Beranda > Internasional > BEM FKIP Universitas Halu Oleo Minta Presiden RI Copot Kemenkumham dan Dirjen Imigran RI

BEM FKIP Universitas Halu Oleo Minta Presiden RI Copot Kemenkumham dan Dirjen Imigran RI

Suaranesia.co- Simpang siur informasi masuknya 49 Tenaga Kerja Asing (TKA) di Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Minggu malam (15/3/2020) mulai terkuak.
Dimana sebelumnya ada silang pendapat antara Kapolda Sultra dan Kepala Kemenkumham Sultra terkait masuk TKA tersebut. Dimana versi Kapolda Sultra sebelum ada klarifikasi mengatakan TKA lama yang memperpanjang Visa di Jakarta, sedangkan versi Kepala Kemenkumham Sultra bahwa TKA tersebut TKA baru dari China yang masuk ke Indonesia.

Namun informasi semua terjawab sudah, seperti dikutip dari VIVAnews, dimana berdasarkan keterangan Kabag Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham, Arvin Gumilang, yang membenarkan ihwal 49 WNA yang mendarat di Kendari, Sultra itu berasal dari China. Arvin mengatakan WN China tersebut tiba di Kendari dalam rangka uji coba kemampuan bekerja.

“Bahwa benar mereka menggunakan visa kunjungan B211 yang berlaku 60 hari, yang diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2020 di KBRI Beijing untuk kegiatan calon TKA dalam rangka uji coba kemampuan bekerja (Permenkumham Nomor 51 Tahun 2016),” kata Arvin dinukil dari VIVAnews dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa, 17 Maret 2020.

Baca juga  Undang-Undang di Sah-kan, Agenda Perampokan Berjalan

Menanggapi hal itu, Ketua BEM FKIP UHO Rolin mengatakan, Kabag Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham tidak mengindahkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dengan nomor M.1.HK.04/II/2020 terkait pelarangan sementara penggunaan tenaga kerja asing (TKA) asal China akibat virus corona.

“Ditengah situasi genting karena masalah virus corona mereka berani dan seenaknya mengeluarkan izin WNA China untuk masuk ke Indonesia. Seperti yang terjadi pada 15 Maret yang lalu 49 WNA China diizinkan masuk ke Sultra. Ini gambaran bahwa mereka memberi ruang di Sulawesi Tenggara sebagai objek penyebaran virus corona,”

Atas Itu, ia sangat mengecam tindakan blunder yan dilakukan oleh Kabag Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham.

“Kemudian saya meminta Presiden RI untuk mencopot Kemenkumham dan Dirjen Imigrasi RI karena telah memberi izin 49 WNA China masuk ke Indonesia khususnya di Sultra dan tidak mengindahkan surat edaran yang dikeluarkan kementerian ketenagakerjaan nomor M.1.HK.04/II/2020,”

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

Pengamat: PR Tim Penanganan Covid-19, Kampanye Edukasi Publik Adaptasi Kebiasaan Baru Melalui Ruang Publik Kampanye Edukasi Publik Adaptasi Kebiasaan Baru Melalui Ruang Publik

Jakarta – Pemerhati Sosial Rapindo Hutagalung yang juga aktivis Gerakan Alumni Universitas Indonesia (UI) for …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: