Beranda > Foto > GAMKI Apresiasi Sikap Protes Pemerintah, Terhadap Klaim China Atas Laut Natuna

GAMKI Apresiasi Sikap Protes Pemerintah, Terhadap Klaim China Atas Laut Natuna

 

SUARANESIA.CO,- Pernyataan Pemerintah China melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang yang mengatakan bahwa China mempunyai kedaulatan di Kepulauan Nansha kepulauan Natuna, dikecam keras Pemerintah Indonesia dan semua pihak.

Merespon hal tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Anak Muda Kristen Indonesia (GAMKI) mengapresiasi sikap protes Pemerintah Indonesia terhadap klaim sepihak yang dilakukan China atas perairan Natuna.

Meski demikian, GAMKI menghimbau kepada Pemerintah Indonesia, agar tidak memperbesar persoalan tersebut. “Pemerintah harus bersikap tegas, namun di sisi lain tidak perlu memperbesar persoalan ini. Karena pada hakekatnya dunia internasional mengakui wilayah perairan Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982.” Kata Ketua Bidang Diplomasi dan Hubungan Internasional DPP GAMKI, Frangky Darwin.

Menurut Frangky, persoalan tersebut lebih Arif diselesaikan dalam forum yang lebih arif dan bijaksana. Apalagi, sambung Frangky, kepemilikan Indonesia terhadap laut Natuna tidak perlu dirundingkan lagi dengan Tiongkok dan sudah mendapatkan pengakuan dari Internasional.

“Saran kami, perlu adanya koordinasi aktif lintas pemerintah terkait, seperti Kemenhan, Bakamla, TNI AL, Polri, mengenai sistim pengawasan dan pertahanan untuk memperkuat kedaulatan batas teritorial negara.” Kata Frangky.

Baca juga  Pandemik Covid-19, Pengamat: Pemerintah dan Aparat Jangan Reaktif

“Melalui penambahan armada atau kapal perang, personil coast guard, agar dapat melakukan pengawasan secara intens terhadap setiap aktivitas yang terjadi di perairan ZEEI,” tegas Frangky.

Seperti diketahui, perairan Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yang tercantum dalam Konvensi PBB dan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982.

Dalam UNCLOS tahun 1982 sendiri, mengatur tentang hukum laut, yang terdiri dari tiga batas maritim; Laut Teritorial, Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif. Adapun Zona Ekonomi Ekslusif itu dikategorikan sebagai kawasan yang berjarak 200 mil dari pulau terluar. (Haji Merah).

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

PSDH : Laporan Pemkot Baubau Terhadap Aktivis KAKP adalah Pemberangusan Terhadap Kebebasan Berpendapat.

Rilis Pers Pusat Studi Hukum & Demokrasi Sultra (PSDH) Negara Demokrasi memberi jaminan kepada setiap …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: