Beranda > Nasional > News > Diduga HGU PTPN II Dipermainkan Mafia Tanah, GMKI Minta Ketegasan Pemerintah Sumut
HGU PTPN II Dipermainkan Mafia

Diduga HGU PTPN II Dipermainkan Mafia Tanah, GMKI Minta Ketegasan Pemerintah Sumut

Medan-Pengurus Pusat GMKI Kordinator Wilayah Sumut-NAD, Gito M. Pardede menyambangi Kantor PT Perkebunan Nusantara II. Gito akan membahas polemik penyelesaian lahan Eks HGU PTPN II di Sumatera Utara, Jalan Lintas Tanjung Morawa, Deli Serdang, Jumat (17/7).

Gito memandang bahwa permasalahan Eks HGU ini sangatlah penting bagi masyarakat. Karena sudah berlarut larut sejak Kementerian Negara BUMN sudah menyetujui pelepasannya.

Pelepasan itu diketahui ditandatangani langsung oleh Menteri Negara BUMN. Namun tak kunjung selesai dikarenakan masyarakat masih menempati areal lahan tersebut, dengan bangunan dan juga tanaman.

Gito Pardede mengatakan, dalam hal ini ada mafia tanah yang terlibat dan bermain dibalik konflik PTPN II tersebut. Ada sekelompok mafia tanah yang ingin menguasai lahan eks HGU PTPN II tersebut.  

“Ada mafia tanah yang memainkan PTPN II. Konflik ini harus terang benderang. Pemerintah Sumut harus bertindak tegas. Jangan sampai lahan tersebut dimiliki oleh orang yang salah. Lahan Eks HGU PTPN II harus jatuh kepada orang yang tepat mendapatkannya,” tegasnya.

Gito menyarankan kepada pihak PTPN II mengenai HGU Eks PTPN II dalam menyelesaikan konflik pertanahan perlu ditinjau dari aspek sosial politik demi kepentingan bersama. Pemerintah dan Masyarakat harus bekerja sama untuk mencari solusi.

“Musuh utama kita adalah mafia tanah di PTPN II. Dan ingin menguasai tanah negara, dengan upaya-upaya pemalsuan dan lain lain,” ucapnya.

Persoalan lahan eks HGU PTPN II tersebut diketahui telah berlangsung lama, dan belum dapat dituntaskan.

“Pemerintah dan rakyat harus bekerja sama dalam mencari solusi ini. Rakyat dan PTPN sangat dirugikan sebab terjadi di lapangan adanya sertifikat tanah yang keluar tanpa sepengetahuan PTPN . Ini sangat memperkeruh suasana dan mempersulit penyelesaian. Untuk itu, GMKI sejak tahun 2018 terjun mengadvokasi permasalahan tersebut,” beber Gito.

Gito juga menegaskan bahwa dalam melepas lahan eks HGU tersebut, harus dilaksanakan melalui proses kooperatif dan penuh kehati-hatian. Serta mengutamakan prinsip pemerintahan yang baik. Tidak hanya hukum, namun sesuai ketentuan politik dan sosial yang berlaku. Di mana mempertimbangkan hak masyarakat.

Pihak PTPN II Kennedy Sibarani SH (Sekper sekaligus Kabag Hukum dan Pertanahan), didampingi Sutan Panjaitan (Kasubag Humas PTPN II) menyatakan bahwa persoalan Polemik Eks HGU belum bisa selesai.

Dari keterangan pihak PTPN, pada prinsipnya pihaknya tidak pernah menggambil tanah rakyat atau pun petani yang terletak di Kebun Bekala. PTPN II mengakui mempunyai Sertifikat HGU No.171/Simalingkar A, seluas 854,26 Ha. Yang berakhir haknya sampai dengan tahun 2034. Dan progres proses permohonan HGB PT. NDB yang merupakan anak perusahaan PTPN II seluas 241,74 Ha, yang merupakan bagian dari Sertifikat HGU No.171/Simalingkar A seluas 854,26 Ha.

“Kami mengantongi dasar terkait tanah tersebut. Sebab telah terbit Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.13/HGB/KEM-ATR/BPN/I/2020 tentang pemberian HGB atas nama PT. Nusa Dua Bekala atas tanah di Kabupaten Deli Serdang. Dan pada saat ini Sertifikat Hak Guna Bagunan atas nama PT. NDB, telah terbit dengan Sertifikat No.1938/Simalingkar A seluas 10,41 Ha dan No.1939/Simalingkar A seluas 231,33 Ha, Desa Simalingkar A Kec. Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang,” ujar Kennedy

Kennedy menambahkan, kepada masyarakat yang menduduki lahan HGU PTPN II tersebut, pihaknya memberikan penawaran khusus untuk mendapatkan perumahan yang dibangun perum perumnas. Dengan mengikuti aturan dan prosedur yang ada

“PTPN II jelas memiliki alas hak yang kuat atas penguasaan lahan Bekala. Terkait dengan Masyarakat yang mengklaim, PTPN II siap memberikan tali asih. Bahkan memberikan kemudahan dalam persyaratan kepemilikan rumah di Bekala SHT,” pungkasnya.

Baca juga  Dinas Lingkungan Hidup Sebut Aerator Bisa Hilangkan Busa di Kali Sentiong

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

Kisruh UU Cipta Kerja: Aktivis Ancam Kepung Reses Anggota DPR Willy Aditya dan Ach Baidowi

Madura- Sejumlah aktivis penolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang berasal dari Madura menyerukan untuk …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: