Beranda > Regional > GMKI Sidikalang Tolak Keberadaan Tambang Timah di Silima Pungga-Pungga

GMKI Sidikalang Tolak Keberadaan Tambang Timah di Silima Pungga-Pungga

Suaranesia.co, Medan – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Sidikalang menolak kehadiran tambang timah mengekploitasi sumber daya alam, dan berpotensi merusak lingkungan hidup di Kecamatan Silima Pungga-pungga Dairi.

Hal itu disampaikan Ketua Cabang GMKI Sidikalang Mensi boru Situmorang, Minggu (10/3) di Sidikalang. Perusahaan itu sudah mengantongi izin eksploitasi sumber daya alam pada 19 Desember 2017 lalu, tetapi pada rapat dengar pendapat (RDP) di Kantor DPRD Sumut pada 5 Maret lalu, dikatakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dairi Posmatua Munurung belum menerima dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang terbaru.
Perusahaan tersebut hanya memiliki AMDAL tahun 2005, yang masih harus diperbaharui, sesuai dengan rekomendasi Bupati Dairi pada 20 April 2014. Namun, hingga pada saat ini, pihak perusahaan belum menyerahkan AMDAL yang diperbaharui.
Sementara itu, kata Mensi, Kepala Bidang Penatagunaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Efendi Pane menjelaskan, bahwa izin eksploitasi yang diberikan pada tahun 2010 sudah berakhir tahun 2014.
Disebutkan, pihak perusahaan meminta perpanjangan izin dan belum ada pemberitahuan kepada Dinas Kehutanan, apakah izin eksploitasi telah diterbitkan atau belum oleh Kementerian.
Pada hal diinformasikan kepada masyarakat, lanjut Mensi, izin eksploitasi sudah keluar akhir tahun 2017. Yang kita pertanyakan bagaimana izin eksploitasi bisa keluar sementara AMDAL belum dilakukan pembaharuan. Sepertinya informasi terkait perusahaan itu terkesan ditutup-tutupi.
“Kami menilai hal itu pembohongan publik, izin eksploitasi sudah dikeluarkan tetapi belum ada pembaharuan dokumen, seperti pembaharuan AMDAL,” ucap Mensi. Kemudian, pengakuan masyarakat yang ikut RDP, tidak pernah diundang dalam sosialisasi AMDAL.
GMKI Cabang Sidikalang dengan tegas menolak segala aktivitas terkait pertambangan timah di Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Dairi. Eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan itu menurut GMKI dapat merusak ekosistem alam dan tatanan masyarakat.
“Kami dengan tegas menolak perusahaan tambang di Silima Pungga-pungga dan meminta kepada pemerintah untuk mencabut izin eksploitasi yang sudah dikeluarkan pada tahun 2017 lalu,” tegas Mensi. (Rls)
Baca juga  Melalui GAMKI dan GMKI,  Bareskrim Polri Salurkan Bantuan Untuk Mahasiswa dan Pemuda Perantauan

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

PSDH : Laporan Pemkot Baubau Terhadap Aktivis KAKP adalah Pemberangusan Terhadap Kebebasan Berpendapat.

Rilis Pers Pusat Studi Hukum & Demokrasi Sultra (PSDH) Negara Demokrasi memberi jaminan kepada setiap …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: