Beranda > Umum > Apa Kabar Kasus Jual Beli Jabatan Di Kementerian Desa, PDTT?

Apa Kabar Kasus Jual Beli Jabatan Di Kementerian Desa, PDTT?

Solidaritas pergerakan mahasiswa Indonesia” hari ini selasa 15 juni 2021 mendatangi gedung KPK menuntut Ketua KPK Firli bahuri segera mengusut tuntas dugaan jual beli jabatan di dalam tubuh kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi ( PDTT ).

Dengan mematuhi protokol kesehatan Humas aksi Gawi Yaur, dalam orasinya menuturkan selalu mendukung REFORMASI BIROKRASI oleh presiden Jokowidodo dan mengapresiasi kinerja KPK sambungnya, Komisi pemberantasan korupsi Jangan pernah mendiami kasus ini mengingat bilamana masih ada praktek jual beli jabatan maka “KABINET INDONESIA MAJU” akan berjalan pincang.

mengutip dari Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Disebutkan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama artinya jual beli jabatan di dalam kementerian desa PDTT ini di luar daripada mekanisme yang ada, ungkap Gawi.

Masa aksi pun memprotes bilamana kasus ini hanyalah menyeret staf khusus kemendes PDTT karena mengingat yg bisa mengetahui itu semua yaitu ABDUL HALIM ISKANDAR beserta jajaran penting lainnya, senada dengan itu kordinator lapangan BADROEN pun mengungkapkan kalau kasus ini baru terjadi 2 bulan yg seharusnya KPK sudah mengambil langkah yg lebih tegas sehingga bisa memudahkan KPK dan tidak berlarut-larut.

Baca juga  Waduh, Bupati Barru Belum Sumbangkan Gajinya Untuk Lawan Covid-19 ? 

Kordinator lapangan pun membacakan tuntunannya di depan KPK sebagai sebuah desakan untuk menumpas “MAFIA BIROKRASI” di antaranya:

1.Meminta KPK segera mengusut dugaan jual beli jabatan di dalam kementrian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.

2.mendukung penuh REFORMASI BIROKRASI oleh presiden Jokowidodo dan mencegah upaya pelemahan kinerja kabinet Indonesia maju oleh pihak kementerian desa PDTT.

3.mendesak KPK jangan pernah mendiami kasus ini mengingat kasus ini merupakan masalah yang sangat serius dan KPK segera periksa ABDUL HALIM ISKANDAR beserta jajarannya.

Unjuk rasa inipun berjalan dengan lancar dan tertib protokol kesehatan,masa aksi dari SOPREMASI ini berjanji akan selalu mendatangi gedung KPK apabila kasus ini belum di tuntaskan.

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

Kabaintelkam: Pengamalan Nilai Pancasila dan Kepastian Hukum Harus Dilakukan Untuk Membangun Papua

Suaranesia.co, Jakarta | Kabaintelkam Polri Komjen Paulus Waterpauw menyebut pengamalan dan penghayatan nilai-nilai Pancasila harus …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: