Beranda > Nasional > Blunder, Integritas Stafsus Milenial Jokowi Di Uji

Blunder, Integritas Stafsus Milenial Jokowi Di Uji

Opini – Habis Belva terbitlah Taufan, kutipan yang cocok menggambarkan polemik keputusan anak muda di tim milenial Jokowi. Sudah dua anggota Staf Khusus Presiden dari generasi milenial pamit dihadapan publik setelah mendapat kritik dari publik terkait isu konflik kepentingan.

Andi Taufan Garuda Putra mundur dari jabatannya sebagai Staf Khusus Kepresidenan. Pendiri dan CEO AMF ini menjelaskan, ia tak ingin polemik seputar dirinya berkepanjangan dan membebani Presiden Jokowi.  Polemik ini sebelumnya diawali oleh kontroversi dirinya yang dianggap menyalahgunakan wewenang jabatan yang menyurati para camat se-Indonesia untuk bekerjasama dengan perusahaan miliknya PT. Amartha Mikro Fintek dalam program Relawan Desa Lawan Covid-19.

Namun ada cerita berbeda seperti halnya Belva. Adamas Belva Devara memilih mundur lebih awal ketimbang Taufan yang juga menjabat Stafsus Milenial Presiden, yang dinilai memiliki konflik kepentingan dengan ditunjuknya Ruangguru sebagai fasilitator dalam program Kartu Pra Kerja.  Apa yang di dalam pikiran Belva?, setidaknya saya mengapresiasi sportifitas Belva atas sikapnya untuk mundur. Lalu bagaimana dengan Taufan?.

Taufan sepertinya tak se-sportif Belva dalam menanggapi keluhan publik, pun baginya surat permintaan maaf sudah mewakili perasaan bersalahnya kepada publik. Bagi saya itu tidak cukup. Melihat respon beberapa kalangan yang merasa sangat tidak simpatik melihat langkah para stafsus melenial Presiden yang memperlihatkan arogansi sebagai orang yang memiliki jabatan publik yang sentral. Saya mencoba menggambarkan squad milenial jokowi ini dalam tubuh tim sepakbola, di mana pada menit awal para pemain sangat antusias menikmati jalannya pertandingan.

Namun saat berada di ruang ganti antar pemain saling bernego menciptakan peluang dan strategi untuk melanjutkan pertandingan. Sayangnya sikap pongah dan arogansi membuat salah satu diantara mereka blunder dan akhirnya tim pun cacat. Siapalah yang salah?. Apakah Jokowi sebagai manager tim tidak melihat ada gelojak saat diruang ganti?. Atau terlalu mempercayakan jalannya pertandingan kepada anak asuh nya?. Jelas, manager dan anak asuh sama-sama blunder.

Mundur lagi ke belakang, 21 November 2019 Presiden Jokowi masih dengan gaung “Revolusi Mental” nya memperkenalkan stafsus milenial dari latar belakang yang berbeda-beda. Tentunya kapasitas dan jam terbang di perusahaan rintisan masing-masing menjadi alasan anak-anak muda tersebut ditunjuk. Tapi sebagai teman diskusi presiden sudah tentu barang yang utama adalah integritas selain pendidikan dan pengalaman. Belum tentu stafsus memiliki pendidikan akan memiliki pemahaman dan integritas.

Buktinya Andi Taufan Garuda Putra dikecam karena menyalahgunakan wewenang jabatan sebagai stafsus yang tidak punya kewenangan struktural di pemerintahan yang meminta dukungan dengan menggunakan Kop surat sekretariat kabinet. Jelas akan berpotensi melakukan mal-administrasi potensi konflik kepentingan dengan menyalahi prosedur birokrasi.

Kendati Taufan sudah resmi mundur, tak jelas bagaimana potensi konflik kepentingan itu diselesaikan di tubuh stafsus saat ini. Hal sama juga terjadi saat Belva Devara yang pamit lebih dulu dari Andi Taufan. Namun penunjukan Ruangguru sebagai mitra dalam Program Kartu Pra-kerja dan mal-asministrasi yang dilakukan Taufan perlu ditinjau dan dievaluasi. Dan yang pasti ada tanggung jawab moral yang perlu diselesaikan. Apalagi jika berkenaan dengan aspek hukum. Karena konflik kepentingan dan penyelahgunaan wewenang merupakan bagian Tindak Pidana Korupsi yang harus mendapatkan Penegakan Hukum yang tegas.

Dibalik itu saya ragu pilihan stafsus milenial mundur apakah karena sadar melakukan konflik kepentingan atau karena didesak oleh masyarakat luas. Yang pasti gimmick yang dilakukan Stafsus milenial telah merusak citra Generasi Muda (Milenial) di mata publik.

Titik Penyalahgunaan Wewenang
Tak bisa dinafikkan, perangkapan jabatan masih sering kita temui pada sektor pemerintahan publik. Di mana tak jarang pejabat publik juga memiliki jabatan sentris sebagai top executive di perusahan-perusahaan rintisan. Perangkapan jabatan pada pejabat publik tentu sarat akan benturan kepentingan, apalagi legitimasi berhubungan dengan tingkat keputusan. Hal ini jelas diatur dalam Peraturan Menpan RB Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Benturan Kepentingan.

Selain pengaturan kriteria pejabat publik yang rentan terhadap benturan kepentingan, Permen ini juga mengatur; Pertama, penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Kedua, situasi di mana informasi rahasia jabatan atau instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Ketiga, perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.

Dalam bingkai aturan soal benturan kepentingan ini kemudian diperkuat dengan UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dimana Pasal 1 ayat 14 menyebutkan kondisi pejabat pemerintahan yang menggunakan wewenang untuk mengakomodir kepentingan pribadi dan/ atau orang lain.Termasuk aturan rinci kondisi sebuah konflik kepentingan terjadi di Pasal 43 yang dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dilakukannya.

Ada tidaknya pemanfaatan rangkap jabatan yang dilakukan Belva dan Taufan untuk kepentingan dirinya tentu harus dibuktikan. Setidaknya, ini membuka celah munculnya kecurigaan publik.

Lalu bagaimana jika perbandingan pilihan Belva dan Nadiem yang sebelumnya Nadiem juga CEO Gojek?. Siapa yang lebih sportif?. Dalam konteks ini, keputusan Nadiem Makarim melepas jabatannya sebagai CEO Gojek ketika diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, merupakan langkah tepat sebab nadiem tidak mau dianggap berdiri dua kaki. Tapi Belva mungkin terlalu arogan untuk tidak meninggalkan perusahaan startup miliknya.

Jika ini benar terjadi, maka menjadi tidak fair bagi perusahaan rintisan lain pesaingnya. Maka, rangkap jabatan sudah seharusnya dihindari. Karena itu, nadiem memilih membentengi diri dengan menghindar dari potensi benturan kepentingan, yang dapat dengan mudah menjadikannya sasaran tembak. Pun bisa jadi atas integritas dan kredibilitasnyalah hal itu terjaga. Bagaimana dengan nanti?. Siapa yang tau, publiklah yang menilai.

Tulisan ini menyisakan plot penting, pada kesimpulannya bahwa konflik kepentingan di tubuh staf milenial berpotensi membunuh citra presiden Jokowi dan jargon “Revolusi Mental” yang digaungkan kepublik hingga saat ini. Begitu juga dengan krisis kepercayaan terhadap generasi muda dalam konteks kapabilitasnya dalam mengemban amanah. Pembenahan peran dan tugas Staf Khusus haruslah benar-benar memperhatikan kapasitas dan integritas untuk melayani publik.

Demikian dengan staf milenial lain yang tersisa, stafsus yang memiliki perusahaan rintisan seperti Putri Tanjung Chief Business Officer Kreavi dan Angkie Yuditia (Thisable Enterprise), serta Billy juga pendiri PT. Papua Muda Inspiratif, harus mundur dari perusahaan mereka untuk menjaga netralitas dan harus komitmen fokus dalam membantu presiden.

Pun disaat pada masa pandemi Covid-19 ini seharusnya stafsus milenial mampu memberikan rekomendasi pemikiran kepada presiden dalam bentuk kebijakan percepatan penanganan Cobid-19. Sebab di sinilah stafsus milenial diuji mengambil peran penting dalam memberikan masukan kepada presiden.

Penulis: Piki Darma Kristian Pardede, M.Si (Direktur Eksekutif Centre for Public Policy and Local Governance Studies/ PuBLiGo Institute)

Baca juga  Sambangi Wantimpres, PP GMKI Beri Pekerjaan Rumah Untuk Pemerintah

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

Jelang Hari Kesaktian Pancasila, Aktivis Lingkungan Minta Sri Mulyani Periksa Pajak Best Agro

Jakarta-Menyambut hari kesaktian Pancasila, Jaringan Aktivis Peduli Lingkungan Hidup (JAPHI) kembali menyoroti sengketa lahan yang …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: