Beranda > Nasional > Ditolak 500 Pegawai KPK Untuk Jadi Pimpinan, Ini Profil Ketua KPK Terpilih Irjen Firli

Ditolak 500 Pegawai KPK Untuk Jadi Pimpinan, Ini Profil Ketua KPK Terpilih Irjen Firli

 

Suaranesia.co – Komisi III DPR RI menetapkan Irjen Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Penetapan itu dilakukan dalam Rapat Pleno Komisi III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2019) dini hari.

“Berdasarkan diskusi, musyawarah dari seluruh perwakilan fraksi yang hadir menyepakati untuk menjabat Ketua KPK masa bakti 2019-2023 sebagai ketua adalah saudara Firli Bahuri,” kata Ketua Komisi III DPR Ri, Aziz Syamsuddin seperti dikutip redaksi dari semua media.

Pemilihan lima Pimpinan KPK itu dilakukan melalui mekanisme voting setelah tahap uji kepatutan dan kelayakan di ruang Komisi III. Sebanyak 56 anggota Komisi III yang mewakili seluruh fraksi ikut memberikan hak suaranya.

Masing-masing anggota memilih dengan cara melingkari 5 nama dari 10 capim. Setelah itu mekanisme voting dilakukan untuk memilih ketua KPK. Kelima capim KPK terpilih tersebut adalah Nawawi Pomolango, dengan jumlah suara 50. Lili Pintouli Siregar, dengan jumlah suara 44. Nurul Ghufron, dengan jumlah suara 51. Alexander Marwata, dengan jumlah suara 53 dan Firli Bahuri, dengan jumlah suara sebanyak 56.

Siapa dan Bagaimana Track Record Irjen Firli Bahuri ?

Nama Firli Bahuri sebelumnya menuai kontroversi karena mendapat penolakan sejumlah pihak, termasuk dari internal KPK. bahkan KPK menyatakan bahwa Irjen Firli yang merupakan mantan Deputi Penindakan KPK telah melakukan pelanggaran etik berat.

Baca juga  Tolak Revisi UU KPK, GAMKI Tapanuli Utara Surati Presiden

Muhammad Tsani Annafari, Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan, Firli Bahuri melakukan pelanggaran hukum berat berdasarkan kesimpulan musyawarah Dewan Pertimbangan Pegawai KPK. “Musyawarah itu perlu kami sampaikan, hasilnya adalah kami dengan suara bulat menyepakati dipenuhi cukup bukti ada pelanggaran berat,” ujar Tsani, seperti dikutip redaksi dari beberapa media.

Lebih jauh, Tsani mengatakan, pelanggaran etik berat yang dilakukan Firli itu berdasarkan pada tiga peristiwa.

Pertama, pertemuan Irjen Firli dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat M Zainul Majdi pada 12 dan 13 Mei 2019. Padahal, saat itu KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan Pemerintah Provinsi NTB. Firli tercatat pernah menjadi Kapolda NTB pada 3 Februari 2017 hingga 8 April 2018, sebelum menjadi Deputi Penindakan KPK.

Kedua, Firli melanggar etik saat menjemput langsung seorang saksi yang hendak diperiksa di lobi KPK Pada 8 Agustus 2018, dan Ketiga, Fili pernah bertemu petinggi partai politik di sebuah hotel di Jakarta pada 1 November 2018.

Firli Membantah

Firli mengakui bahwa dia bertemu Zainul Majdi atau akrab disapa Tuan Guru Bajang ( TGB) pada 13 Mei 2018. Namun, ia membantah adanya pembicaraan terkait penanganan kasus. Ia mengaku sudah sejak lama mengenal TGB. Saat ia masih menjabat sebagai Kapolda NTB, anak TGB yang bernama Aza juga telah akrab dengannya.

Baca juga  Gereja Christ Cathedral di Kawasan Paramount Serpong Terbakar 

Tentang Firli

Firli Bahuri lahir pada 7 November 1963, Firli merupakan Kapolda Sumatera Selatan. Pangkat yang melekat pada dia adalah Jenderal bintang dua. Ia kemudian mendaftar sebagai Capim KPK. Firli dikenal sebagai sosok pekerja keras. Kerja kerasnya ia mulai tampakkan ketika mengabdi pada institusi Polri setelah lulus Akademi Polisi (Akpol) pada tahun 1990.

Firli Bahuri kemudian masuk di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tahun 1997. Dan pada 2004, dia menempuh Sekolah Pimpinan Menengah (Sespimen). Kariernya di Polri terus menanjak. Itu terbukti ketika Firli dipercaya menjabat sebagai Kapolres Persiapan Lampung Timur (2001).

Firli kemudian diberi amanah menjabat menjadi Wakapolres Lampung Tengah, sebelum dia menjabat sebagai Kasat III/Umum Ditreskrimum Polda Metro Jaya (2005). Setelah mengabdi di Polda Metro Jaya, Firli kemudian ditugaskan menjadi Kapolres Kebumen (2006) dan Kapolres Brebes (2007).

Jabatannya Firli semakin manjak. Pada Tahun 2009, Firli diangkat menjadi Wakapolres Metro Jakarta Pusat dan melanjutkan pengabdiannya menjadi Asisten Sespri Presiden (2010).

Tak sampai di situ, pada 2011, Firli kemudian diberi jabatan baru sebagai Dirreskrimsus Polda Jawa Tengah dan dipercaya sebagai Ajudan Wapres RI Boediono pada 2012.

Jabatan selanjutnya yang dipegang Ferli adalah Wakapolda Banten pada 2014 dan Karodalops Sops Polri 2016. Seiring perkembangan waktu, Firli kemudian dipindah tugaskan ke Jawa Tengah dan diberi amanah menjadi Wakapolda Jateng pada 2016 dan Kapolda Nusa Tenggara Barat 2017.

Baca juga  Ada Upaya Penyalahgunaan Wewenang, GEMARI Desak KPK dan Polri Usut Program Kartu Prakerja

Pengabdian Ferli terus belanjut. Pada 2018, Firli diberitanggungjawab menjadi Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Firli diketahui sebagai penyidik terbaik Polri. Ratusan kasus pernah dia tangani. Misalnya, Firli mengungkapkan kasus mafia pajak dengan tersangka Gayus Tambunan dan menyelesaikan kasus dugaan korupsi perekrutan CPNS K2 Dompu ketika menjadi Kapolda NTB.

Ketika itu, Firli Bahuri masih berpangkat AKBP, dan merupakan mantan anggota tim independen Polri untuk mengungkap kasus mafia pajak tersebut.

Kala menjadi Kapolda NTB, ia memimpin Polda NTB menyelesaikan kasus dugaan korupsi perekrutan CPNS K2 Dompu dengan tersangka Bupati Dompu H Bambang Yasin (HBY).

Sepanjang jenjang kariernya, ia telah mengungkap ratusan kasus korupsi baik di Jawa Tengah, Banten, dan Jakarta. (Haji Merah).

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

Wawancara Ekslusif Bersama Jendral Moeldoeko Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-KH Maruf Amin

Bogor – Berikut keterangan pers dari Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, yang diterima wartawan senior …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: