Beranda > Regional > CIPAYUNG PLUS kota Medan : Pemko Medan Kurang Tanggap Persoalan Banjir Di Kota Medan.

CIPAYUNG PLUS kota Medan : Pemko Medan Kurang Tanggap Persoalan Banjir Di Kota Medan.

Suaranesia.co, Medan – Bertempat di Aula Pusat Kegiatan Mahasiswa GMKI Medan, Jln. Iskandar Muda No 107 A, pada Jumat, (09/11) terselenggara dialog publik Cipayung Plus Kota Medan mengangkat topik “Mengupas Persoalan Banjir Kota Medan.”

Hadir sebagai narasumber Ir. Junjungan Saragih mewakili Badan Wilayah Sungai Sumatera II dan Sandrak Lugo Manurung dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Utara. Dialog ini di prakarsai oleh 8 organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Medan yaitu GMKI Medan, GMNI Medan, PMII Medan, PMKRI Medan, IMM Medan, HIMMAH Medan, KAMMI Medan dan HIKMABUDHI Medan.

“Sebenarnya tidak ada perubahan signifikan mengenai debit air di sungai-sungai Medan. Namun seperti kita ketahui, malahan frekuensi banjir semakin sering terjadi. Mengapa?” tutur Ir. Junjungan Saragih seraya memaparkan presentasinya.

“Kondisi sungai di Kota Medan seperti sungai Deli, Babura, Badera dan Percut tergolong cukup baik dalam menampung air ketika hujan turun. Namun kondisi di Daerah Aliran Sungai buruk makanya air lama surutnya. Pengelolaan DAS ini diluar kewenangan kami pula,” sambungnya.

Menurut Ir. Junjungan Saragih, sejauh instansinya mempelajari mengenai persoalan banjir di Medan ini, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya banjir. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain debit air kiriman dari daerah lain, sedimentasi sampah dan limbah rumah tangga, alih fungsi DAS, dan disintegrasi sistem drainase kota.

Baca juga  Ikatan Keluarga Muslim Sumatera Utara Di Riau, Apresiasi Kinerja Jokowi

“Saya kurang tahu apakah sistem drainase di Kota Medan ini sudah disesuaikan dengan kondisi kota saat ini. Rancangan tata ruang mestinya mempertimbangkan keberadaan sumber daya air di wilayah itu. Sehingga kelebihan maupun kekurangan air di suatu area dipengaruhi oleh tata ruangnya,” sambung Ir. Junjungan.

Sandrak Lugo Manurung menjabarkan presentasinya bahwa banjir di kota Medan akibat tidak adanya keadilan ruang. Pembangunan di kota ini tidak lagi disesuaikan dengan daya dukung lahan.

“Selain faktor-faktor seperti yang disampaikan Ir. Junjungan tadi, kita juga harus jujur bahwa banjir ini terjadi karena ketidak adilan ruang. Penebangan hutan di hulu sungai menyebabkan tidak dapat dibendungnya air ketika hujan turun. Pembangunan yang massive tentu mengurangi daerah resapan air. Ketika hujan datang langsung meluap, karena tanahnya juga sudah jenuh air. Mau dialirkan pun drainase kita belum sepenuhnya terhubung ke sungai-sungai besar. Bagaimana tidak terganggu drainase kita, banyak sampah dan limbah disana. Faktor lainnya adalah alih fungsi DAS, yang dijadikan daerah permukiman. Terkhusus Banjir ROB di Belawan, itu terjadi karena alih fungsi lahan hutan mangrove di pesisir pantai,” papar Sandrak.

Baca juga  Bantuan untuk Gempa Lombok Memenuhi Kantor Pos Batam

 

Foto bersama Cipayung Plus Kota medan bersama perwakilan BSW sumatera II dan Walhi Sumut
Foto bersama Cipayung Plus Kota medan bersama perwakilan BSW sumatera II dan Walhi Sumut

Untuk menyelesaikan persoalan banjir di Medan ini, kedua narasumber sepakat bahwa harus ada upaya ekstra dari Pemko.

“Ini kan masalahnya kompleks, daerah-daerah lain punya andil, misalnya Sungai Deli yang melintasi beberapa kota kabupaten. Sebagus apa pun sistem pengelolaan air di Medan ini, kalau sudah datang kiriman air bandang dari hulu, toh Medan banjir juga. Makanya perlu dilakukan koordinasi antar pemerintah Kota Medan dengan Pemkab maupun Pemprov dalam hal kebijakan pengelolaan air dan sungai ini,” tutur Sandrak Lugo.

“Jadi ini bukan soal anggaran, namun inisiatif dan peran aktif dari Pemko, misalnya dalam pelebaran sungai, kami dari BWS menghandle soal teknis, soal pembebasan lahan ya dikerjakan oleh Pemko, harus ada sinkronisasi dan kolaborasi semua pihak. Tidak bisa sendiri-sendiri,” sambung Ir. Junjungan.

Namun dialog terkesan timpang dengan ketidakhadiran perwakilan Pemerintahan Kota Medan. Menurut penuturan Hendra Manurung, Ketua GMKI Medan selaku fasilitator dialog, pihak pemerintah kota Medan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tata Ruang, beberapa jam sebelum dialog berlangsung, menolak untuk hadir.

Baca juga  PON XX Papua, Noken Jadi Cendramata Bagi Peserta dan Pengunjung

“Inilah kekecewaan kami terhadap Pemerintah Kota Medan ini, kita mencoba membantu mereka dengan cara-cara yang bersahaja, namun responnya begini, tidak serius. Tadi pagi (Jumat) mereka sudah konfirmasi hadir, tapi di siang hari mereka sudah tidak bisa lagi di hubungi. Saya sudah komunikasi dengan Ketua-ketua Cipayung Plus Kota Medan, kami sepakat kami yang akan menyambangi mereka dalam waktu dekat,” tutup Hendra. (SN/red)

 

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

Pasangan MARGUNA Samosir

Petani Samosir Sering Gagal Panen, MARGUNA: Kita Akan Bangun Embung untuk Pengairan

Jakarta-Kurang lebih 80% penduduk Kabupaten Samosir merupakan petani. Maka dari itu, petani harus kita sejahterakan …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: