Beranda > Foto > GAMKI Sebut Kapal China di Natuna Melanggar Konvensi UNCLOS 1982

GAMKI Sebut Kapal China di Natuna Melanggar Konvensi UNCLOS 1982

 

SUARANESIA.CO, – Masuknya kapal Coast Guard China di perairan Natuna bagian Utara mendapatkan respon banyak pihak, salah satunya dari Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).

Ketua Bidang Diplomasi dan Hubungan Internasional DPP GAMKI, Frangky Darwin mengatakan, secara diplomatis pemerintah China harus menjelaskan secara detail pada Pemerintah Indonesia tentang dasar hukum dan batasan tentang klaim di zona ekonomi ekslusif berdasarkan UNCLOS 1982.

“Klaim historis RRT atas ZEEI dengan alasan bahwa para nelayan China telah lama beraktivitas di perairan yang dimaksud bersifat sepihak atau unilateral, artinya tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah diakui oleh UNCLOS 1982,” Kata Frangky, Minggu (05/01).

Sebelumnya, Pemerintah China melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang mengatakan, China mempunyai kedaulatan di Kepulauan Nansha mempunyai hak berdaulat atas perairan pulau Natuna itu.

Namun, menurut Frangky klaim China tersebut dinilai tidak punya dasar. Sebab, sambung Frangky, wilayah perairan Indonesia sudah ditetapkan oleh hukum International seperti merujuk pada konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nation’s Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) tahun 1982.

Baca juga  Diskusi Bersama Menteri ATR/Kepala BPN, GAMKI Dukung Program Sertifikasi Rumah Ibadah

Seperti diketahui, dalam UNCLOS 1982 mengatur tentang hukum laut yang terdiri dari tiga batas maritim: diantaranya, Laut Teritorial, Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Adapun ZEE itu di kategorikan sebagai kawasan yang berjarak 200 mil dari pulau terluar.

“Kawasan ZEE Indonesia ini berhak untuk memanfaatkan segala potensi sumber daya alam yang ada. Tiongkok ikut terlibat dalam UNCLOS 1982 sehingga wajib mengikuti pelaksanaan konsensus bersama ini,” sambung Frangky.

Ia menambahkan, adanya aktivitas pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal tangkap milik China, salah satunya adalah kapal Coast Guard China. Aktivitas tersebut, kata Frangky, merupakan bentuk pelanggaran China terhadap Konvensi UNCLOS 1982.

“Perlu diketahui bersama, bahwa Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line sepihak yang diklaim China saat ini, apalagi klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum jelas dan tidak pernah diakui sama sekali oleh Indonesia,” kata Frangky. (Haji Merah).

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

PW SEMMI Jakarta Rapat Kerja Bawa Harapan Baru Kejayaan Islam

Jakarta- Gerakan mahasiswa sayap bawah Syarikat Islam (SI) ,Pengurus Wilayah SEMMI (Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia) …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: