Beranda > Foto > Diskusi Publik: Penguatan BPIP Pakai UU, adalah Sebuah Terobosan

Diskusi Publik: Penguatan BPIP Pakai UU, adalah Sebuah Terobosan

SUARANESIA.CO – Ketua Dewan Pembina Pusat Studi Politik dan Keamanan (Puspolkam) Indonesia, Firman Jaya Daeli mengatakan penguatan kelembagaan melalui payung hukum dan Undang-Undang pada lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) merupakan suatu terobosan.

Pasalnya, menurut Firman menjelaskan, saat ini eksistensi dan penerapan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bernegara sudah mulai mengalami degradasi.

“UU terhadap kelembagaan BPIP adalah suatu langkah konstitusional untuk membumikan dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara,” jelas Firman, dalam acara diskusi Webinar Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

Informasi, Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) mengadakan diskusi wabinar, Rabu (15/07) bertajuk ‘Pembangunan Hukum dan Penguatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Melalui Undang-Undang’.

Senada, Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) dari fakultas Filsafat, Heri Santoso mengatakan, penguatan lembaga negara bernama BPIP jangan hanya dikuatkan melalui sistem perundang-undangan, akan tetapi juga harus bisa menempatkan orang-orang yang mempunyai integritas dalam memimpin BPIP nantinya.

“Untuk menguatkan BPIP dalam membumikan Pancasila tidak hanya tergantung pada sistemnya. Akan tetapi juga, bagaimana menempatkan orang-orang yang memiliki integritas untuk memimpin BPIP dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” kata Heri.

Baca juga  Ada Upaya Penyalahgunaan Wewenang, GEMARI Desak KPK dan Polri Usut Program Kartu Prakerja

Akademisi yang pernah menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Pancasila UGM Itu lebih lanjut menambahkan, pemerintah harus bisa meyakinkan publik, dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal yang sama juga dikatakan Peneliti Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Sri Nuryanti. Menurutnya, pembangunan hukum Indonesia saat ini, cenderung mengarah pada prinsip normatif. Seharusnya, sambung Sri, pembangunan hukum lebih diarahkan pada kebutuhan masyarakat dalam menghadapi persoalan.

“Demi kepentingan bangsa dan negara adalah hal yang sah-sah saja jika penguatan BPIP dilandaskan dengan payung hukum Undang-Undang. Tetapi persoalannya, pembentukan Undang-Undang harus melewati proses, perjuangan, serta perdebatan yang panjang. Pemerintah dan DPR harus meyakinkan publik untuk memperkuat kelembagaan BPIP melalui Undang-Undang,” sambung Sri.

Senada dengan Sri, Sekertaris Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, David Sitorus menegaskan, kehadiran Pancasila di Indonesia sudah final.

“Pancasila sebagai falsafah berbangsa dan bernegara sudah final. Tetapi hal-hal penerapannya perlu didialogkan agar dapat disepakati dan tidak menjadi perdebatan. Untuk itu kami mengadakan diskusi ini dan berharap dapat menjadi solusi pembangunan hukum ke depannya,” tegas David. (Haji Merah).

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

Kisruh UU Cipta Kerja: Aktivis Ancam Kepung Reses Anggota DPR Willy Aditya dan Ach Baidowi

Madura- Sejumlah aktivis penolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang berasal dari Madura menyerukan untuk …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: