Beranda > Nasional > Dikabarkan Massa Bayaran. Mahasiswa Unindra Tuntut Media Penyebar Hoax

Dikabarkan Massa Bayaran. Mahasiswa Unindra Tuntut Media Penyebar Hoax

Suaranesia.co- Senin, 23 September 2019, ribuan mahasiswa dari beberapa universitas di Indonesia menyatroni gedung DPR RI di jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat. Aksi yang dilakukan hari ini merupakan aksi lanjutan yang terjadi pada Kamis, 19 September 2019. Pada aksi sebelumnya, Ir. Indra Iskandar, M.Si, selaku Sekretaris Jenderal DPR menjanjikan beberapa poin terkait kebijakan yang dibuat oleh DPR RI, akan tetapi Ia pun luput dari janji yang telah disepakati bersama beberapa mahasiswa yang hadir pada hari itu.

Ribuan mahasiswa yang berasal dari beberapa universitas seperti: Trisakti, Unindra, UI, UIN, dan beberapa universitas lainnya mendatangi kembali gedung DPR RI dengan membawa masa aksi yang lebih banyak dari jumlah sebelumnya. Universitas Indraprasta PGRI (Unindra), salah satunya. Unindra membawa masa sebanyak 1.500 orang yang diangkut menggunakan 18 bus. Banyaknya masa dari Unindra menimbulkan pemberitaan negatif. Beberapa media memberitakan bahwa masa dari Unindra adalah masa bayaran. Tidak hanya itu, ada pula media yang memberitakan bahwa Unindra mendapatkan kucuran sejumlah uang untuk turun aksi. Berita-berita tersebut dibantah oleh Saudara Mukhlas selaku Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Unindra dan penanggung jawab aksi dari Unindra. Ia menegaskan “Aksi yang dilakukan oleh mahasiswa Unindra merupakan aksi murni yang digerakan dari hati nurani. Saya sangat menyesalkan atas pemberitaan beberapa media yang memublikasikan bahwa masa Unindra adalah masa bayaran atau Unindra mendapat kucuran dana untuk turun aksi merupakan berita bohong dan bagian dari pencemaran nama baik.”

Baca juga  Kena Kasus Makar, Polisi Periksa Ketum Front Pembela Islam

Beberapa media yang diketahui memublikasikan berita tersebut antara lain: Berkeadilan.com, Kumparaninfo.com, Rimanews.id, Kaffanews.com,Redaksikota.com, Beritaasatu.com, Gardanesia.com, posmetropol.com, Tribunrakyat.com, dan kabarlampung.com.

Mukhlas kembali menegaskan “Saya akan menuntut secara hukum media-media yang memublikasikan berita hoax tersebut”.

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

PSDH : Laporan Pemkot Baubau Terhadap Aktivis KAKP adalah Pemberangusan Terhadap Kebebasan Berpendapat.

Rilis Pers Pusat Studi Hukum & Demokrasi Sultra (PSDH) Negara Demokrasi memberi jaminan kepada setiap …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: