Beranda > Nasional > GMKI Medan : Indonesia Darurat Agraria, Reforma Agraria “Final Solution” Konflik Agraria

GMKI Medan : Indonesia Darurat Agraria, Reforma Agraria “Final Solution” Konflik Agraria

Suaranesia.co, Medan (Sumut) – “Konflik Agararia menjadi salah satu masalah yang sedang dialami indonesia pada saat ini. Tanah masyarakat menjadi kepentingan bagi korporasi dan menimbulkan permasalahan  yang berkepanjangan. Pemilik tanah acap kali diabaikan haknya. Topik seperti tanah adat, dan masalah perizinan serta administrasi terhadap tanah menjadi perbicangan yang hangat ketika berbicara agraria” ucap Piki Darma Kristian Pardede (Wakil Ketua BPC GMKI Medan)  saat membuka seri dialog publik yang digelar GMKI Medan, di Aula PKM GMKI, Jl. Iskandar Muda no 107A,  Sabtu (1/9/2018)

Konflik agraria yang saat ini terus mewarnai peliknya persoalan penguasaan tanah mengakibatkan banyak sekali kekerasan dan diskriminasi kepada kelompok masyarakat bawah seperti masyarakat adat dan petani lokal. Kebijakan pemerintah kini juga belum sepenuh nya berpihak kepada kelompok yang seharusnya mendapatkan hak nya. Perusahaan besar dengan legitimasi pemerintah, merampas habis-habisan tanah milik warga, tempat mereka mencari makan. Tak jarang, demi mempertahankan tanah, nyawa jadi taruhan.

Dalam seri dialog publik yang di selenggarakan oleh GMKI Medan dengan Tema ” Indonesia Darurat Agraria (Penerapan HAM dalam perwujudan Reforma Agratia Sejati) mendapatkan sorotan tajam dari beberapa fasilitator dengan latar belakang yang berbeda.

 

Seri dialog publik tersebut turut hadir Serikat Petani indonesia (la via campesina – kolektiv perjuangan petani dan hak asazi petani PBB) ,Kontras Su , Pusat kajian angratia dan avokasi rakyat sumatera Utara (Puskahap Fisip USU), Rumah tani indonesia – serindo dan Badan bantuan Hukum dan Avokasi Rakyat Sumatera utara.

Menurut Jean Ari Hasibuan selaku Sekretaris Jendral Serikat Petani Indonesia DPW Sumut menjelaskan bahwa klaim indonesia sebagai negara agraria seharusnya dapat menyelesaikan konflik seperti reforma agraria. Ketika berbicara lahan cukup pelik dan kacau. Seperti halnya produksi pertanian yang bukan diprosuksi oleh petani indonesia, justru dari pihak luar. Sehingga konsumsi rumah tangga, dana yang mengalir adalah ke pada swasta bukan petani indonesia.

Baca juga  Jokowi Kirab Obor Asian Games di Istana

“kita bisa melihat data persoalan agraria saat ini rata – rata nasional , penggunaan lahan sangat minim, kurang lebih 0,3 ha – 0,5 ha dibandingkan dengan para pelaku bisnis pertanian yang menjadi asal muasal permasalahan ketimpangan lahan . kebijakan negara 5 tahun belakang berkonsentrasi pada pembangunan pedesaan. Namun realita reforma agraria bertolak belakang dengan ekspektasinya. Contohnya masalah konflik tanah adat dengan perusahaan milik negara, seperti PTPN 2 dan PT Langkat Nusantara Kepong (LNK)  yang mengintimidasi petani di Kab. Langkat” terang Jean Ari.

Jeanari manambahkan Di masa pemerintahan presiden sekarang, seharusnya sudah terfokus pada jejaring tani dan membangun dari sektor terkecil seperti pedesaan. Dalam permasalahan agraria kepentingan menjadi bias dan menimbulkan konflik. Dalam konteks birokrasi dan administrasi, reforma agraria sudah pupus.

“mengapa permasalahan kelompok tani tidak selesai ? karena bukan organisasi tani atau kelompok tani yang menjadi sasaran dari refoma agraria. Banyak aktor yang berkepentingan dalam penguasaan lahan. Situasi saat ini terkait reforma agraria harus menjadi tanganan presiden sehingga dapat terselesaikan” ujarnya.

Dikesempatan yang sama Jones Batara Manurung Direktur executive Rumah Tani Indonesia sepakat dengan pernyataan Jean ari. Jones mengungkapkan fakta persoalan konflik agraria yang saat ini melemahkan power dari petani dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

“reforma agraria bukan hanya bicara tentang penguasaan lahan namun jauh dari itu Reforma agraria lebih komplek.  Ada 6 masalah RA saat ini salah satu persoalan pokok dalam pembangunan pertanian di Indonesia adalah sempitnya rata-rata penguasaan lahan oleh petani, Kedua masalah ketersediaan dan keterjangkauan saprodi (pupuk, bibit, pestisida). Ketiga akses petani terhadap perbankan sebagai alternatif pembiayaan utama, ke empat lemahnya organisasi petani yang mampu menyuarakan aspirasi sekaligus memperjuangkan keluhan petani. Kelima ada upaya untuk itu, pemerintah seringkali memberikan program yang tidak tepat Dan yang terakir adalah Penyelesaian kasus agraria ini adalah level presiden , agar dapat diseriusi dan difokuskan. Serta pemerintah dapat melibatkan diri dalam pemecahan nya.” tutur Jones

Baca juga  Desak Pemerintah Sahkan RUU PKS, GMKI MEDAN : Dewan Perwakilan Rakyat Jangan Diam.

Pada jaman sekarang, presiden jokowi sudah menerapkan program sertifikasi lahan, pemerintahan menafsirkan reforma agraria dalam artian yang sempit. Menurut kajian dari Pusat Kajian Agraria dan Hak azasi Petani yang diwakilkan Andri Ahzari mengatakan Pemeritah sendirilah yang mempersempit makna dari reforma agraria itu sendiri. Salah satu topik reforma agraria yaitu hak tanah. Dalam topik ini terdapat penyempitan makna. Realitanya memang kajian terkait uu agraria ini belum sepenuhya dilakukan.

“Petani sangat diidentikan dengan tanah. Masalah yang cukup krusial adalah tanah. Kenapa krusial karena Hal inilah yang mendorong lahirnya uu no 5 tahun tentang agraria. Ketika sebuah negara menghancurkan tanahnya adalah sebuah usaha menghancurkan negaranya sendiri” tegas Andri.

Andri menambahkan setiap satu jam indonesia kehilangan 59 petani selama 10 tahun terakhir perkembangan agraria di indonesia, salah satunya adalah revolusi hijau. Agraria di indonesia juga mengalami marginalisai lewat revolusi WTO. Salah satu kebijakan dari WTO adalah AOA yang sangat membatasi peran para petani untuk berekspresi lebih dalam hal pertanian.

Tak hanya SPI, RTI dan Puskahap, Amin Multazam penggiat HAM dan aktiv sebagai Koordinator KONTRAs Sumut geram dengan pemerintah yang saat inu belum mampu melindungi hak petani dan masyarakat adat yang seharus nya mendapatkan tanahnya. Persoalan saat ini petani yang sudah menguasai tanah selama berpuluh tahun bahkan dari nenek moyangnya bisa mendapatkan perilaku diskriminatif dari pihak yang berkepentingan atas tanah.

Baca juga  Ada Upaya Penyalahgunaan Wewenang, GEMARI Desak KPK dan Polri Usut Program Kartu Prakerja

“Bukannya mendapatkan kembali tanah yang telah dirampas, rakyat justru dijebloskan ke penjara dengan tuduhan menggerakkan massa. Dipukul dan ditendang dan mendapatkan perlakuan hukum yang tak adil. Hingga lepas dari kurungan, rakyat tetap bersama dan masih menuntut haknya atas lahan yang dikuasasi pihak lain. Inilah yang menjadi realitas saat ini. ” ujar Amin

Siapa yang menguasai tanah, maka dialah yang menguasai kehidupan. Oleh karena itu masyrakat tani harus merebut haknya yang diambil. Ada beberapa kerangka hukum yang mengapsi kearifan lokal dan potensi internasioanl utuk pembangunan kerangka agraria indonesia. uu no 5 tahun 60 tidak pernah jalan.

Diakhir pendiakusian Manambus Pasaribu pakar hukum BAKumSU menekankan masyarakat adat sebagai masyarakat asli sebagai subjek hukum yang harus diakui kehilangan haknya dalam kepemilikan tanah/lahan.

“sebenarnya pangkal persolaan konflik agraria di indonesia, adalah adanya perbedaan pandangan antara masyrakat lokal/adat dengan pemerintah itu sendiri. Hubungan masyarakat adat dengan tanah /SDA masih intim atau spiritual. Sementara pemerintah memandang tanah sebagai pendekatan ekonomi. Berbicara agraria secara sempit adalah tanah.”tutup manambus. (SN)

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

PW SEMMI Jakarta Rapat Kerja Bawa Harapan Baru Kejayaan Islam

Jakarta- Gerakan mahasiswa sayap bawah Syarikat Islam (SI) ,Pengurus Wilayah SEMMI (Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia) …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: