Beranda > Regional > GMKI MEDAN DESAK PEMERINTAH PUSAT HAPUSKAN SKB 2 MENTERI YANG DILINAI DISKRIMINATIF

GMKI MEDAN DESAK PEMERINTAH PUSAT HAPUSKAN SKB 2 MENTERI YANG DILINAI DISKRIMINATIF

Suaranesia.co, Medan – Tidak kunjung direvisinya Surat Keputusan Bersama SKB dua Menteri tentang pendirian rumah ibadah dinilai ikut mendorong kian maraknya sikap intoleransi yang berbuntut perusakan rumah ibadah.

Kasus pembakaran gereja di Aceh, persekusi pada saat kebaktian di Yogyakarta, Surabaya, penutupan 3 rumah ibadah di Jambi masih lekat dalam ingatan.

Aksi intoleransi dan persekusi serupa juga terjadi di kota Medan, Sumatera Utara ketika sekelompok massa meneror dan memberhentikan aktivitas kebaktian terhadap jemaat GBI Philadelfia Griya Martubung, Teror dalam bentuk ancaman merusak rumah ibadah dan pelarangan beribadah bagi jemaat  menunjukkan semakin maraknya kasus intoleransi di Indonesia.

Wakil Ketua GMKI medan, Piki Darma Kristian Pardede hari Rabu (16/1) mengatakan kepada media, meluasnya pandangan keagamaan yang intoleran di sejumlah media dan ketidaktegasan sikap aparat ditengarai memicu maraknya sikap intoleransi.

“Tunduknya aparat pemerintah dan penegak hukum kepada desakan masyarakat mayoritas tertentu cenderung membuat pemerintah tidak objektif dan tidak bertindak tegas dalam memilih untuk jalan aman ketimbang melindungi mereka yang minoritas,” ujar Piki.

Baca juga  Bambang Soesatyo Apresiasi Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur Indonesia

Selain itu menurut dia, tidak kunjung direvisinya surat keputusan bersama dua menteri tentang pendirian rumah ibadah juga menjadi pemicu lain maraknya sikap intoleransi.

Piki Darma Kristian Pardede selaku Koordinator Aksi mengatakan bahwa Pemerintah Pusat harus menghapus semua regulasi yang dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM) dan Salah satunya terkait Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah yang dinilai lahirnya SKB 2 Menteri tersebut bertabrakan dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

“Kebebasan beragama dan beribadah itu sudah diatur dalam UU 1945, Bagaimana bisa SKB 2 Menteri mengalahkan Undang-undang Dasar 1945? Peraturan apapun yang bertentangan dengan UUD  45 dan Pancasila dihapuskan sebetulnya. Itu yang jadi masalah dalam mengakomodir hak dasar warga negaranya, soal pendirian rumah ibadah dalam SKB 2 Menteri itu aturannya menyulitkan kaum minoritas,” ujar Piki dalam orasi nya didepan Kantor Walikota Medan, Rabu (16/1/2019).

Baca juga  Dampak Covid-19, GMKI Bengkulu Minta Pemerintah Perhatikan Masyarakat Kecil

Piki juga mengatakan, syarat peraturan yang menyebutkan ‘dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang’ untuk mendirikan rumah ibadah diskriminatif bagi penganut agama minoritas di suatu wilayah.

Ia menilai, tidak mudah mengumpulkan tanda tangan 60 orang untuk mendapatkan izin pendirian rumah ibadah, apalagi jika yang diminta tanda tangan adalah warga yang agamanya berbeda dengan pihak yang akan mendirikan rumah ibadah.

“ini tidak mudah, yang menjadi pertanyaan swlanjutnya jika sudah terkumpul semua berkas apakah jajaran pemerintah tingkat kecamatan juga akan memberikan izin?  Belum tentu, itulah yang terjadi terhadap saudara kita di GBI Philadelfia Martubung. Lurah nya gagal dalam memfasilitasi warganya padahal berkas sudah lengkap” tambah Piki.

Dia berharap tidak ada lagi kasus serupa yang akan terjadi didaera- daerah lain.

“Pemerintah harus tegas, cabut dan hapuskan SKB 2 menteri, dan jamini setiap warga negar Republik Indonesia dalam menjalankan keyakinan nya” tutup Piki. (Red/GS)

 

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

PSDH : Laporan Pemkot Baubau Terhadap Aktivis KAKP adalah Pemberangusan Terhadap Kebebasan Berpendapat.

Rilis Pers Pusat Studi Hukum & Demokrasi Sultra (PSDH) Negara Demokrasi memberi jaminan kepada setiap …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: