Beranda > Umum > Insiden KM 50 Tak Bisa Di Bawa Ke Pengadilan HAM

Insiden KM 50 Tak Bisa Di Bawa Ke Pengadilan HAM

Jaringan Mahasiswa Jakarta/JMJ kembali menyelenggarakan diskusi online lanjutan seputar Unlawfull Killing Insiden Bentrok KM 50 Tol Jakarta – Cikampek, diskusi Online yang di selengarakan pada Tanggal 14 Maret 2021. Kali ini tema yang diangkat dalam diskusi tersebut yaitu “Akankah Kasus Bentrok KM 50 Tol Jakarta-Cikampek Di Bawa Ke Pengadilan HAM?”. Narasumber yang hadir dalam kesempatan ini diantaranya Johanes Widijantoro yang merupakan anggota Ombudsman Republik Indonesia/ORI kemudian Wasekjend Bidang Hukum dan HAM MUI Ikhsan Abdullah dan Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad.

Diskusi online tersebut di hadiri oleh perwakilan mahasiswa DKI Jakarta.

Dalam pemaparanya, Johanes Widijantoro berbicara sebagai penyelenggara Negara, bahwa Ombudsman bagian produk reformasi pada 1998. Ombusman juga bagian dari asosiasi Internasional, perlu diperhatikan bahwa ombudsman adalah lembaga pemerhati public dari tindakan pemerintah yang dilakukan oleh seluruh Kementerian,

Lembaga, BUMN/BUMD serta Pemerintah Daerah, maupun pihak-pihak lain yang bekerja selaku vendor inventaris Negara atau kontraktor proyek Negara. Bahwa dalam Undang-Undang mempunyai standar pengelolaan dari masing-masing lembaga tersebut. Sebagaimana peran ORI yaitu Penyelesaian Laporan,

Complaint Handling system, Pelayanan public, melakukan pencegahan Proactive assessment System, melakukan berbagai survey kajian dan pelibatan masyarakat, berupaya mengawasi pelayanan public dalam bentuk pengaduan bentuk partisipasi dan respon. Ombudsman menjadi lembaga penyedia alternative akibat dari perbuatan maladministrasi.

 

Ombudsman dalam Kasus KM 50 menurut UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM berwenang untuk melakukan penyelidikan (adanya dugaan pelanggaran berat)

Baca juga  Harley-Davidson Kembangkan Sistem Pengereman Otomatis

Dalam kasus KM 50 ini berdasarkan temuan KOMNAS HAM bahwa tidak terpenuhinya unsur “serangan yang meluas dan sistematis” sebagai salah satu unsur pokok kejahatan terhadap kemanusian (pelanggaran HAM berat), terjadinya unlawfull killing, penembakan Kasus KM 50 bukan menjadi bagian dari pelanggaran HAM berat namun biasa Ombudsman mengawasi kinerja POLRI (penyelidikan, penangkapan, penggunaan senjata api). Ombudsman RI tidak dapat mencampuri urusan kasus yang sudah masuk dalam proses hukum (peradilan).

“Kita harus terus mengawal kasus KM 50 ini sampai tuntas, sebagai Negara hukum peradilan itu harus bersih transparan dan adil”. Dalam perspekrif ombudsman, lanjut beliau “Ini merupakan konsen kami dalam setiap kasus dan temuan selalu kita menelaah sekecil apapun itu. Maka dari itu lembaga negara harus belajar dari hal apa saja yang bersifa konstruktif, kemudian dalam polisi indoensia juga memiliki badan pengawas internal yang harus bekerja agar bisa memastikan aparat kepolisian dapat bekerja dengan

baik dan prosedural”. “Komitmen dari Kapolri harus kita pegang, sehingga kedepan polisi bisa menjadi lembaga yang bisa menjaga amanah dan profesional dengan menjalankan prinsip yang semestinya.”.

Terkait pelanggaran HAM KM 50, beliau menyampaikan bahwa “yang terjadi memang ada pelanggaran HAM, namun tidak berat maka dari itu

pengadilan HAM dirasa tidak akan terjadi”. Lanjutnya “Ini merupakan PR yang cukup berat dari kepolisian dan kejaksaan untuk menyelasaikan permasalahan ini, bahu membahu menjadi kunci agar semua kasus yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik, Untuk itu para penegak hukum harus bekerja secara profesional jangan sampai para aparat menjadi aktor dibalik ini semua”. Tegas beliau

Baca juga  Pengabdian Tulus dan APD adalah Kebutuhan Mutlak, Melebihi Tanggungjawab Profesi

Kemudian Ikhsan Abdullah dalam pemaparannya menjelaskan bahwa “peristiwa KM 50, dengan proses yang berhenti 6 korban sebagai tersangka pada 7 Desember 2020 jangan

sampai terlupakan sebagai peristiwa semata, harus mengingatkan kembali  Apakah bisa dibawa ke peradilan HAM?” Tergantung presepsi yang amat luas menyangkut peristiwa, lanjutnya, Kasus KM 50 yang sangat penting Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Menurut MUI kasus ini merupakan kejahatan kemanusiaan yang menghilangkan nyawa manusia

2 meninggal dunia ditempat.

KOMNAS HAM berpendapat untuk tidak diteruskannya pada peradilan HAM. Proses penegakan hukum atas pelanggaran Hak Asasi Manusia, Komnas HAM dan Kejaksaan serta Kepolisian. “Menurut pandangan dan sikap para ahli hukum akan memandang kasus KM 50 ini menjadi berbeda untuk kejahatan manusia

Jadi, tragedi KM 50 harus di segerakan dalam proses hukum dan pengadilan untuk terus dilakukan, sebab jika menyangkut nyawa tidak ada bandingannya”. Lalu “Diperlukan penegakan hukum secara adil dan berkepastian hukum, diamnya sebuah masyarakat karena percaya terhadap penegak hukum masih diharapkan melakukan penyelidikan yang baik dan transparan”. Tandasnya.

Prof. Suparji Ahmad, “Kasus KM 50  tidak mudah dibawa pada peradilan, dikarenakan banyaknya rekomendasi dari perkara didorong untuk di selesaikan dalam peradilan HAM”. Pada sisi lain atas proses hukum yang sudah berjalan dalam laporan setiap peradilan HAM, paling tidak ada hal-hal yang dapat dilakukan yaitu menunggu dalam penyelesaian perkara kasus adanya kualifikasi pelanggaran HAM yang perlu diperhatikan lagi dalam setiap kasusnya”. Kemudian, “Jika kita lihat pengalaman selama ini untuk kasusnya maka bisa kita lihat bahwa agak susah untuk membawa perkara KM 50 ini ke pengadilan HAM”. Inilah yang kemudian telah ditetapkan oleh komnas HAM yang telah melakukan penyelidikan oleh jaksa agung. Karena pengadilan HAM ini berisfat ad hoc.

Baca juga  Diduga HGU PTPN II Dipermainkan Mafia Tanah, GMKI Minta Ketegasan Pemerintah Sumut

Rekomendasi dari beberapa lembaga salah satunya DPR RI untuk membawa kasus ini ke pengadilan dirasa cukup sulit, karena kecil kemungkinan kasus ini dibawa ke pengadilan HAM”.

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

Didukung Tokoh Masyarakat, Anggota PWI Pandeglang Nyalon Kades Surianeun

PANDEGLANG- Didukung oleh sejumlah tokoh masyarakat, anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pandeglang Herman Saputra …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: