Beranda > Foto > ISPI Minta Presiden Keluarkan Intruksi Untuk Perusahaan Swasta Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19

ISPI Minta Presiden Keluarkan Intruksi Untuk Perusahaan Swasta Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19

SUARANESIA.CO- Wakil DirekturKajian Indonesian Of Social Political Institute (ISPI), Muhammad Sidik meminta pemerintah pusat untuk segera mengintruksikan semua perusahaan-perusahaan besar yang bukan dinaungi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar segera membantu pemerintah, menangani pencegahan penyebaran Virus Corona atau Covid-19.

Ia mengatakan, sampai saat ini tidak ada regulasi yang jelas dari pemerintah pusat mengenai perusahaan-perusahaan besar non BUMN diharuskan untuk membantu masyarakat yang terdampak penyebaran Virus Corona, selain regulasi tentang Corporate Social Responsibility (CSR) seperti diatur dalam perundang-undangan.

“Berdasarkan hasil analisa dan kajian kami, memang saat ini tidak ada satu regulasi yang jelas tentang peran perusahaan-perusahaan besar non BUMN atau istilahnya Swasta, diharuskan membantu masyarakat yang terdampak Pandemik Covid-19, ya paling hanya sebatas CSR saja, baik itu dalam UU maupun PP (Peraturan Pemerintah),” kata Sidik, Jumat  (01/05) di kantornya, Jl. Sabeni No 20, Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat.

Namun demikian, Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini meminta agar, semua perusahaan-perusahaan swasta bisa berkontribusi kepada negara dan pemerintah dalam membantu masyarakat yang terkena dampak Virus Corona di Indonesia.

Baca juga  Bekas Kantor Bupati Simalungun Banyak Tumpukan Sampah

“Seharusnya, ditengah Pandemik Covid-19 ini, semua perusahaan besar non BUMN seperti Sinarmas, Summarecon, Lippo Group, Artha Graha Group, BSD, Bintaro, Tanoto Group dan perusahaan besar swasta lainnya, harus bahu-membahu membantu pemerintah dan masyarakat miskin di kota maupun di kampung-kampung, sebab semua masyarakat saat ini terkena dampak,” kata Sidik.

Menurut Deni, ada tujuh regulasi pemerintah tentang keharusan dan kewajiban perusahaan memberikan kontribusi kepada masyarakat, diantaranya adalah UU No 40 Tahun 2007, UU No 25 Tahun 2007, UU No 4 Tahun 2009, UU No 21 Tahun 2014, UU No 22 Tahun 2001, PP No 23 Tahun 2010, PP No 47 Tahun 2012.

“Bila melihat aturan perundang-undangan, maka keharusan perusahaan swasta membantu pemerintah menangani penyebaran Virus Corona adalah keharusan, begitu pula membantu masyarakat yang terkena dampak, itu sangat harus.” Kata Sidik.

Selain itu, Deni meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait keharusan perusahaan-perusahaan swasta untuk membantu pemerintah dan masyarakat yang terkena dampak Virus Corona.

Baca juga  ISPI: APBN Defisit, BUMN Minta Anggaran, Erich Thohir Sehat ?

“ISPI dalam hal ini meminta agar, Presiden Jokowi segera mengeluarkan Inpres tentang keharusan perusahan swasta membantu masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Pemerintah tidak boleh kalah dengan Sinarmas, Summarecon, Lippo Group, Artha Graha Group Tanoto Group, BSD dan perusahaan besar swasta lainnya,” tegas Sidik.

Ia juga menegaskan bahwa, “Perusahaan-perusahaan besar non BUMN itu ada di Indonesia, bukan Indonesia yang ada di perusahaan besar. Kalau perusahaan-perusahaan swasta itu tidak bisa diatur oleh negara, lebih baik ditutup saja, negara jangan kalah.” Tegas Sidik. (HM)

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

Teliti Peran KPK, Universitas Trisakti Ganjar Muhajir Gelar Doktor Hukum

JAKARTA- Sekretaris Departemen III Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat, Muhajir, SH., MH., diganjar gelar …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: