuk mengevaluasi atau meninjau kembali dan mencabut izin- izin usaha pemanfaatan hutan dan lahan yang melanggar dan bertentangan dengan peraturan dan  hukum masyarakat adat,”ucapnya.

Baca juga  Airin Rahmi Diany Komentari Perhelatan Pilkada Tangsel 2020

Sementara itu, Kepala Suku Kamijae Bonefasius Basik – Basik mengungkapkan bahwa, hutan keramat dan Dusun sagu di Muting dan Bupul Merauke digusur dan dibongkar oleh perusahaan,

“Mereka bongkar tanpa adanya musyawarah kesepakatan bersama. Pemberian kompensasi tidak layak atas tanah maupun kerugian kami,” katanya.

Dirinya, menilai Pemerintah daerah dan pusat mengabaikan dan gagal melindungi hak-hak masyarakat sejak proses pemberian izin dan hak usaha pemanfaatan tanah dan hutan.

“Kami sangat menyayangkan,karena pemerintah juga tidak konsisten dengan kebijakan ketentuan perlindungan hutan dan lahan gambut,” tuturnya. (SN/MN)

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

Pasangan MARGUNA Samosir

Petani Samosir Sering Gagal Panen, MARGUNA: Kita Akan Bangun Embung untuk Pengairan

Jakarta-Kurang lebih 80% penduduk Kabupaten Samosir merupakan petani. Maka dari itu, petani harus kita sejahterakan …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: